BANGKOK -- Ribuan orang kembali turun ke jalan, Ahad (20/9). Mereka secara terbuka memprotes Raja Thailand Maha Vajiralongkorn dan menuntut kekuasaannya dibatasi. Mereka juga menuntut pemilihan umum (pemilu) mengganti Perdana Menteri Prayuth Chan-0-cha dan amendemen konstitusi Thailand.

Massa aksi sebelumnya pada Sabtu (19/9) bahkan lebih besar. Pengunjuk rasa mengeklaim jumlah mereka 50 ribu orang. Sementara, menurut polisi, jumlah mereka 18 ribu orang. Namun, angka ini termasuk terbesar sejak mantan pemimpin kudeta, Prayuth Chan-0-cha, menduduki kursi perdana menteri 2014.

Pada Ahad pendemo memasang plakat kuningan berbentuk bundar. Pemasangan plakat dimulai dengan melubangi lahan kecil diikuti dengan ritual berdoa secara agama Buddha. Mereka lalu meletakkan plakat tersebut.

"Pada fajar 20 September, di sinilah rakyat memproklamasikan bahwa negara ini milik rakyat," demikian sebagian tulisan pada plakat. Plakat tersebut mengingatkan pada peristiwa bersejarah revolusi 1932 yang mengubah Thailand dari monarki absolut menjadi monarki konstitusional.

Pada 2017 plakat yang asli hilang dari Royal Plaza di Bangkok. Lokasi plakat yang kosong kemudian diganti dengan plakat yang memuji kerajaan setelah Raja Vajiralongkorn balik takhta.

Pimpinan siswa prodemokrasi menempelkan plakat deklarasi bertuliskan "Bangsa ini bukan milik satu orang saja, tapi milik kita semua" di lapangan Sanam Luang saat aksi protes menentang Raja, di Bangkok, Thailand, Ahad (20/9/2020). - (AP/Sakchai Lalit)

SHARE    

"Bangsa ini bukan milik satu orang saja, namun milik kita semua," ujar pemimpin aksi, Parit 'Penguin' Chirawak kepada massa. "Karena itu, saya ingin memohon kepada arwah suci agar bersama kita dan menganugerahi kita dengan kemenangan rakyat."

Iring-iringan massa diadang ratusan polisi tak bersenjata. Mereka berbaris untuk melindungi istana.

Juru bicara Pemerintah Thailand Anucha Burapachaisri mengatakan, polisi tidak akan menggunakan kekerasan dalam menghadapi massa. Ia mengatakan, keputusan diserahkan kepada polisi untuk menentukan dan memproses pelaku unjuk rasa yang digelar tanpa izin.

Para pemimpin aksi kemudian mendeklarasikan kemenangan setelah menyerahkan surat tuntutan mereka kepada polisi.

Kepala Metropolitan Police Bureau Phakphong Phong-phetra mengatakan, surat tuntutan tersebut akan diserahkan kepada markas besar kepolisian untuk diputuskan langkah selanjutnya.

"Kemenangan besar kita dalam dua hari ini menunjukkan bahwa orang biasa seperti kita pun bisa mengirimkan surat kepada kaum bangsawan," ujar Parit kepada massa, sebelum mereka membubarkan diri.

Mereka mengajak rakyat untuk ikut menggelar mogok massal pada 14 Oktober. Tanggal tersebut bertepatan dengan peringatan perlawanan pelajar 1973 yang mengakhiri kediktatoran militer saat itu. Puluhan orang tewas dalam aksi tersebut.

Aksi massa ini dinilai menabrak tabu lese majeste yang melarang orang mengkritik atau menghina raja dan keluarganya. Raja dianggap titisan dewa yang layak disembah.

Hingga berita ini ditulis, belum ada komentar dari Istana Kerajaan. Raja Maha Vajiralongkorn yang kerap menghabiskan waktunya di Eropa, saat ini sedang tidak berada di Thailand.

Namun, tak semua setuju dengan aksi massa ini. Politisi sayap kanan Warong Dechgitvigrom, misalnya, menyebut aksi tersebut tidak pantas. Raja, katanya, berada di atas politik.

"Ini tidak akan mencapai apa pun," katanya. "Aksi mereka akan secara simbolis melawan raja, namun raja bukanlah lawan."

Aktivis prodemokrasi mengangkat tiga jari sebagai simbol salam perlawanan saat aksi protes di kawasan Sanam Luang, Bangkok, Thailand, Ahad (20/9/2020). - (AP/Gemunu Amarasinghe)

SHARE    

Lese Majeste, Terketat di Dunia

Thailand memiliki aturan yang disebut lese majeste. Aturan yang melarang menghina kerajaan Thailand ini disebut BBC termasuk aturan paling ketat di dunia. Raja dianggap titisan dewa yang layak disembah.

Kitab undang-undang hukum pidana Thailand pasal 112 menyebutkan, siapa saja yang mencoreng nama baik, menghina, atau mengancam raja, ratu, dan keturunannya atau orang yang ditunjuk sebagai penguasa kerajaan akan dihukum penjara. Hukuman ini antara tiga dan 15 tahun. Lese majeste juga bisa diajukan oleh siapa pun, terhadap siapa pun.

Pasal tersebut masih belum berubah sejak kitab undang-undang tersebut disahkan pada 1908. Hukumannya bahkan diperberat mulai 1976. Kedudukan kerajaan juga tertera dalam konstitusi saat ini.

Namun, laman BBC menyebutkan, tidak ada definisi mengenai bentuk penghinaan kepada monarki. Orang bahkan bisa ditahan karena lese majeste secara daring, misalnya, mengunggah foto anjing kesayangan mendiang Raja Bhumibol Adulyadej di Facebook.

PBB telah berulang kali menyerukan agar aturan ini diamendemen. Namun, penerapannya bahkan makin ketat sejak militer Thailand berkuasa melalui kudeta pada 2014. Para kritikus menilai, militer Thailand memanfaatkan aturan tersebut untuk menumpas kebebasan berbicara.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat