Internasional
Darah Anak Gaza di Tangan BoP
Dewan Perdamaian kembali dipertanyakan perannya bagi Gaza.
GAZA — Setelah tiga tahun berjalan genosida di Gaza, setelah setahun diumumkan Dewan Perdamaian alias Board of Peace (BoP), janji soal pemulihan tak kunjung terwujud. Serangan Israel masih terus terjadi setiap hari dan merenggut jiwa warga Gaza.
Kelompok Hamas kembali mengecam sikap diam dan tak berdayanya Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) atas terus berlangsungnya kejahatan Israel di Jalur Gaza. Hamas menyatakan bahwa darah warga Gaza kini juga ada di tangan Perwakilan Tinggi BoP untuk Gaza, Nickolay Mladenov.
"Keheningan dari apa yang disebut Dewan Perdamaian dan perwakilannya, Mladenov, mengenai kejahatan pendudukan—dan kegagalan mereka untuk menuduhnya melanggar perjanjian (gencatan senjata)—berarti bahwa tangan Mladenov ternoda dengan darah anak-anak dan wanita kami," ujar Juru Bicara Hamas, Hazem Qassem, dikutip laman Middle East Monitor, Rabu (7/10/2026).
Otoritas kesehatan di Jalur Gaza melaporkan bahwa 1.462 orang syahid di Gaza sejak gencatan senjata mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober tahun lalu. Korban jiwa ini terkait pengeboman oleh Israel yang tak pernah berhenti meski pihak Hamas telah memenuhi syarat awal gencatan senjata.
BoP digembar-gemborkan bakal membangun Gaza pascagencatan senjata itu. Faktanya, situasi kemanusiaan di Gaza masih sangat parah hampir setahun setelah gencatan senjata diumumkan. Belum ada layanan sipil yang dipulihkan sementara terjadi kerusakan parah pada permukiman warga serta risiko keselamatan yang tinggi menjelang musim dingin.
Hamas telah melayangkan serangkaian kritik terhadap Dewan Perdamaian. Dewan yang pembentukannya digagas Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tersebut dinilai tak berdaya mengatasi Israel yang telah berulang kali melanggar gencatan senjata sejak diterapkan Oktober 2025.
Bulan lalu, Perwakilan Tinggi BoP untuk Gaza, Nickolay Mladenov, mengatakan, solusi dua negara tidak akan mungkin dicapai jika situasi di Gaza tak mengalami kemajuan. Krisis di Gaza juga dibarengi dengan meningkatnya aksi kekerasan pemukim terhadap warga Palestina di Tepi Barat.
“Saya akan mengatakan bahwa jika Gaza berlanjut seperti sekarang, atau tidak bergerak ke implementasi… rencana yang kami miliki di bawah rencana komprehensif, solusi dua negara akan menjadi praktis tidak mungkin,” kata Mladenov saat berbicara di Hili Forum di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, 7 September 2026 lalu, dikutip laman Alarabiya.
"Karena, dengan semua yang terjadi di Tepi Barat, dan dengan lebih dari 50 persen Gaza sekarang di bawah kendali tentara Israel dan kurang dari 50 persen di bawah kendali Hamas, tidak ada jalur yang kredibel ke depan untuk resolusi politik konflik," tambah Mladenov.
Menurutnya, kemajuan situasi di Gaza jika para pihak, dalam hal ini Israel dan Hamas, bersedia memenuhi komitmennya. Misalnya, Hamas menyerahkan persenjataannya dan Israel menarik diri dari Gaza. “Satu-satunya cara kita dapat membangun kembali ke itu adalah jika kita memiliki pemerintahan transisi, jika kita memiliki penonaktifan senjata, jika kita memiliki penarikan di Gaza," ujarnya.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu diketahui telah menolak 15 poin rencana perdamaian Jalur Gaza yang disetujui Dewan Perdamaian Netanyahu mengatakan tidak akan menarik pasukan militernya dari Gaza sebelum persenjataan Hamas dilucuti sepenuhnya.
Berbeda dengan Israel, Hamas menyatakan kesiapan untuk menjalani tahapan fase berikutnya dari rencana perdamaian Gaza seperti yang telah dicetuskan Dewan Perdamaian. Hamas pun siap menyerahkan persenjataan mereka, tapi bukan kepada Israel, melainkan komite pemerintahan Palestina yang akan bertanggung jawab atas Gaza.
Pakar hubungan internasional Miranda Loli dalam kajian The (geo)politics of democracy in wider Europe: the transatlantic rift, yang diterbitkan secara terbuka oleh European University Institute (EUI) di Florence melihat Board of Peace yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump bukanlah proses perdamaian dalam pengertian konvensional. Badan tersebut lebih menyerupai sebuah hierarki kekuasaan yang menetapkan harga bagi negara-negara yang ingin mendapatkan tempat di dalamnya.
Loli melihat Board of Peace bukan semata-mata sebagai inisiatif untuk menyelesaikan konflik Gaza. Lebih jauh, badan tersebut menjadi eksperimen geopolitik untuk melihat apa yang terjadi ketika kekuatan Amerika Serikat tidak lagi sepenuhnya menopang tatanan liberal yang selama beberapa dekade menjadi fondasi konsolidasi demokrasi di Eropa dan kawasan sekitarnya.
Board of Peace diperkenalkan Trump di Davos pada 21 Januari 2026. Sejak awal, kehadirannya langsung membelah negara-negara Eropa. Hungaria dan Bulgaria bergabung sebagai anggota pendiri. Sebaliknya, Prancis, Jerman, Norwegia, dan Swedia menolak dengan alasan badan tersebut tidak sejalan dengan Piagam PBB.
Di Balkan Barat, Kosovo dan Albania—dua negara yang diundang—memilih bergabung. Rusia juga mendapat undangan dan menyatakan sedang mempertimbangkan keanggotaan. Belarus menerima undangan, tetapi delegasinya tidak dapat menghadiri pertemuan karena visanya ditolak.
Menurut Loli, pola tersebut penting. Respons setiap negara tidak terutama ditentukan oleh pandangan mereka terhadap Gaza, melainkan oleh posisi struktural masing-masing terhadap Amerika Serikat: seberapa besar mereka bergantung pada pengakuan Washington, jaminan keamanan, serta akses politik dan ekonomi yang diberikan AS.
Dengan kata lain, Board of Peace menjadi semacam tes terhadap hubungan patron-klien baru di tengah retaknya tatanan transatlantik.
Desain badan tersebut semakin memperjelas persoalan. Piagam Board of Peace tidak secara eksplisit menyebut Gaza dan tidak memuat komitmen yang dapat dipaksakan untuk menjalankan proses perdamaian.
Sebaliknya, piagam menetapkan struktur keanggotaan yang sangat hierarkis. Kursi permanen dibanderol 1 miliar dolar AS, yang harus dibayarkan pada tahun pertama. Sementara keanggotaan sementara diberikan secara gratis selama tiga tahun.
Trump sendiri menjadi ketua dalam kapasitas personal. Masa jabatannya berpotensi berlangsung seumur hidup dan Trump memiliki kewenangan tunggal untuk menentukan penggantinya.
Ia juga memiliki hak veto, menentukan agenda, mengundang atau mengecualikan anggota, bahkan membubarkan badan tersebut.
Untuk urusan Gaza, dibentuk badan-badan turunan, termasuk dewan eksekutif yang melibatkan Jared Kushner, Steve Witkoff, dan Tony Blair. Orientasinya antara lain mengarah pada prinsip pasar bebas dalam rekonstruksi Gaza, sebagaimana pernah disampaikan Kushner.
Kritikus kemudian menggambarkan struktur tersebut sebagai semacam PBB yang diprivatisasi dengan satu pemegang saham. International Peace Bureau bahkan menilai model itu berisiko mengubah pembangunan perdamaian menjadi peluang komersial.
Lebih kontroversial lagi, sejumlah tokoh yang diundang, termasuk Vladimir Putin dan Benjamin Netanyahu, menghadapi surat perintah penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC).
Pada pertemuan perdana Februari 2026, Trump juga mengumumkan komitmen dana Amerika Serikat sebesar 10 miliar dolar AS tanpa persetujuan Kongres. Senator Chris Murphy menilai transfer tersebut ilegal.
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.
Login Gmail
Login Facebook