Internasional
Perang Akhir Zaman AS-Iran
Perundingan AS-Iran kembali kandas.
TEHERAN – Perundingan damai antara Amerika Serikat (AS) dan Iran kembali menabrak jalan buntu. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan bahwa negaranya sepenuhnya siap untuk kembali berperang dengan Amerika Serikat (AS).
Ini ia sampaikan setelah Presiden AS Donald Trump menolak usulan perdamaian Teheran di Sidang Umum PBB pekan lalu. "Presiden Pezeshkian dan saya tidak datang ke New York untuk mengobarkan perang. Kami datang untuk mewujudkan perdamaian," tulis Abbas Araghchi di platform X.
"Kendati demikian, Iran tetap teguh menghadapi agresi apa pun—bahkan jika itu berujung pada perang penghabisan hari akhir. Pada saat yang sama, kami siap untuk diplomasi yang nyata."
Seorang pejabat tinggi militer Iran kembali menegaskan kendali Teheran atas Selat Hormuz yang vital.m"Terlepas dari retorika pihak musuh, faktanya adalah Selat Hormuz berada di bawah kendali penuh kami," ujar Laksamana Habibollah Sayyari, yang menjabat sebagai kepala staf.
"Kami bertindak tegas di wilayah utara Laut Oman dan timur Selat Hormuz, serta tidak mengizinkan siapapun untuk melintas," tambah Sayyari.
"Wilayah di sebelah barat Selat Hormuz, selat itu sendiri, dan Teluk Persia berada di bawah kendali penuh Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam. Sementara itu, wilayah di sebelah timur Selat Hormuz dan utara Samudra Hindia berada di bawah kendali penuh angkatan laut reguler."
Donald Trump telah menolak usulan terbaru Iran untuk mengakhiri perang dan membuka kembali Selat Hormuz. "Saya menolak usulan mereka," ujar Trump kepada para wartawan pada Sabtu waktu AS.
Ia berpendapat bahwa Iran menginginkan kesepakatan karena mereka sedang "kalah telak". Ini berkebalikan dengan kondisi di lapangan yang mana ratusan aset AS di Teluk hancur dibombardir Iran. The Fed, bank sentral AS, juga terpaksa menaikkan suku bunga akibat memburuknya ekonomi AS sejak negara itu bersama Israel menyerang Iran.
Pada Ahad, Abbas Araghchi mengatakan bahwa Teheran telah mengetahui reaksi awal Trump terhadap usulan tersebut, namun belum menerima tanggapan resmi melalui pihak penengah. Dalam upaya diplomatik terkini, Qatar berperan memediasi pembicaraan antara Iran dan AS di sela-sela pertemuan Majelis Umum PBB di New York.
Usulan tujuh hari dari Iran tersebut mencakup pencabutan blokade angkatan laut AS terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran, penghapusan sanksi atas penjualan minyak Iran, pencairan aset Iran yang dibekukan senilai sekitar 12 miliar dolar AS, serta kepatuhan terhadap gencatan senjata regional yang lebih luas, termasuk di Lebanon dan Yaman.
Setelah itu, Iran akan membuka kembali Selat Hormuz dan memulai negosiasi dengan Washington untuk mencapai kesepakatan akhir.
Usulan terbaru ini serupa dengan nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani kedua negara pada bulan Juni. Namun, MoU tersebut gagal terlaksana bulan lalu akibat perbedaan pendapat mengenai ketentuan kesepakatan, yang berujung pada eskalasi serangan—khususnya di dalam dan sekitar Selat Hormuz—yang pada dasarnya masih berada dalam blokade Iran.
Mike Waltz, utusan AS untuk PBB, mengatakan bahwa Washington menolak usulan tujuh hari dari Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz karena usulan tersebut disertai dengan "permintaan akses terhadap dana miliaran dolar yang dibekukan serta permintaan pencabutan sanksi".
"Ini bukan sekadar sanksi dari Amerika Serikat," ujarnya kepada NBC News.
"Ini adalah sanksi global. Perlu diingat bahwa inilah sikap dunia."
Waltz mencatat bahwa "telah ada—bukan hanya satu atau dua, melainkan tujuh—resolusi Dewan Keamanan PBB dalam 20 tahun terakhir yang menyatakan bahwa Iran tidak boleh dan tidak seharusnya memiliki program senjata nuklir".
Ia menambahkan bahwa badan pengawas nuklir PBB, Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), juga telah melimpahkan kasus Iran ke Dewan Keamanan "akibat berbagai pelanggaran", termasuk penolakan Teheran untuk mengizinkan inspektur masuk ke negara itu dan untuk memberikan "pengawasan yang memadai terhadap kegiatan pengayaan nuklir mereka".
Richard Schmierer, mantan Duta Besar AS untuk Oman, mengatakan bahwa Presiden Trump tampaknya sedang mempertimbangkan dampak pemilihan umum paruh waktu sembari berupaya menyelesaikan konflik dengan Iran.
"Di satu sisi, ia tentu ingin menunda berbagai hal hingga setelah pemilihan umum tanggal 3 November, namun di sisi lain, perang tersebut sangat tidak populer. Harga bensin dan solar di AS sangat tinggi," ujar Schmierer kepada Al Jazeera.
"Jadi, ia menghadapi tugas sulit untuk meyakinkan publik mengenai kebijakan yang tidak didukung oleh rakyat Amerika. Oleh karena itu, jika perang tersebut berakhir, hal itu akan menguntungkannya. Pertanyaannya adalah dengan syarat apa hal itu akan terjadi; jika ia harus memberikan konsesi besar untuk mengakhirinya, langkah tersebut juga akan sulit secara politis."
Trump tampaknya berada dalam posisi "serba salah", kata Schmierer.
"Masalahnya adalah ia sempat dikritik terkait ketentuan dalam nota kesepahaman (MoU) bulan Juni lalu, sementara syarat-syarat yang ditawarkan Iran sangat mirip dengan ketentuan dalam MoU tersebut. Jadi, jika misalnya ia mencairkan aset Iran yang dibekukan atau mencabut sanksi terhadap minyak Iran sebelum pemilu, langkah itu bisa membuatnya rentan secara politis.
"Menurut saya, ia sedang berusaha mencari jalan tengah: meyakinkan rakyat Amerika bahwa 'semua ini akan segera berakhir', namun tanpa benar-benar mengakhirinya sebelum pemilu."
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.
Login Gmail
Login Facebook