Oleh M Alfan Alfian

Dosen Pascasarjana Ilmu Politik, Universitas Nasional

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak memasukkan lockdown (menutup kota atau negara) sebagai salah satu kebijakan untuk mencegah penyebaran virus korona atau Covid-19.

Presiden juga mengingatkan, lockdown merupakan kebijakan pemerintah pusat dan kepala daerah tak boleh mengambil dan menerapan kebijakan itu. Presiden menekankan pelaksanaan social distancing atau memberikan jarak dengan orang lain.

Dengan menjaga jarak dan mengurangi berada di kerumunan orang, Jokowi menilai itu bisa mengurangi risiko tertular korona. Kebijakan belajar, bekerja, dan beribadah di rumah perlu terus digencarkan untuk mengurangi penyebaran Covid-19 (Republika.id, 16/3/20).

Di banyak daerah, kebijakan modifikasi belajar siswa sekolah dan mahasiswa dilakukan. Mereka diwajibkan belajar di rumah masing-masing. Tentu akan dievaluasi lagi kelak, seiring dengan perkembangan pandemi.

Pandemi merupakan fenomena global. Ini bukan masalah nasional Indonesia semata. Penyebaran Covid-19 sudah lintas benua. Nyaris tak ada negara yang kebal terhadap virus ini. Di Indonesia, Menhub Budi Karya Sumadi bahkan dinyatakan positif terpapar Covid-19.

Ini membuktikan, virus korona tanpa pandang bulu dalam menyasar. Di sisi lain, pemerintah mengumumkan tiga pasien terpapar Covid-19 dinyatakan sembuh (17/3/20). Ini juga semacam pesan, penyakit ini bisa disembuhkan.

Namun, mengingat penularannya demikian masif dan eskalatif, social distancing yang bertujuan menghindari kontak dengan kerumunan atau menjaga jarak secara fisik dengan orang lain, sangat penting. Berdiam di rumah, dipandang merupakan rumus penting.

Musibah ini membuat berbagai pihak dilematis, termasuk negara. Namun, semua ini tetap harus dihadapi dengan rasional dan langkah tepat. Diperlukan kepemimpinan efektif di segala level dalam menangkal Covid-19.

Di sisi lain, social distancing bukan berarti mematikan interaksi sosial. Kita masih bisa berinteraksi melalui media sosial (medsos) di peranti digital masing-masing. Tentu, kini kita dituntut bisa lebih optimal memanfaatkan peranti digital untuk belajar dan bekerja.

Pembelajaran daring, dilakukan. Pemerintah kini lazim rapat jarak jauh. Berbagai instansi swasta mulai melakukan hal sama. Konferensi antartetangga menjadi populer. Intinya, pandemi Covid-19 menuntut semua pihak efektif dan bijak memanfaatkan peranti digitalnya.

Dalam konteks ini, konsep tentang disiplin digital, amat perlu. Salah satu yang bisa kita baca tentang disiplin digital ialah dari buku Joe Weinman, Digital Disciplines (2015).

Buku ini, sejatinya ditujukan untuk pelaku atau pemimpin pasar, tapi beberapa hal bisa kita tarik untuk umum. Tentu, juga masih banyak bacaan lain yang relevan. Ia terkait dengan sikap bijak dan produktif dalam pemanfaatan peranti digital.

Disiplin digital merupakan konsekuensi tak terelakkan dari kehidupan kita sekarang. Kita hidup pada era digital baru yang satu sama lain telah tersambung. Semakin orang menyadari hakikat jagat digital, diharapkan dia semakin bijak dalam pemanfaatannya.

Disiplin digital dalam konteks ini ialah optimalisasi pemanfaatan peranti digital untuk kemaslahatan diri dan di luar diri atau sosial kemasyarakatan lebih luas. Dalam konteks bangsa, tentu ia terkait nasionalisme dan kepentingan nasional.

Dalam konteks negara, terkait kualitas kebijakan. Disiplin digital juga merujuk kualitas berkomunikasi secara daring. Berlawanan dengan disiplin digital yang berlapis etika komunikasi, jagat digital juga menyediakan hal sebaliknya.

Eric Schmidt dan Jared Cohen dalam The New Digital Age (2014), mengingatkan, potensi pemanfaatannya untuk kejahatan sebanding. Kita sering diingatkan bahaya ujaran kebencian, hoaks, dan sejenisnya yang mewabah di jagat digital.

Melalui disiplin digital, kita harus hati-hati untuk tidak menjadi bagian dari sisi gelap jagat digital. Disiplin digital menggiring kita ke pemanfaatan jagat digital secara positif, bermakna. Kini, kita semua warga dunia tengah menghadapi ujian.

Kita tengah menghadapi pandemi Covid-19. Kita arahkan disiplin digital untuk, nomor satu, menggalang solidaritas berbasis empati. Kepedulian dalam bingkai kegotongroyongan yang utama. Janganlah kita, sadar atau tanpa sadar, ambil bagian memperbesar hoaks.

Kita tengah hidup di tengah perubahan pola berkomunikasi. Kini, kendati secara fisik jarak membatasi satu sama lain, bukan berarti komunikasi terkendala. Interaksi sosial bisa dilakukan dengan mengoptimalkan komunikasi digital.

Di sisi lain, bisa saja disiplin digital mendorong maraknya jurnalisme warga. Warga bisa membuat laporan, tetapi harus terverifikasi atau sumbernya jelas. Tidak semua warga bisa melakukannya karena rata-rata memang bukan profesional di bidang ini.

Karena itu, jurnalisme otoritatif, yang dilakukan mereka yang profesional tetap menjadi andalan. Di tengah pandemi Covid-19 dan berbagai kebijakan pemerintah pusat dan daerah, diharapkan efektif dalam koordinasi dan cepat sosialisasinya ke masyarakat.

Dalam situasi semacam ini, 'pusat komando' tidak boleh berbagi-bagi. Pemerintah pusat dan daerah tentu tidak boleh dikesankan jalan sendiri-sendiri. Di sisi lain, secara politik, semua pihak harus tetap menjunjung tinggi etika politik.

Tidak boleh situasi pandemi Covid-19 ini dipakai kelompok kepentingan politik bermain di air keruh. Kita berharap dan seharusnya efektif bekerja sama agar pandemi segera berakhir.

Nyawa manusia, dalam konteks ini, harus diprioritaskan ketimbang pertimbangan apa pun. Perkembangan investasi dan perekonomian memang terganggu akibat pandemi ini, dan sejarah juga meninggalkan pelajaran sedemikian.

Investasi dan perekonomian memang penting dan harus kita jaga bersama-sama, tetapi lebih dari itu ialah kemanusiaan kita. n

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat