Pekerja menata sepeda motor listrik Gesits yang telah selesai dirakit di pabrik PT Wika Industri Manufaktur (WIMA), Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (27/10/2021). | ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Ekonomi

Pedoman Pembelian Percepat Ekosistem Motor Listrik

Pemberian potongan harga hanya berlaku untuk satu kali pembelian.

JAKARTA -- Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah menerbitkan pedoman pembelian motor listrik. Pedoman itu mengatur mekanisme pemberian bantuan pembelian motor listrik hingga kriteria penerima yang berhak mengikuti program tersebut.

Pedoman tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Dua sebagai pendukung kebijakan pemberian bantuan untuk pembelian motor listrik.

“Untuk mempercepat pembentukan ekosistem kendaraan listrik, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pemberian bantuan untuk pembelian kendaraan listrik roda dua yang mulai berlaku pada 20 Maret 2023,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangannya, Selasa (21/3).

photo
Anggota polisi melakukan uji kendaraan motor listrik di Badung, Bali, Selasa (11/10/2022). - (ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo)

Agus menjelaskan, program bantuan yang diberikan oleh pemerintah tersebut dalam bentuk penggantian potongan harga untuk pembelian kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) roda dua dalam keadaan baru kepada masyarakat tertentu. Pelaksanaan program bantuan ini didukung oleh lembaga verifikasi independen (LVI) untuk melakukan kegiatan verifikasi dan pelaporan atas hasil verifikasi industri.

Potongan harga yang akan diberikan pada bantuan pemerintah ini sebesar Rp 7 juta untuk pembelian satu unit KBL (kendaraan bermotor listrik) berbasis baterai roda dua. Pemberian potongan harga hanya dapat diberikan untuk satu kali pembelian KBL berbasis baterai roda dua yang dilakukan oleh masyarakat tertentu dengan satu nomor induk kependudukan (NIK) yang sama.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Kementerian Perindustrian RI (kemenperin_ri)

Selanjutnya, kriteria penerima program bantuan atau kepada masyarakat tertentu ini dibuktikan dengan kepemilikan NIK yang terdaftar sebagai penerima manfaat kredit usaha rakyat, bantuan produktif usaha mikro, bantuan subsidi upah, dan/atau penerima subsidi listrik sampai dengan 900 VA.

“Program bantuan tersebut diberikan dengan kuota sebesar paling banyak 200 ribu unit untuk tahun anggaran 2023, dan paling banyak 600 ribu unit untuk tahun anggaran 2024,” ungkap Agus.

Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Taufiek Bawazier menyampaikan, jenis kendaraan motor listrik yang mendapatkan potongan harga harus terdaftar dalam Sistem Informasi Bantuan Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Roda Dua (Sisapira). Selain itu, kendaraan yang akan didaftarkan ke dalam Sisapira.id harus memenuhi ketentuan nilai TKDN paling rendah 40 persen.

Ia menjelaskan, Sisapira.id telah siap digunakan mulai 20 Maret 2023 oleh para pelaku industri KBLBB, bukan oleh masyarakat. Produsen KBLBB memasukkan data produksi, data model, tipe, sertifikat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) ke dalam sistem informasi tersebut.

photo
Pekerja memasukkan baterai saat mengonversi sepeda motor konvensional menjadi sepeda motor listrik di Lengkong, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (15/9/2022). - (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

Selanjutnya, surveyor independen akan memeriksa kelengkapan dan kesesuaian data yang dimuat. Setelah data produsen dan dealer terverifikasi, masyarakat bisa datang ke dealer guna memeriksa apakah NIK yang dimiliki termasuk sebagai penerima manfaat pembelian KBLBB roda dua.

“Penetapan KBL berbasis baterai roda dua sebagaimana dimaksud itu dilakukan dalam jangka waktu paling lama lima hari kerja terhitung sejak hasil verifikasi. Kepesertaan program bantuan ini berlaku sampai dengan tahun anggaran 2024,” tambah Taufiek.

Dalam permenperin ini, perusahaan industri yang memproduksi motor listrik yang terdaftar dalam program bantuan pemerintah tidak boleh menaikkan harga jual sejak ditetapkan sebagai peserta. Selain itu, industri tidak boleh melakukan perubahan komponen produksi yang mengakibatkan penurunan nilai TKDN menjadi kurang dari persyaratan TKDN yang telah ditetapkan.

“Perusahaan industri yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenai sanksi administratif berupa pencabutan dari kepesertaan program bantuan,” kata Taufiek.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by GESITS MOTORS (gesits)

PT WIKA Industri Manufaktur (WIMA) selaku manufaktur sepeda motor listrik Gesits menyambut baik langkah pemerintah dalam menyuburkan ekosistem kendaraan listrik dengan mengeluarkan program bantuan subsidi sebesar Rp 7 juta untuk setiap motor listrik.

Direktur Utama WIMA Bernardi Djumiril mengatakan, Gesits sebagai karya lokal telah memiliki TKDN lebih dari 40 persen seperti yang disarankan oleh pemerintah untuk bisa mendapatkan bantuan tersebut. Pihaknya juga berkomitmen mendahulukan komponen lokal untuk dijejali di kendaraan mereka, baik Gesits G1 maupun Gesits Raya.

"Syarat kendaraan listrik untuk mendapatkan bantuan ini adalah TKDN harus 40 persen lebih. Kami dengan bangga, sebagai karya anak bangsa, telah memiliki TKDN sebanyak 46,73 persen, dan kami komitmen untuk terus berinovasi dalam mengembangkan produk dengan memberdayakan pemasok komponen lokal," ujar dia.

photo
Pekerja menata sepeda motor listrik Gesits yang telah selesai dirakit di pabrik PT Wika Industri Manufaktur (WIMA), Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (27/10/2021). - (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)

Tidak hanya mempromosikan kendaraan secara komersial, pihaknya juga akan terus memberikan edukasi-edukasi kepada masyarakat agar mau beralih penggunaan kepada kendaraan listrik. "Ini momentum baik untuk masyarakat segera beralih ke kendaraan listrik," kata Bernardi.

Sejak berdiri pada 2018, Gesits telah memiliki setidaknya 70 jaringan distributor di seluruh Indonesia yang dapat memudahkan calon konsumen untuk melakukan transaksi pembelian, servis, dan pembelian serta penggantian suku cadang.

Ketua Asosiasi Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) Budi Setiyadi mendukung langkah pemerintah yang mempercepat ekosistem kendaraan listrik dengan pemberian insentif melalui penerbitan Peraturan Menteri Perindustrian Tahun 2023. Saat ini, sebanyak delapan perusahaan berbasis kendaraan listrik dengan 13 model telah mencapai tingkat komponen lokal dalam negeri.

"Karenanya, kami tidak ingin kehilangan momen untuk turut serta dalam program ini, kita patut memberikan apresiasi," katanya.

Jokowi: Hati-Hati Bebaskan Sandera di Papua

Panglima TNI tak mau menggunakan tindakan militer.

SELENGKAPNYA

Doa Menyambut Ramadhan

Semoga ibadah Ramadhan dijalani dengan keamanan, kenyamanan, dan kedamaian

SELENGKAPNYA

Teluk Triton, Surga Tersembunyi di Kaimana

Teluk Triton menjadi primadona bagi pencinta olahraga selam.

SELENGKAPNYA

Ikuti Berita Republika Lainnya