JAKARTA — Pemerintah menggratiskan sertifikasi halal untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).  Kebijakan yang dijalankan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) ini diprediksi akan semakin mempercepat pertumbuhan UMKM di banyak wilayah.

Dengan jaminan halal, produk UMKM akan semakin maksimal dikonsumsi. Umat Islam merasakan ketenangan saat mengonsumsinya. Sedangkan non-Muslim mendapatkan jaminan bahwa yang dikonsumsi adalah komoditas berkualitas dan pasti baik. 

Karena itu, jaminan halal harus dipahami secara inklusif dan universal. Kemaslahatannya tak hanya untuk umat Islam, tapi seluruh masyarakat dari berbagai golongan. 

Sekretaris Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Lutfi Hamid menuturkan, kebijakan menggratiskan sertifikasi halal bagi UMKM merupakan untuk upaya memberikan kemudahan terhadap mereka dalam menjamin kehalalan produknya.

Penggratisan sertifikasi halal ini merupakan kebijakan ini hanya meneruskan apa yang diinginkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Hanya meneruskan kebijakan Presiden Jokowi dalam rangka memfasilitasi UMKM, itu saja, enggak ada sesuatu yang luar biasa untuk bagaimana-bagaimananya," tutur dia.

Saat ditanya soal apakah kebijakan penggratisan itu untuk mendorong antusiasme kalangan UMKM untuk menjamin kehalalan produknya, Lutfi mengungkapkan sebetulnya itu tidak ada hubungannya. Sebab dia mengatakan penggratisan tersebut hanya untuk memudahkan UMKM.

"Tidak ada hubungannya karena itu hanya untuk memudahkan saja. Kalau untuk terjamin kehalalannya kan tergantung dari pemeriksaan kehalalan produknya. Jadi tak ada hubungannya dengan digratiskannya sertifikasi halal," tutur dia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemberian fasilitas gratis dalam mengurus sertifikasi produk halal khusus diberikan bagi usaha mikro kecil (UMK) sektor makanan dan minuman yang menghasilkan omzet maksimal Rp 1 miliar per tahun.

Biaya mengurus sertifikasi halal diberikan untuk semua pengurusan mulai dari registrasi hingga pemberian sertifikat halal. Airlangga tidak menyebutkan target jumlah pelaku usaha yang akan diberikan fasilitas itu, namun diberikan bagi seluruh pelaku UMK.

Wakil Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), Muti Arintawati menyampaikan, yang tidak kalah penting, menurutnya adalah menyediakan bahan baku yang halal di pasaran agar UMK mudah mendapatkan bahan baku yang jelas kehalalannya. Kalau sertifikasi halal gratis dan UMK sudah paham tentang sertifikasi halal, tapi bahan baku yang jelas kehalalannya sulit didapat tetap saja akan sulit mendapatkan sertifikasi halal.

Blockchain

Teknologi blockchain menjadi peluang akselerasi bagi industri halal Indonesia. Penerapannya akan memudahkan ketelusuran sebuah produk sehingga bermanfaat dalam meningkatkan kepercayaan konsumen, khususnya verifikasi kehalalan.

Direktur Pengembangan Ekonomi Syariah dan Industri Halal Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Afdhal Aliasar menyampaikan penerapan teknologi sudah menjadi sebuah keharusan dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Blockchain menjadi satu teknologi yang relevan, contoh utamanya di bidang industri halal.

 

Kami ingin ekonomi syariah tidak lagi digerakan dengan pola tradisional. Teknologi harus diterapkan untuk pengembangan ekonomi syariah juga.

 

AFDHAL ALIASAR, Direktur Pengembangan Ekonomi Syariah dan Industri Halal Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)

 

SHARE    

Secara umum, Indonesia sangat membutuhkan teknologi ini karena merupakan rumah bagi ekonomi halal terbesar di dunia. Afdhal menyampaikan, Indonesia sudah diakui leading dalam ekonomi digital syariah. Selain memiliki banyak pelaku pasar, juga memiliki beragam inisiatif dan inovasi.

Dalam implementasinya, traceability yang ditawarkan blockchain akan mampu memudahkan sertifikasi halal. Saat ini, proses pembuatan sertifikasi halal membutuhkan waktu berbulan-bulan, bahkan hitungan tahun. Ini karena sulitnya melacak atau memverifikasi kehalalan bahan mentah sebuah produk.

"Dengan blockchain, maka proses penelusuran kehalalan sebuah bahan bisa sangat cepat sehingga sertifikasi halal bisa saja dalam hitungan hari bahkan jam," katanya.

Indonesia memiliki potensi bahan mentah yang sangat besar, mulai dari rempah-rempah, komoditas pertanian, peternakan, perikanan, dan lainnya. Jika Indonesia dapat memulai pencatatan dengan blockchain sebagai hulu dari produk bahan mentah maka posisi Indonesia di mata dunia akan semakin strategis.

Afdhal menyampaikan posisi Indonesia sangat jelas dengan visinya sebagai halal hub global pada 2024, sehingga traceability harus dibangun bersama. Ia mengajak para pelaku industri untuk membangun kekuatan dengan pemanfaatan teknologi ini agar semakin kompetitif, tidak hanya di dalam negeri tapi juga global.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat