JAKARTA -- Kinerja perekonomian nasional pada kuartal III 2020 diyakini mengalami perbaikan dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Meski Indonesia diproyeksi tetap masuk ke zona resesi, tren pemulihan ekonomi mulai terlihat. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, perbaikan ekonomi terlihat dari berbagai indikator. Airlangga menjelaskan, data menunjukkan bahwa tingkat penjualan, kegiatan manufaktur, perkantoran, hingga aktivitas di pasar dilaporkan mulai pulih sejak Juli 2020.

"Tren perbaikan ekonomi diprediksi terjadi di kuartal ketiga,” kata Airlangga di sela Rakorpim Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Bintan, Kepulauan Riau, Jumat (25/9). 

Kendati demikian, Airlangga mengakui, perbaikan yang terjadi pada kuartal III belum bisa memberi kesimpulan bahwa kinerja ekonomi nasional pulih sepenuhnya. Setidaknya, kata dia, saat ini terjadi tren pemulihan yang diharapkan bisa berlanjut ke kuartal IV dan 2021. 

Membaiknya kinerja perekonomian terlihat dari berbagai indikator. Tingkat penjualan eceran yang pada Juni terkontraksi 17,1 persen mengalami perbaikan pada Juli dengan pertumbuhan minus 12,3 persen. Meski masih negatif, hal tersebut menandakan adanya peningkatan daya beli. Menurut Bank Indonesia, perbaikan penjualan diperkirakan terjadi di hampir seluruh kelompok komoditas yang disurvei.

Dari sisi industri, sektor industri manufaktur di Tanah Air menunjukkan geliat agresif di tengah tekanan dampak pandemi Covid-19. Hal itu tecermin dari Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Agustus yang berada di level 50,8 atau menandakan sedang ekspansif karena melampaui ambang netral 50,0. PMI Agustus naik 390 basis poin (bps) dari realisasi Juli 2020 di level 46,9.

Airlangga menyebut tren perbaikan ekonomi tak terlepas dari kebijakan stimulus pemerintah melalui program kesehatan, bantuan sosial, bantuan kepada dunia usaha, UMKM, dan sektor padat karya. Selain itu, penyerapan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) meningkat signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Tingkat penyerapan anggaran PEN sudah mendekati 40 persen sampai pekan keempat September dari total pagu Rp 695 triliun. 

"Program PEN terbukti memiliki peranan penting dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi sehingga kontraksi ekonomi tidak menjadi lebih dalam," kata Airlangga.

Kementerian Keuangan memproyeksikan ekonomi Indonesia kembali tumbuh di zona negatif pada kuartal III. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan, pertumbuhan ekonomi kuartal III akan berada di rentang minus 2,9 persen sampai minus 1 persen. Jika prediksi itu menjadi realisasi, Indonesia secara teknis mengalami resesi karena pertumbuhan ekonomi pada kuartal II sudah tumbuh negatif, yaitu minus 5,32 persen. 

Seorang pedagang sayur-sayuran menunjukkan kode barcode aplikasi QRIS yang sudah dimilikinya di pasar Oebobo di Kota Kupang, NTT, Kamis (24/9). Bank Indonesia NTT bersama BRI Cabang Kupang meluncurkan portal aplikasi QRIS dan Web Pasar BRI yang kini tersebar di 17 pasar di kota itu guna mengurangi interaksi antara penjual dan pembeli di tengah pandemi Covid-19. - (Kornelis Kaha/Antara Foto)

SHARE    

Meski kembali tumbuh negatif, Febrio mengatakan, tren perbaikan sudah mulai terlihat. Hal itu tergambarkan dari kontraksi yang tidak sedalam kuartal kedua. Tren tersebut diharapkan bisa terus berlanjut hingga kuartal keempat dan tahun depan. "Harapannya membaik lagi meskipun secara keseluruhan pada 2020 kita di teritori negatif," katanya. 

Pemulihan ekonomi akan lebih cepat jika Indonesia bisa menekan laju penyebaran Covid-19. Saat ini, DKI Jakarta yang menjadi penyumbang kasus Covid-19 terbesar nasional kembali mengetatkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun telah memutuskan untuk memperpanjang PSBB ketat hingga 11 Oktober mendatang. 

Febrio menilai keputusan DKI memperpanjang PSBB tidak akan berdampak signifikan terhadap ekonomi Indonesia pada kuartal ketiga. Sebab, masyarakat sudah mulai beradaptasi dengan kebiasaan baru atau yang kerap disebut new normal. 

Menurut Febrio, hal tersebut juga tecermin dari tren mobilitas masyarakat bulan lalu. Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang melihat Google Mobility Index, mobilitas masyarakat di tempat perdagangan ritel dan rekreasi berada di 12,8 persen di bawah baseline.

Tingkat ini lebih baik dibandingkan dengan Juni dan Juli yang masing-masing 37,8 persen dan 24,7 persen di bawah baseline. "Jadi, dampak (PSBB Jakarta) terhadap estimasi (pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga) cukup minimal," kata Febrio. 

Selain itu, masyarakat mulai terbiasa dengan PSBB. Misalnya, dalam konsumsi makanan dan minuman, warga Ibu Kota bisa memanfaatkan aplikasi ojek daring atau memesan dengan cara take away. 

Driver ojek online Gojek memilih buah-buahan pesanan untuk ditimbang pada Pasar Mitra Tani atau juga dikenal dengan Toko Tani Center Indonesia usai diluncurkannya kerja sama antara Toko Tani dan Gojek di halaman Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sumsel Palembang,Sumatra Selatan, Selasa (1/9). - (FENY SELLY/ANTARA FOTO)

SHARE    

Kepala Ekonom Danareksa Moekti Prasetiani Soejachmoen mengatakan, ada banyak cara yang bisa dilakukan agar Indonesia cepat keluar dari zona resesi, tidak terkecuali oleh masyarakat atau rumah tangga. Moekti menjelaskan, masyarakat bisa menciptakan usaha sendiri meskipun dalam skala kecil.

Bentuknya bisa dalam produksi makanan dan minuman yang pasti dibutuhkan oleh orang-orang. "Kalaupun tidak ada bakat memasak atau menjahit, bisa jadi reseller untuk meningkatkan pendapatan," ucapnya. 

Melalui usaha tersebut akan ada aktivitas ekonomi yang terus bergerak dan berputar. Dampaknya, lapangan pekerjaan juga semakin banyak walau tidak semasif skala korporasi. 

Stimulus KPR

Pemerintah mengkaji beberapa program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang sudah masuk daftar usulan. Meski sulit untuk direalisasikan tahun ini, pelaksanaan beberapa stimulus kemungkinan dapat dilakukan tahun depan.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, salah satu insentif yang sedang dikaji dan mungkin akan terlaksana adalah terkait perumahan. Yaitu, rencana pembebasan pembayaran angsuran pokok dan bunga untuk KPR maksimal Rp 500 juta dan pembebasan Pajak Penghasilan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berupa Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana dari lima persen menjadi satu persen.

"Ada beberapa usulan yang tidak harus (dilaksanakan) 2020, bisa 2021. Beberapa yang kita lihat sekarang adalah rumah," ucap Febrio dalam konferensi pers virtual, Jumat (25/9).

Sampai saat ini, pemerintah belum menentukan skema spesifik yang akan digunakan untuk dua jenis bantuan itu. Akan tetapi, menurut Febrio, stimulus KPR dan BPHTB sangat dibutuhkan masyarakat, khususnya mereka yang memiliki pendapatan rendah.

Foto udara perumahan KPR bersubsidi di batas kota Padang, Nagari Kasang, Kab.Padangpariaman, Sumatra Barat, Sabtu (11/7) - (ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra)

SHARE    

Selain membantu untuk masyarakat mendapatkan rumah, Febrio mengatakan, stimulus ini memiliki banyak efek pengganda. Misalnya saja, dalam penciptaan lapangan kerja, mengingat sektor konstruksi akan membutuhkan banyak orang untuk membangun rumah.

Stimulus ini juga berpotensi mendorong pertumbuhan investasi. Febrio mencatat, sebanyak 75 persen dari pembentukan modal tetap bruto (PMTB) yang masuk ke Indonesia adalah terkait bangunan. "Kalau kita dorong pembangunan rumah, kita juga akan dorong investasi dan mempekerjakan banyak orang," ucapnya.

Namun, realisasi stimulus KPR dan BPHTB kemungkinan tidak dapat direalisasikan tahun ini. Pemerintah ingin fokus pada pelaksanaan program-program PEN yang ada terlebih dahulu. Beberapa program itu adalah mengenai perlindungan sosial hingga insentif kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Beberapa program PEN terbaru yang kini juga menjadi prioritas adalah bantuan presiden produktif untuk UMKM. Selain itu, subsidi upah untuk pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki gaji di bawah Rp 5 juta per bulan.

Banyaknya stimulus dan bantuan sosial yang diberikan tentu berdampak pada beban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Febrio mengatakan, pemerintah harus memperhatikan kondisi keuangan negara tahun ini yang diperkirakan akan mencapai defisit 6,34 persen atau Rp 1.039,2 triliun.

Program pemulihan ekonomi yang dijalankan pemerintah melibatkan berbagai pemangku kepentingan, tak terkecuali Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perbankan. OJK mencatat, realisasi penyaluran kredit atas penempatan dana kelompok Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) senilai Rp 119,8 triliun kepada 1,5 juta debitur hingga 14 September 2020. Angka tersebut telah melampaui target yang dicanangkan pemerintah, yakni tiga kali lipat dari penempatan awal senilai Rp 30 triliun.

Berdasarkan data OJK per Jumat (25/9), realisasi kebijakan restrukturisasi kredit perbankan telah mencapai Rp 884,5 triliun dari 7,38 juta debitur. Keringanan kredit itu dinikmati sebanyak 5,82 juta pelaku UMKM dengan nilai Rp 360,6 triliun. Sedangkan sebanyak 1,56 juta non-UMKM memperoleh keringanan kredit senilai Rp 523,9 triliun. 

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menyatakan, telah mengakselerasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara digital melalui kerja sama dengan ekosistem platform e-commerce dan ride hailing. Hal ini sebagai upaya terobosan perusahaan dalam mendukung UMKM agar bertahan dan bangkit dari pandemi Covid-19. 

Direktur Bisnis Mikro Bank BRI Supari mengatakan, perluasan penyaluran KUR UMKM merupakan bagian dari program PEN yang bertujuan untuk memperkuat daya beli dan produksi. “Fokus perusahaan diarahkan untuk menolong dan mendukung UMKM agar bertahan dan mampu bangkit dari tekanan dampak pandemi Covid-19, salah satunya melalui akselerasi penyaluran KUR secara digital,” katanya, Jumat (25/9).

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat