Petugas mencoba kompor yang menggunakan jaringan gas bumi PGN usai pemasangan jaringan tersebut di salah satu pelanggan kecil usaha katering di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (22/10/2019). | Sabur Karuru/Antara
23 Feb 2020, 03:07 WIB

Melepas Ketergantungan Impor Elpiji ke Jaringan Gas

Gas bumi lebih efisien, ramah lingkungan, dan diproduksi di dalam negeri.

Melepas Ketergantungan Impor Elpiji ke Jaringan Gas

 

Defisit neraca migas dan membengkaknya subsidi elpiji membuat beban APBN dari tahun ke tahun semakin berat. Hal tersebut perlu diselesaikan dengan melepas ketergantungan warga atas gas elpiji ke jaringan gas (jargas) rumah tangga. Sebab, tercatat setiap tahunnya, Indonesia membutuhkan total tujuh juta ton gas elpiji. Sayangnya, produksi dalam negeri hanya sebesar dua juta ton per tahun.

Salah satu langkah untuk bisa menekan ketergantungan impor elpiji ini adalah dengan memanfaatkan gas alam yang memang diproduksi di dalam negara. Menteri ESDM Arifin Tasrif menjelaskan, potensi gas alam dalam negeri bisa dimanfaatkan dan menjadi salah satu sumber daya yang bisa melepaskan Indonesia dari jeratan impor elpiji.

Terkait

"Kita akan coba untuk bisa memanfaatkan gas alam kita untuk dipakai dalam negeri, seperti jargas. Ini agar kita bisa mengurangi impor. Ini kita sedang pertajam," kata Arifin saat ditemui di Jakarta pada awal November 2019.

Peningkatan pemanfaatan gas domestik ini, Arifin menambahkan, akan berjalan optimal bila disertai dengan kebijakan yang tepat dalam menentukan harga gas. Ia mengakui, harga gas memang komersial karena mengikuti harga pasar global. Meski begitu, harga gas bumi di Indonesia masih sangat kompetitif sesuai dengan koridor regulasi yang ditetapkan Pemerintah melalui Peraturan Menteri ESDM No 58 Tahun 2017 yang telah disesuaikan melalui Peraturan Menteri ESDM No 14 Tahun 2019 tentang Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

"Level harga gas kita dibandingkan dengan Malaysia itu lebih murah, kecuali dibandingkan dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat punya sumber energi dari shale gas," ucap Arifin.

Pemanfaatan gas alam domestik yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat adalah melalui jargas pipa atau jargas rumah tangga. Jargas mampu menekan angka impor tabung elpiji hingga 2.831 ton atau setara Rp 18,08 miliar pada tiap bulan.

Kementerian ESDM mencatat realisasi subsidi elpiji hingga Mei 2019 sebesar Rp 19,2 triliun. Realisasi subsidi masih jauh dari alokasi APBN sebesar Rp 75,22 triliun pada 2019. ESDM pun memproyeksikan realisasi subsidi elpiji tiga kilogram (kg) hingga akhir tahun ini akan mencapai Rp 44,94 triliun atau hemat sebesar Rp 30,28 triliun.

Tugas penyaluran gas alam ke permukiman masyarakat ini diamanatkan pemerintah kepada PT Perusahaan Gas Negara (PGN). PGN mengemban misi meningkatkan jargas rumah tangga di seluruh wilayah Indonesia.

Sampai semester-I 2019, PGN tercatat telah menyalurkan gas bumi sebesar 2.938 BBTUD. Perinciannya, volume gas distribusi sebesar 932 BBTUD dan volume transmisi gas bumi sebesar 2.006 BBTUD.

Sekretaris Perusahaan PGN Rachmat Hutama menyampaikan, PGN melayani lebih dari 350 ribu pelanggan berbagai segmen pasar. Cakupan infrastrukur pipa gas bumi PGN lebih dari 10 ribu km. Termasuk di dalamnya adalah jaringan gas milik pemerintah untuk melayani sektor rumah tangga sepanjang lebih dari 3.800 km di berbagai daerah.

"Infrastruktur gas bumi merupakan investasi jangka panjang dengan risiko pasokan dan pasar yang belum terjamin. Namun, risiko itu diambil PGN sebagai pionir pemanfaatan gas bumi agar ketahanan energi nasional semakin kokoh," ujar Rachmat, di Jakarta, Rabu (6/11).

Rachmat menambahkan, infrastruktur gas adalah kunci bagi optimalisasi pemanfaatan gas bumi yang berkelanjutan. Infrastruktur juga menopang PGN untuk menjangkau lebih banyak wilayah dan pelanggan.

"Selama lebih setengah abad, PGN telah membuktikan gas bumi lebih efisien dan ramah lingkungan. Apalagi, gas bumi adalah energi yang diproduksi di dalam negeri," ungkap Rachmat.

PGN juga akan menggenjot program jargas rumah tangga untuk menekan subsidi energi. Pada 2025, PGN ditargetkan dapat mengoperasikan 4,7 juta sambungan rumah tangga.

Untuk bisa merealisasikan program jaringan gas rumah tangga ini, PGN juga menggaet BUMN untuk bisa bersama-sama membangun jargas. Direktur Utama PGN Gigih Prakoso mengatakan, PGN sebagai unit dari induk usaha BUMN migas (subholding gas) terus memperluas pemanfaatan gas bumi, salah satunya dengan pembangunan jargas rumah tangga.

Melalui program sinergi BUMN membangun negeri, PGN dan PT PP (Persero) Tbk akan membangun jargas rumah tangga dalam dua fase. Fase pertama, sebanyak 50 ribu sambungan rumah tangga (SR) dan dilanjutkan fase kedua 450 ribu SR.

Gigih menambahkan, saat ini PGN telah menyalurkan gas bumi kepada 177.710 pelanggan rumah tangga di seluruh Indonesia melalui jargas rumah tangga. Pelanggan gas bumi PGN tersebar di berbagai wilayah, mulai dari Jawa Barat, Sumatra Utara, Kepulauan Riau, Riau, Sumatra Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Utara, dan Papua Barat.

PGN, Gigih melanjutkan, akan terus mengambil posisi di depan dalam mendukung program pemerintah untuk mewujudkan target pembangunan jargas rumah tangga. Target jargas rumah tangga diharapkan mencapai 4,7 juta sambungan pada 2025. "Ini juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan bauran energi gas bumi hingga 22 persen pada 2025," kata Gigih. ed: fuji pratiwi

 

 

Hijrah ke Jaringan Gas Rumah Tangga

 

Pada era serbacepat dan digital, ternyata masih ada warga yang mengandalkan bahan bakar tradisional berupa kayu bakar untuk memasak. Hal ini yang mendorong PT Perusahaan Gas Negara (PGN) mencoba mengubah kebiasaan lama masyarakat ini.

Salah seorang warga Desa Panggung Rejo, Pasuruan, Jawa Timur, Ani Kustiyani (40 tahun), sebelumnya harus mencari kayu bakar dan ranting kering untuk bisa membuat dapurnya ngebul. Sejak Maret 2018 kemarin, Ani kemudian beralih menggunakan gas melalui jaringan gas rumah tangga yang dipasok oleh PGN.

Ani menjelaskan, ketergantungan warga sekitar atas kayu bakar memang sudah lama. Kayu bakar merupakan salah satu bahan bakar yang cukup terjangkau bagi warga desa. Sayangnya, makin hari, katersediaan kayu bakar dirasakan makin sulit oleh warga.

"Sekarang cari kayu bakar susah. Kadang, kalau beli Rp 20 ribu seikat, bisa buat dua minggu," ujar Ani kepada Republika, awal November 2019 lalu.

Ani menjelaskan, selain sudah sulit mendapatkan kayu bakar, warga juga harus membersihkan sisa abu kayu bakar. Belum asap yang kadang membuat Ani harus memilih jam memasak.

"Ya, kalau habis nyuci baju, ya enggak// bisa masak to, nanti bajunya kemebul lagi," kelakar Ani.

Pascaprogram pembangunan jargas rumah tangga oleh PGN, Ani merasa gaya baru memasak ini menjadi solusi yang ramah di kantong juga kekinian. "Lebih irit sih kalau saya menilainya memakai gas ini. Lebih bersih juga. Kalau pakai kayu bakar, jadi cemong," tutur Ani.

Hal yang sama juga diceritakan oleh Yeti (52 tahun). Yeti mengatakan, selama ini selain harus memakai kayu bakar, warga desa mempunyai opsi memakai minyak tanah. Sayangnya, saat ini harga minyak tanah demikian mahal sehingga sulit dijangkau oleh warga. Namun, bila persediaan kayu bakar habis, tentu mau tak mau warga harus membeli minyak tanah.

"Kalau kayu bakar susah, biasanya pakai serabut kelapa dan keranjang. Ya, kalau susah semuanya, beli minyak tanah. Tapi, mahal e," ujar Yeti.

Untuk bisa mendapatkan kayu bakar, Yeti biasa merogoh kocek hingga Rp 35 ribu untuk satu ikat kayu beserta serabut kelapa. Namun, bila persediaan menipis terpaksa Yeti harus merogoh kocek hingga Rp 70 ribu untuk membeli minyak tanah yang habis dipakai selama dua pekan.

Ani dan Yeti pun kemudian memilih untuk bisa melepas ketergantungan akan kayu bakar dan minyak tanah. Mereka bersama warga desa mendapatkan informasi jaringan gas rumah tangga dari sosialisasi PGN ke desa mereka.

Dibandingkan memakai kayu bakar atau minyak tanah, mereka mengaku lebih memilih memakai gas dari PGN. Mereka menilai, biaya yang harus dikeluarkan tak terlalu besar, antara Rp 40 ribu sampai Rp 60 ribu setiap bulan untuk pemakaian jargas PGN.

Kelurahan Karanganyar, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, ditempati oleh sekitar 2.000 kepala keluarga (KK). Sekretaris Lurah Karanganyar Yeti Hayuni menjelaskan, 90 persen warganya sudah memakai jargas PGN.

Pendataan awal warga dilakukan pada 2018 mengingat jargas PGN merupakan penugasan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kepada PT PGN. Sosialisasi saat itu dilakukan PGN, kemudian diteruskan oleh perangkat daerah setempat ke Kelurahan Karanganyar.

"Pertama-tama, ada yang takut karena memang baru," kata Yeni menyampaikan kesan warga pertama kali memakai jargas PGN.

Sekarang, sebagian besar warga Karanganyar telah menikmati manfaatnya. Distribusi jargas PGN ke wilayah Probolinggo-Pasuruan dipasok dari stasiun gas bumi offtake Kalisogo, Sidoarjo, dan offtake Semare, Pasuruan.

Secara total, ada 8.150 sambungan rumah tangga sesuai penugasan pemerintah melalui Kementerian ESDM ke PT Pertamina (Persero) melalui subholding gas PGN.

Plt Dirjen Migas Kementerian ESDM, Djoko Siswanto menerangkan, jargas di Probolinggo dan Pasuruan, Jawa Timur, terbagi menjadi 11 sektor, dengan perincian di Kabupaten Probolinggo sebanyak lima sektor, sementara enam sektor sisanya di Pasuruan. Sementara untuk memenuhi kebutuhan 8.150 sambungan rumah tangga itu, dialokasikan sebesar 0,2 MMSCFD yang bersumber dari Husky CNOOC Madura LTd. n

 


×