Sejumlah warga berjalan di dekat replika peti mati Covid-19 di Terowongan Kendal, Sudirman, Jakarta, Selasa (8/9). | Republika/Putra M. Akbar

Kabar Utama

Zona Merah Meluas 

Protokol kesehatan mesti dijalankan secara ketat. 

 

JAKARTA -- Pemerintah mencatat adanya peningkatan signifikan jumlah daerah dengan risiko penularan Covid-19 tinggi alias zona merah dalam tiga pekan terakhir. Sejalan dengan meluasnya zona merah, jumlah kasus positif Covid-19 per Selasa (8/9) telah mencapai 200.035 orang. Sejak sepekan terakhir, penambahan kasus positif Covid-19 konsisten di angka 3.000-an per hari.  

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, daerah berstatus zona oranye atau yang memiliki risiko sedang penularan Covid-19 juga bertambah. Sebaliknya, jumlah daerah dengan risiko penularan rendah atau zona kuning dan daerah tanpa kasus atau zona hijau mengalami penurunan. 

"Jadi, selama tiga pekan terakhir terjadi peningkatan jumlah kasus dan jumlah daerah yang menuju risiko peningkatan kasus lebih tinggi," ujar Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Selasa (8/9). 

Satgas Penanganan Covid-19 melaporkan, ada 70 kabupaten/kota yang masuk dalam zona merah pada periode 30 Agustus-6 September. Padahal, pekan sebelumnya, zona merah terdiri atas 65 daerah. Sementara untuk zona oranye atau risiko sedang, tercatat ada 267 kabupaten/kota selama sepekan terakhir. Jumlah ini juga mengalami kenaikan dari angka pekan sebelumnya sebanyak 230 daerah. 

Beberapa daerah yang mengalami perburukan kondisi, dari zona kuning menjadi merah, antara lain, Kabupaten Pati di Jawa Tengah, Kabupaten Probolinggo di Jawa Timur, Kota Padang Panjang di Sumatra Barat, dan Kota Makassar di Sulawesi Selatan. Sementara, daerah yang juga mengalami perburukan dari zona kuning ke oranye, antara lain, Kabupaten Kepulauan Seribu di DKI Jakarta, Kabupaten Tasikmalaya, Cirebon, dan Subang di Jawa Barat. 

"Kami mohon perhatian kepada para gubernur dari 22 provinsi serta 55 bupati dan wali kota yang kami sampaikan agar benar-benar kendalikan daerahnya," kata Wiku. 

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengajak masyarakat mematuhi protokol kesehatan. Sebab, penerapan protokol kesehatan menjadi kunci utama untuk menekan laju kasus Covid-19. "Ini persoalan masyarakat patuh atau tidak mematuhi protokol kesehatan, dijalankan atau tidak," ujar Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Achmad Yurianto 

Kasus Covid-19 yang terus meningkat membuat banyak rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya yang penuh. Tidak hanya di Ibu Kota Jakarta, kondisi ini juga terjadi di berbagai wilayah di Tanah Air.  

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zubairi Djoerban mengatakan, kondisi penuh tersebut dapat dibuktikan dengan melihat langsung di lapangan. Ia mencontohkan, saat ini rumah sakit tidak dengan mudah atau dengan cepat dapat menerima pasien karena keterbatasan kapasitas. 

Zubairi mengingatkan pemerintah dan para pemangku kepentingan terkait untuk mengantisipasi overkapasitas RS. Menurut dia, jika antisipasi tak cepat dilakukan, kondisinya akan lebih buruk dan membuat pemerintah menjadi kalang kabut. 

“Intinya saat ini sukar mencari tempat tidur di rumah sakit untuk pasien, harus berjuang sekarang walaupun akhirnya dapat. Sebelumnya mungkin harus pindah sana-sini. Karena itu perlu antisipasi, kalau nanti tidak ada tempat sama sekali, ya pasien bisa terlantar begitu saja,” kata Zubairi menambahkan. 

Zubairi memaparkan, laporan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang dirilis pada 2 September lalu menyebut bahwa hunian tempat tidur di ruang isolasi rumah sakit di Jakarta telah mencapai 70 persen. Hal ini telah menimbulkan kekhawatiran atas kapasitas sistem perawatan medis dalam menghadapi peningkatan jumlah kasus Covid-19 setiap pekan. 

Dikutip dari website WHO.Int, Jakarta dilaporkan memiliki 4.456 tempat tidur rumah sakit dengan 483 unit perawatan intensif (ICU) di 67 rumah sakit untuk pasien Covid-19. Namun, dengan hampir 5.000 kasus baru setiap pekan, fasilitas medis di Ibu Kota dengan cepat terisi dan dinyatakan dalam kondisi penuh. 

IDI berharap pemerintah daerah menambah RS rujukan, seperti yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pekan lalu, DKI Jakarta menunjuk 13 RSUD untuk menjadi rumah sakit khusus Covid-19 dan tidak diizinkan menangani kasus lainnya.

 
IDI berharap pemerintah daerah menambah RS rujukan.
 
 

“Jadi, dengan ini, Jakarta bisa dikatakan sudah lumayan dalam antisipasi. Nah, untuk daerah lainnya, harus mengikuti langkah ini,” kata Zubairi. 

Wakil Ketua Umum PB IDI Adib Khumaidi meminta pemerintah lebih aktif memberikan edukasi protokol kesehatan kepada masyarakat. Pemerintah juga harus menjaga aktivitas masyarakat yang bisa menambah kasus, seperti berkumpul atau berkerumun. 

Hal yang tak kalah penting, kata dia, adalah menyiapkan faskes rumah sakit, utamanya RS rujukan khusus Covid-19 karena akan muncul potensi eskalasi pasien, khususnya di DKI Jakarta. Ia menegaskan, menyiapkan faskes bukan hanya menambah kamar, melainkan juga sarana dan prasarana serta SDM. "Jangan sampai kondisi eskalasi pasien berdampak pada beban kerja tenaga medis dan tenaga kesehatan yang semakin berat," ujarnya.

photo
Sejumlah warga menggunakan masker saat berjalan di kawasan Sudirman, Jakarta, Selasa (8/9). - (Republika/Putra M. Akbar)

Kalau fasilitas kesehatan tidak dipersiapkan dan jam kerja tenaga kesehatan bertambah, ia khawatir risiko tenaga medis yang terpapar virus semakin tinggi. Akibatnya, tenaga medis yang meninggal dunia berpotensi bertambah. 

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Lia Partakusuma meminta seluruh RS lebih waspada dengan terus meningkatnya kasus Covid-19. "RS harus lebih siaga dan berhati-hati dalam pelayanannya. Kami terus berusaha menambah ruangan tempat tidur walaupun kapasitas RS terbatas," katanya saat dihubungi Republika, Selasa (8/9).

Ia menambahkan, sumber daya manusia (SDM) kesehatan saat ini terbatas. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat untuk juga membantu dan menjaga agar RS tidak mengalami overkapasitas. "Semoga masyarakat bisa membantu dengan menjaga diri masing-masing dan menjaga lingkungannya," ujarnya. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat