JAKARTA -- Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, Indonesia akan mengambil langkah diplomasi jika terjadi sengketa di Laut Cina Selatan. Ini sesuai dengan doktrin politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Hingga saat ini, wilayah Laut Cina Selatan menjadi rebutan beberapa negara, khususnya Cina dan Amerika Serikat. 

"Sesuai doktrin politik luar negeri yang bebas aktif, Indonesia akan melakukan pendekatan diplomasi untuk kelangsungan perdamaian di kawasan itu,” kata Moeldoko pada acara PYC 4th Anniversary Webinar Series dengan topik “Geopolitik Energi di Laut Cina Selatan: Kekuatan Diplomasi di Jakarta”, Sabtu (20/6).

Secara geopolitik, Indonesia berada di posisi strategis dalam persoalan Laut Cina Selatan. Namun, mantan panglima TNI itu menyampaikan, apabila benar-benar pecah konflik, Indonesia akan mengambil posisi netral, tidak memilih keberpihakan pada salah satu negara.

Pada kesempatan itu, pendiri PYC dan pionir Universitas Pertahanan Indonesia (Unhan) Purnomo Yusgiantoro menjelaskan, saat ini ada sembilan titik yang diklaim menjadi wilayah teritorial Cina di kawasan tersebut. Kekuatan besar dua negara, yaitu Amerika Serikat dan Cina, memperebutkan sumber daya energi di sekitar kawasan itu.

“Kita tak terlibat, namun ada lapangan gas terbesar di wilayah tersebut yang menjadi perhatian kita. Perlu ada prinsip diplomasi dalam menghadapi isu geopolitik di kawasan Laut Cina Selatan,” ujar Purnomo.

Menurut Purnomo, kekuatan diplomasi Indonesia mengenai wilayah Natuna sempat terhenti karena pandemi Covid-19. Pembicaraan yang sudah berlangsung sejak beberapa tahun tidak bisa dilanjutkan meski secara virtual. “Pembicaraan diplomasi ini lebih diinginkan secara tatap muka, kita berharap dapat ditindaklanjuti," ujar dia.

Sementara itu, mantan menteri perdagangan dan Duta Besar Indonesia untuk Jepang dan Federasi Micronesia Muhammad Lutfi mengatakan, pertumbuhan ekonomi dunia akan sangat pesat terjadi di negara berkembang. Terkait hal tersebut, menurut Lutfi, penguasaan sumber daya alam akan menjadi pertarungan. Penguasaan teknologi yang saat ini sedang ditingkatkan Cina akan memperkuat perekonomian. 

Rute pelayaran KRI Usman Harun 359 di Laut Natuna Utara. - (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)

SHARE    

Menurut dia, AS memantau negara-negara yang menerapkan demokrasi serta menjunjung hukum dan kebebasan untuk berpendapat, salah satunya Indonesia. “Kita menjadi calon sahabat sejati di masa depan. Mengapa? Karena kriteria itu ada di Indonesia. Ada kepentingan AS, Indonesia punya situasi yang unik di Laut Cina Selatan," ujar Lutfi.

Kesiapan Indonesia

Koarmada I TNI AL menyiagakan empat kapal perang Indonesia (KRI) di Natuna untuk mengantisipasi meluasnya dampak naiknya tensi di Laut Cina Selatan. Kapal-kapal berjenis fregat dan korvet serta kapal antikapal selam akan melakukan patroli rutin di perairan Laut Natuna Utara.

"Kita menyiagakan empat KRI di Natuna. Yang pertama adalah patroli rutin karena Laut Natuna Utara itu wilayah kita," ujar Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) Koarmada I TNI AL, Letkol Laut Fajar Tri Rohadi, saat dikonfirmasi melalui aplikasi pesan singkat, Jumat (19/6).

Jumlah tersebut bertambah jika dibandingkan dengan kegiatan rutin, yakni biasanya hanya dua hingga tiga kapal yang berpatroli. Menurut Fajar, di setiap kapal tersebut bersiagakan 100 orang personel TNI AL. Selain itu, ada juga pasukan TNI lainnya yang terintegrasi bersiaga di sekitar sana.

"Ada pasukan di satuan TNI terintegrasi. Satu KRI rata-rata 100 (personel). Iya (total personel yang ikut berpatroli di kapal ada 400 orang—Red)," ujar dia. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat