|

Bodetabek

09 Mar 2020, 02:00 WIB

Menanti Reaktivasi Jalur Kereta

Reaktivasi jalur kereta Rangkasbitung-Pandeglang baru dimulai 2021.

 

 

Proyek reaktivasi jalur kereta Rangkasbitung-Labuan, Banten, disebut menjadi harapan baru dalam mengentaskan berbagai masalah di Kabupaten Pandeglang. Panjang jalur yang membentang sepanjang 56,6 kilometer (km), akan menyediakan aksesibilitas dari Jakarta sampai kawasan yang terkenal dengan tempat konservasi badak Jawa ini. Konsekuensi reaktivasi yang dikerjakan PT Kereta Api Indonesia (KAI) membuat sekitar 1.377 rumah warga harus digusur.

Pantauan di lokasi tidak jauh dari Stasiun Pandeglang, jalur rel banyak yang terputus karena tertutup bangunan rumah yang didirikan warga. Bahkan, rel kereta yang masih utuh diapit rumah yang berada tepat di kanan-kirinya. Jalur yang dibuka pada 1906 dan ditutup pada 1982 ini memang terlihat tidak terawat. Meski begitu, tidak sedikit jalur rel yang masih utuh dan dalam kondisi bagus. Hanya perlu ganti bantalan agar bisa dilalui kereta berpenumpang.

Salah seorang warga yang rumahnya terkena pembebasan lahan di Kelurahan Kadomas, Kabupaten Pandeglang, Burhanudin (63 tahun), menuturkan, ia setuju saja dengan proyek reaktivasi jalur kereta. Hanya saja, ia berharap proses pembebasan lahan yang dikerjakan pemerintah harus dilalui dengan sosialisasi. Dengan begitu, ia menerima ganti rugi ketika harus merelakan rumahnya digusur.

"Karena, untuk pengembangan ke depannya kan? Mau menolak juga kita bisa apa kalau sudah sesuai aturan. Masyarakat cuma ingin kalau uang penggantiannya sesuai dengan yang dijanjikan saat sosialisasi itu," ujar Burhanudin menjelaskan saat ditemui Republika, belum lama ini.

Dia mengaku, sempat mengikuti program sosialisasi yang dilakukan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan PT KAI. Menurut dia, ratusan warga yang hadir dijanjikan diberi ganti rugi dengan melihat banyak aspek sehingga ganti rugi yang diterima warga menganut asas keadilan. "Katanya //kan// akan menurunkan tim appraisal, mereka yang menghitung sampai tentang bangunan yang jadi tempat usaha berapa penggantiannya," kata Burhanudin.

Dia menuturkan, dulu punya kisah sering melakukan perjalanan menggunakan kereta dari Stasiun Pandeglang yang ada di Kelurahan Kadomas. Burhanudin mengenang saat masih anak-anak, kerap pergi ke Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, menggunakan kereta untuk sekadar pergi memancing bersama temannya. Karena kenangan manis itu pula, ia sangat setuju kalau jalur kereta Rangkasbitung-Labuan direaktivasi. "Saya sudah 20 tahun lebih di sini, dulu juga ngerasain naik kereta dari Stasiun Pandeglang. Kalau main ke Labuan ke Rangkasbitung itu naik kereta," ujarnya sambil tersenyum.

Warga Kadomas lain, Nurhabib (36), mengaku telah tinggal lebih 10 tahun di area yang termasuk lahan terkena pembebasan ini. Dia meminta pemerintah bisa memberi nilai penggantian yang sesuai. "Asli saya memang dari Jepara, cuma saya sudah 10 tahun lebih lah di sini. Karena, kan rumah ini dipakai juga untuk usaha mabel," katanya.

Nurhabib mengaku, tidak keberatan dengan adanya proyek reaktivasi jalur kereta. Dia dan segenap warga kampung sudah mengetahui program tersebut dan menyadari lahan yang ditempati milik pemerintah. Meski begitu, ia berharap uang ganti rugi bisa mencukupi untuk digunakan modal mencari tempat jualan baru yang strategis. "Ketika datang (di Kadomas), kita sudah dikasih tahu kalau lahan ini milik negara, semuanya juga paham. Rencana bakal ke mana juga, saya udah nyiapin bakal pindah ke mana," ujar Nurhabib.

Kepala Balai Perkeretaapaian Wilayah I Jakarta-Banten, Rode Paulus Gagok Pudjiono, mengatakan, pihaknya saat ini dalam tahap menyelesaikan pendataan rumah warga yang terkena proyek reaktivasi tahap pertama atau jalur Rangkasbitung-Pandeglang. Dia menekankan, jika berjalan sesuai rencana, pembebasan lahan bisa berlangsung pada pertengahan tahun ini. Dengan begitu, pembangunan jalur tahap pertama sepanjang 18,7 km dapat dimulai awal 2021.

Menurut dia, PT KAI dan Kemenhub mencoba mendekati masyarakat dengan hati-hati. Dengan begitu, tindakan represif dalam proses pembebasan lahan sangat dihindari demi lancarnya proyek reaktivasi. "Pembangunan fisik harapannya bisa dilakukan tahun depan, hanya memang masalah ini tergantung dengan respons masyarakat terkait pembebasan lahan. Jadi, syaratnya pembebasan lahan selesai," ucap Rode.

Dia mengatakan, proyek reaktivasi kereta terbagi menjadi dua tahap, yaitu jalur Rangkasbitung-Pandeglang dan Pandeglang-Labuan. Rode menjelaskan, pembangunan tahap kedua baru dilakukan ketika tahap pertama sudah selesai dan beroperasi.

Rode menyebut, ribuan warga yang menghuni sekitar 1.337 rumah bakal diberi uang santunan yang besarannya dikaji oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Sementara, fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum), seperti masjid, mushala, atau rumah ibadah lain yang sudah telanjur berdiri di atas lahan jalur kereta akan direlokasi. "Pembangunannya akan dibantu, sementara lahannya dari masyarakat atau pemerintah daerah," katanya menjelaskan.

Didukung warga

Bupati Pandeglang Irna Narulita menyebut, proyek reaktivasi jalur kereta di wilayahnya memang menjadi hal yang ditunggu-tunggu segenap masyarakat. Bahkan, ia menilai pembangunan kembali jalur kereta seolah menjadi jantungnya upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ditargetkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang. Menurut dia, selama ini beberapa wilayah Pandeglang cenderung tertinggal karena tidak memiliki akses memadai. Ketika nanti jalur kereta beroperasi kembali, ia meyakini perkembangan wilayahnya bakal naik signifikan.

"Reaktivasi ini saya bisa bilang sebagai jantung, urat nadi, paru-paru dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat. Daerah ini kan ada di ujung Pulau Jawa dan letaknya dekat dengan Jakarta, tapi aksesibilitasnya tidak ada," ucap Irna.

 
Menurut dia, Pandeglang adalah daerah yang memiliki kekayaan alam dengan potensi tinggi yang jika dikelola dengan baik bisa menyejahterakan masyarakat. Hasil pertaniannya bahkan menjadi penopang wilayah Banten dan Jakarta terkait berbagai kebutuhan pangan.
   

Irna menambahkan, tujuan wisata di Pandeglang juga seharusnya menjadi primadona yang mampu mengundang wisatawan domestik hingga internasional. Bentang pantai indah, seperti di Tanjung Lesung hingga Carita dan keberadaan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) sebagai area konservasi badak Jawa, membuat wilayahnya memiliki keunggulan untuk dijual ke dunia luar. Selain itu, pengajuan status geopark Ujung Kulon yang memiliki keindahan alam luar biasa seharusnya bisa mendatangkan banyak wisatawan mancanegara.

Syarat untuk merealisasikannya memang hanya satu, yaitu terciptanya kemudahan aksesibilitas apabila nanti jalur kereta sudah aktif. "Dalam hal wisata, pantai Banten itu kalau dihitung setengahnya ada di Pandeglang, menjadi tempat surfing yang digemari juga, jumlah pulau kami saat ini hampir 50 pulau," kata Irna.

Selain mengentaskan masalah ekonomi, lanjut Irna, keberadaan moda transportasi kereta ini juga menjadi solusi masalah kemacetan di Pandeglang. Jalan Baros yang menjadi akses penting yang menghubungkan wilayah Banten tengah, seperti Kota Serang dan Kabupaten Serang, menjadi lokasi langganan kemacetan. Hal itu membuat wisatawan dari Jakarta membutuhkan waktu lima jam menuju ke Pandeglang. Konsekuensi kemacetan parah itu membuat lokasi wisata Pandeglang tidak dilirik hingga tak berkembang. "Baros memang menjadi bottleneck, kalau sudah macet, bisa menghambat sampai dua atau tiga jam. Ini jadi masalah wisatawan," ucap Irna.

Mengacu pada hal itu, Irna berharap agar proyek reaktivasi jalur kereta bisa dipercepat pembangunannya. Karena, memang masyarakat sudah sangat menantikan kemudahan akses menuju ke Ibu Kota. Dia mengeklaim, sejauh ini tidak ada penolakan dari warga terkait proyek ini, bahkan justru meminta untuk disegerakan. Selain itu, warga yang terdampak juga mendapat jaminan uang kerahiman sehingga pembebasan lahan bisa berlangsung tanpa penolakan.

 
Semua welcome, mereka sadar kalau reaktivasi ini juga untuk masa depan anak cucu mereka. Mereka sadar kalau proyek ini punya efek domino untuk usaha atau bisnis yang bisa meningkatkan ekonomi mereka.
   

KJPP Menghitung Besaran Nilai Santunan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten ikut terlibat dalam proses reaktivasi jalur kereta Pandeglang-Labuan. Kepala Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Air (SDA) Setda Pemprov Banten, Nana Suryana, mengatakan, progres pembangunan jalur kereta tahap kedua, yaitu Pandeglang-Labuan, bisa dimulai tahun ini. Hanya saja, pembangunan fisik baru dapat dilakukan setelah tahap pertama, yaitu Rangkasbitung-Pandeglang selesai dikerjakan.

"Pendataan jalur Pandeglang-Labuan dimulai sejak tahun ini sehingga mudah-mudahan pada 2023 jalur semuanya sudah bisa dinikmati," kata Nana di Kota Serang, beberapa waktu lalu.

Nana mengatakan, Pemprov Banten sangat mendukung kelancaran program reaktivasi jalur kereta di Kabupaten Lebak dan Pandeglang. Secara khusus, ia meyakini, ketika nanti rel kereta beroperasi dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Pandeglang, yang selama ini wilayahnya tidak dilayani kereta karena jalur yang ada berstatus nonaktif. "Dampak positif dari reaktivasi ini tentunya akan ada pemerataan pembangunan dengan konektivitas jaringan infrastruktur pembangunan perhubungan darat. Taraf ekonomi masyarakat juga meningkat, jadi harapannya demikian," ujar Nana.

Dia mengatakan, progres reaktivasi jalur kereta tergantung respons masyarakat dalam mendukung kelancaran proyek ini. Masalah di lapangan, seperti penolakan dan tuntutan uang santunan yang dirasa tidak sesuai, akan menjadi penghambat realisasi jalur kereta Rangkasbitung-Labuan. Meski begitu, Nana mendapat informasi kalau masyarakat justru senang dan meminta percepatan pencarian santunan agar jalur kereta bisa diaktifkan kembali.

"Kita sudah lakukan sosialisasi sebelumnya ke dua kabupaten itu, Lebak dan Pandeglang. Dari sosialisasi itu, mereka sudah sadar kalau yang mereka tempati itu bukan tanah milik pribadi," katanya menjelaskan.

Nana menuturkan, besaran nilai santunan telah ditentukan dengan melalui proses penghitungan oleh KJPP hingga tinjauan ulang Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP). Pengawalan itu dilakukan untuk menekan perilaku menyimpang terkait besaran uang ganti rugi dan memberikan keadilan bagi warga terdampak reaktivasi rel kereta.

Nana menerangkan, ada empat komponen dalam menentukan besaran nilai santunan bagi sebuah rumah, yaitu pembongkaran, pengangkutan, masa kontrak selama 12 bulan bagi warga, hingga lahan yang dipakai untuk usaha. Karena itu, setiap rumah bisa saja memiliki nilai ganti rugi berbeda sesuai dengan hasil kajian KJPP.

"Setelah penilaian dari KJPP, juga akan di-review kembali oleh BPKP untuk melihat sesuai dengan nilainya tidak, sesuai peraturan yang berlaku atau tidak, sebelum akhirnya diputuskan oleh gubernur," katanya.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Banten Tri Murtopo mengatakan, pembangunan fisik reaktivasi kereta Rangkasbitung-Labuan baru dimulai pada 2021. Adapun proses pembersihan lahan dan pembayaran ganti rugi kepada warga baru dilakukan pada tahun berikutnya. "Jadwal pembangunan itu tahun 2021. Tahun ini baru pengukuran selesai. Dan, saya tanya ke teman baru mau dihitung appraisal-nya," ungkap Tri.

Ditanya berapa luas lahan jalur kereta yang dibersihkan dari bangunan, Tri mengaku tidak mengetahui. Dia menjelaskan, Dishub hanya mengurusi persoalan teknis pembangunan. Adapun eksekusi di lapangan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Tri menegaskan, setiap penghuni yang menduduki lahan negara dipastikan mendapatkan ganti rugi. "Yang jelas mereka akan mendapat santunan. Nanti dilaporkan dulu ke pak gubernur, baru dibuatkan surat keputusan," ucap Tri. n a


×