JAKARTA – Kasus penyerangan Mapolsek Ciracas, Jakarta Timur, yang diduga dilakukan oknum TNI dinilai sebagai alarm mendesaknya dilakukan evaluasi agar kejadian tak lagi terulang. Evaluasi yang dilakukan harus secara menyeluruh dan tak boleh lagi sekadar normatif.

Pengamat militer dari Universitas Padjadjaran, Muradi, melihat gesekan antara anggota TNI-Polri seperti yang terjadi di Ciracas, Jakarta Timur, bukan persoalan baru. Ada dua hal yang kemungkinan memicu, yakni berkaitan dengan adanya praktik yang tidak cukup tepat di lapangan. Kedua, kata dia, menyangkut jiwa korsa.

“Ada akses politik, akses ekonomi, akses jaringan yang kemudian terganggu dan pada akhirnya kemudian terjadi penyerangan tersebut,” kata dia saat dihubungi, Senin (31/8).

Menurut Muradi, ada tiga opsi yang dapat dilakukan agar kasus seperti itu tak kembali terulang di kemudian hari. Pertama, harus ada penegasan luar biasa tentang dilarangnya anggota melakukan aktivitas informal yang melawan hukum.

“Opsi kedua, berupaya untuk menahan diri. Jadi, masing-masing ngobrol, menahan diri supaya kemudian tidak terjadi benturan dan sebagainya. Dengan cara apa? Harus ada pembagian wilayah soal akses ekonomi,” ujar dia.

Suasana pascapenyerangan di Polsek Ciracas, Jakarta, Sabtu, (29/8). - (ASPRILLA DWI ADHA/ANTARA FOTO)

SHARE    

Kemudian, lanjut dia, opsi ketiga ialah harus ada pola yang bersifat mendidik dan menghukum. “Pimpinannya (KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa) sudah ngasih contoh yang baik. Kapolri dan Panglima ke mana-mana bareng dari zaman Pak Tito sampai sekarang. Itu harusnya diikuti oleh teman-teman di bawahnya,” kata dia.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan, pihak TNI telah mengantongi 41 nama yang sudah dan akan diperiksa terkait aksi penyerangan Polsek Ciracas. Ini bukan pertama kalinya kantor polisi di Ciracas diserang anggota TNI.

Pada 2018 peristiwa penyerangan dan pembakaran kantor polisi juga terjadi. Saat itu yang menjadi kepala Polda Metro Jaya adalah Irjen Idham Aziz yang sekarang menjadi kepala Polri.

Kasus pada 2018 juga melibatkan anggota TNI, yakni TNI AL yang dikeroyok warga sipil. Salah satu terduga pengeroyok dibawa ke Polsek Ciracas yang kemudian dikepung 200 orang tak dikenal dan berakhir dengan dibakar.

Peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menilai, ada sejumlah hal yang perlu dilakukan untuk menyudahi persoalan yang kerap berulang itu. Selain pembenahan kurikulum dan doktrin di lembaga pendidikannya, kunci penyelesaian persoalan itu juga ada pada pembenahan praktik-praktik kepemimpinan, terutama bagi para pimpinan atau perwira di lapangan.

“Merekalah yang mestinya paling dulu menerapkan kedisiplinan, kepatuhan, dan kesadaran untuk tidak melakukan tindakan yang memalukan dan merusak nama baik korps dan ini akan menjadi teladan bagi para personel di bawahnya,” ujar dia.

Wartawan mengambil gambar salah satu mobil yang hancur di kawasan Ciracas, Jakarta, Sabtu, (29/8). - (Republika/Putra M. Akbar)

SHARE    

KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa telah meminta maaf atas kejadian perusakan Polsek Ciracas dan wilayah sekitarnya di Jakarta Timur. Andika berjanji akan mengawal kasus tersebut dan memberikan ganti rugi atas kerusakan maupun korban dari kejadian tersebut.

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Azis Syamsuddin meminta kasus penyerangan Mapolsek Ciracas yang melibatkan sejumlah personel TNI menjadi bahan evaluasi internal bagi TNI AD. “Jadikan peristiwa sebagai sebuah evaluasi di internal TNI AD,” kata dia.

Azis Syamsuddin mengharapkan kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Ia berharap agar jangan sampai personel TNI AD di tengah masyarakat justru menjadi menakutkan.

Sebaliknya, para perajurit justru harus memberikan rasa kenyamanan bagi masyarakat. Perilaku para penyerang juga disebut Aziz tidak mereprestasikan sifat TNI AD secara umum.

Azis mengapresiasi langkah Jenderal Andika Perkasa yang telah menindak dengan tegas dan memberikan sanksi berat kepada para prajurit TNI AD yang terlibat dalam kejadian perusakan serta pembakaran di Polsek Ciracas.

Menurut Azis, bila memang dipecat, hal ini menunjukkan keseriusan membenahi kesatuannya dan tidak menoleransi perilaku tidak tepat dan salah di bawah komandonya yang mekanismenya diatur pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

TNI-Polri pun akan melakukan patroli berskala besar. Hal itu dilakukan untuk mencegah aksi serupa terjadi kembali. “Pencegahan dengan patroli skala besar bersama-sama TNI-Polri, khususnya Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus.

Selain itu, Yusri menegaskan, insiden perusakan dan pembakaran Polsek Ciracas oleh oknum TNI tidak akan merusak hubungan maupun sinergitas antara TNI dan Polri. “Kemarin sudah disampaikan langsung oleh Kapolda dan Pangdam, sinergi TNI-Polri tidak akan kendor, terus akan berlangsung,” kata dia.

Selain itu, Yusri pun mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap tenang dan tidak terprovokasi setelah insiden penyerangan tersebut terjadi. Dia menuturkan, TNI-Polri memiliki komitmen untuk menjaga keamanan, khususnya di Ibu Kota.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat