OLEH M Farhan Fadillah, Angga Satria (Mahasiswa Program Magister Ilmu Perencanaan Wilayah FEM IPB), Dr. Sahara (Direktur International Trade Analysis and Policy Studies dan Dosen Departemen Ilmu Ekonomi FEM IPB), Dewi Setyawati (Peneliti International Trade Analysis and Policy Studies FEM IPB),

‘Poverty is the worst form of violence’. Kemiskinan adalah kekerasan dalam bentuk yang paling buruk. Kalimat itu diungkapkan oleh Mahatma Gandhi dalam memberi makna kemiskinan. Berbeda dengan Amartya Sen, salah satu penerima nobel bidang ekonomi yang mengemukakan bahwa orang menjadi miskin karena mereka tidak bisa melakukan sesuatu, bukan karena tidak memiliki sesuatu.

Indonesia saat ini masih memiliki pekerjaan rumah besar terkait dengan isu kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2023 terdapat sekitar 25,9 juta penduduk miskin di Indonesia yang mencapai 9,36 persen dari total populasi nasional. 

Setiap wilayah di Indonesia mempunyai angka kemiskinan bervariasi dan banyak faktor yang menyebabkan kemiskinan. Pulau Sumatra merupakan sebuah unit geografis paling barat Indonesia yang tergabung ke dalam Kawasan Barat Indonesia bersama dengan Pulau Jawa dan Pulau Bali.

 

Setiap wilayah di Indonesia mempunyai angka kemiskinan bervariasi dan banyak faktor yang menyebabkan kemiskinan

 

SHARE    

Sebagai pulau terbesar keenam di dunia, Pulau Sumatra memiliki kekayaan sumber daya alam, keragaman hayati dan variasi geografis yang unik. Kekayaan alam dan dukungan demografi yang didominasi oleh usia produktif seyogyanya dapat membawa ekonomi Pulau Sumatera tumbuh pesat. Namun dalam realitanya, kemiskinan di Pulau Sumatera masih berkontribusi sebesar 2,65 persen atas persentase penduduk miskin di Indonesia.

Per Maret 2023 terdapat empat provinsi di pulau Sumatra yang memiliki persentase penduduk miskin berada di atas persentase nasional, yaitu Provinsi Aceh (14,45 persen), Provinsi Bengkulu (14,04 persen) Provinsi Lampung (11,11 persen) dan Sumatra Selatan (11,78 persen). Jika dilihat dari time series persentase penduduk miskin di Pulau Sumatra pada periode tahun 2019 - 2023, persentase penduduk miskin cenderung memiliki tren menurun.

Pada periode tahun 2019 sampai 2022, Provinsi Bengkulu menjadi provinsi yang memiliki persentase penduduk miskin paling tinggi. Namun memasuki tahun 2023, persentase penduduk miskin Pulau Sumatra 'diambil alih' oleh Provinsi Aceh. Ironisnya, kondisi yang dialami oleh Provinsi Aceh sebenarnya masih menimbulkan pertanyaan besar.

Pada tahun 2008 Provinsi Aceh sudah mendapat suntikan berupa Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus) dari pemerintah pusat yang termasuk salah satu poin di dalam perjanjian MoU Helsinki yang disanggupi oleh pemerintah pusat. Akan tetapi, bantuan dana segar dari Dana Otsus pun ternyata belum mampu menyejahterakan masyarakat Aceh.

Bantuan dana segar dari Dana Otsus pun ternyata belum mampu menyejahterakan masyarakat Aceh

 

SHARE    

Kemiskinan Vs upah minimum
Apa yang dialami oleh Provinsi Aceh merupakan satu dari beberapa alasan dalam permasalahan tingkat kemiskinan di Pulau Sumatra. Oleh karena itu, salah satu upaya pemerintah dalam menekan tingkat kemiskinan di Pulau Sumatra adalah melalui kenaikan upah minimum.

Kenaikan upah minimum dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja serta meminimalkan kemungkinan terjadinya pertumbuhan tingkat kemiskinan di suatu daerah. Kisaran Upah Minimum Provinsi (UMP) di Pulau Sumatra menunjukkan fluktuasi yang signifikan sejak tahun 2019 hingga 2023. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi pacesetter atau pembuka jalan dengan UMP tertinggi, sementara Provinsi Bengkulu menduduki peringkat terbawah.

Data pada tahun 2018 mencatat bahwa rata-rata UMP Sumatra mencapai Rp. 2.355.560, melampaui rata-rata UMR nasional. Meski demikian, beberapa provinsi seperti Bengkulu, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Jambi, dan Lampung masih berada di bawah rata-rata UMR Nasional.

Di sisi lain, Bangka Belitung dan Aceh menunjukkan UMP tertinggi. Meskipun sebagian besar provinsi tidak mengalami peningkatan UMP pada tahun 2021 akibat pandemi Covid-19, secara keseluruhan UMP Sumatra tetap bertahan di atas rata-rata UMR nasional dengan surplus Rp 45.929. Implementasi Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) memberikan dampak signifikan, terutama pada sektor ekonomi di Pulau Sumatera.

Periode tahun 2022 mencatat kenaikan yang mencolok pada UMP Pulau Sumatra, khususnya di Provinsi Sumatra Selatan. Meskipun Provinsi Aceh hanya mengalami kenaikan UMP yang terbatas, Provinsi Jambi berhasil mencapai UMP di atas rata-rata UMR nasional pada tahun 2022.

Proyeksi untuk tahun 2023 menunjukkan kisaran UMP Sumatra antara Rp. 2.400.000 hingga Rp. 3.498.479. Meskipun persentase penduduk miskin di Pulau Sumatra menunjukkan kecenderungan penurunan relatif, tahun 2021 mencatat peningkatan akibat pandemi Covid-19. Persentase tertinggi terdapat di Provinsi Aceh, sedangkan Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan persentase terendah.

Secara umum, pola kenaikan UMP di Pulau Sumatra cenderung identik kecuali yang terjadi pada Provinsi Sumatera Selatan yang berhasil mengimbangi UMP Provinsi Aceh sejak tahun 2022. Salah satu bentuk penyesuaian dari UMP pada skala kabupaten/kota adalah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Perbandingan kondisi UMK pada tahun 2023 dengan persentase penduduk miskin pada tahun 2022 digambarkan dengan teknik visualisasi scatterplot. Berdasarkan visualisasi tersebut kondisi UMK berbanding dengan persentase penduduk miskin di Pulau Sumatra terbagi menjadi 4 tipologi. Tipologi kuadran 1 yang terletak pada kiri atas, menunjukkan kabupaten kota dengan persentase penduduk miskin yang rendah dengan UMK jauh melampaui rerata UMR nasional.

Beberapa daerah yang didominasi oleh perkotaan maju di Pulau Sumatera seperti Kota Pekanbaru, Kota Dumai, Kota Bandar Lampung, Kota Muaro Jambi, Kota Medan serta kota dengan UMK tertinggi di Pulau Sumatera yaitu Kota Batam tergabung pada tipologi kuadran 1.

Tipologi tersebut kemudian dapat diartikan bahwa kabupaten/kota di kuadran ini cenderung maju dan telah berhasil menekan angka kemiskinan serta memastikan kesejahteraan pekerjanya melalui UMK yang di atas rata-rata.

Pada tipologi kuadran 2 terdapat kabupaten/kota yang memiliki UMK di atas rata-rata nasional juga persentase penduduk miskin yang di atas rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan upaya kenaikan UMK pada kabupaten/kota tersebut belum berhasil menekan tingkat kemiskinan akibat faktor-faktor lain di luar kesejahteraan.

Mayoritas kabupaten/kota di Provinsi Aceh bersama Kota Tanjungpinang, Kepulauan Meranti, Kabupaten Sibolga dan Kota Palembang tergabung pada kuadran ini. Tipologi kuadran 3 menunjukkan kabupaten/kota dengan UMK di bawah rata-rata nasional dan tingkat kemiskinan di atas rata-rata nasional. Kondisi ini tentunya wajar terjadi pada kabupaten/kota dengan UMK yang rendah. Beberapa kabupaten/kota yang mayoritas berasal dari Provinsi Lampung beserta Bengkulu tergabung ke dalam kuadran ini.

Peningkatan UMK di Pulau Sumatra dipengaruhi oleh kenaikan biaya hidup

 

SHARE    

Kemudian, terdapat juga tipologi kuadran 4 yang merupakan kabupaten/kota dengan UMK di bawah rata-rata nasional dan tingkat kemiskinan di bawah rata-rata nasional. Fenomena tersebut dapat terjadi karena walaupun tingkat kemiskinan di kabupaten/kota tersebut rendah namun daya saing dan kontribusi pekerja di wilayah tersebut juga rendah sehingga UMK di wilayah tersebut berada di bawah rata-rata. Beberapa daerah seperti Kota Metro, Kota Tebing Tinggi, Kota Sawahlunto dan Kota Binjai tergabung ke dalam kuadran ini.

Peningkatan UMK di Pulau Sumatra dipengaruhi oleh kenaikan biaya hidup, pertumbuhan ekonomi yang signifikan, dan upaya pemerintah. Namun strategi menaikkan UMK dalam rangka menekan tingkat kemiskinan tidak begitu signifikan berhasil di beberapa kabupaten/kota seperti di Aceh yang masih dalam masa konflik serta faktor-faktor lain yang menyebabkan tingkat kemiskinan masih tinggi.

Pentingnya mencapai keseimbangan antara kenaikan UMK dan upaya penanggulangan kemiskinan menuntut perhatian serius, terutama dalam meratakan disparitas antar provinsi maupun antar kabupaten/kota. Kontribusi sumber daya alam dan sektor ekonomi spesifik pada tingkat provinsi menjadi sangat relevan dalam merancang kebijakan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat