
Internasional
Balon Terus Bikin Panas AS-Cina
Kemenhan Cina tolak angkat telepon Kemenhan AS.
OLEH DWINA AGUSTIN, KAMRAN DIKARMA
Insiden masuknya balon udara yang disebut dari Cina ke wilayah Amerika Serikat (AS), yang kemudian diledakkan pesawat tempur, berbuntut panjang. Hubungan kedua negara memanas akibat insiden tersebut.
Terkini, Kementerian Pertahanan Cina menolak untuk menjawab telepon dari Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) Lloyd Austin setelah penembakan balon. Washington dinilai tidak menciptakan suasana yang tepat untuk dialog dan pertukaran.
Juru Bicara Kementerian Pertahanan Cina Tan Kefei menyatakan, tindakan AS telah secara serius melanggar norma-norma internasional dan menjadi preseden yang merusak. "Mengingat bahwa pendekatan yang tidak bertanggung jawab dan sangat salah oleh AS ini tidak menciptakan suasana yang tepat untuk dialog dan pertukaran antara kedua militer, Cina tidak menerima proposal AS untuk panggilan telepon antara dua menteri pertahanan,” katanya, seperti dikutip dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada Kamis (9/2) malam.
Tan menegaskan, Cina berhak menggunakan sarana yang diperlukan untuk menghadapi situasi serupa. Beijing menyatakan, benda yang terbang di wilayah Washington adalah balon cuaca sipil yang telah diterbangkan, tetapi tidak mengatakan milik siapa atau memberikan perincian lainnya.

Setelah awalnya mengungkapkan "penyesalan" atas insiden tersebut, retorika Cina telah mengeras dalam beberapa hari terakhir. Pernyataan itu bermunculan ketika Biro Investigasi Federal AS (FBI) mengumpulkan puing-puing balon itu dari lokasi jatuhnya di lepas pantai Carolina Selatan dan mengirimkannya ke laboratorium FBI di Quantico, Virginia, untuk penyelidikan.
Cina pun menyatakan, AS bereaksi berlebihan dengan menembak jatuh balon tersebut. Kementerian Luar Negeri menyebut tindakan itu tidak bertanggung jawab dan menyebut klaim AS bahwa benda itu memata-matai bagian dari perang informasi pihak AS melawan Cina.
Pentagon menyatakan, Austin telah berusaha untuk membahas masalah balon dengan Menteri Pertahanan Cina Wei Fenghe pada Sabtu (11/2). Namun, permintaan itu ditolak.
Setelah insiden itu, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken membatalkan rencana perjalanan ke Beijing pada pekan ini. Padahal, perjalanan itu diharapkan akan membantu menstabilkan hubungan bilateral yang telah jatuh ke level terendah dalam beberapa dekade.
AS mengatakan, balon itu adalah bagian dari program pengawasan udara besar terkait militer yang menargetkan lebih dari 40 negara di bawah arahan Tentara Pembebasan Rakyat Cina. Balon serupa telah berlayar di lima benua.
Balon dengan diameter sekitar 60 meter itu terdeteksi di wilayah AS pada 28 Januari 2023. Pada 2 Februari, Presiden Joe Biden telah memerintahkan balon itu ditembak.
Namun, militer menunggu sampai balon itu berada di atas laut. Pada 5 Februari 2023, balon kemudian ditembak rudal yang diluncurkan dari pesawat tempur F-22 di atas perairan Carolina Selatan.
Presiden AS Joe Biden dalam wawancaranya dengan Noticias Telemundo mengatakan tidak menyesal menembak jatuh balon tersebut. "Mereka benar-benar melanggar hukum internasional. Ini ruang udara kami, dan ketika datang ke ruang kami, kami bisa melakukan apa pun dengannya," kata Biden, Jumat (10/2).
Ia mengatakan, balon itu tak segera ditembak jatuh karena militer AS khawatir bila menembak jatuh balon itu di atas daratan maka pecahan dan puing-puingnya dapat terbang hingga ke daerah permukiman. "Benda ini sangat besar. Apa yang terjadi bila jatuh dan mengenai sekolah di daerah pinggiran?" kata Biden.
Pejabat senior Departemen Luar Negeri AS mengatakan, produsen balon itu memiliki hubungan langsung dengan militer Cina dan merupakan vendor yang disetujui Tentara Pembebasan Rakyat (PLA). Perusahaan juga mengiklankan produk balon di situs webnya dan menyimpan video dari penerbangan sebelumnya, yang tampaknya telah memenuhi wilayah udara AS dan wilayah udara negara lain.
Pejabat itu mengatakan, AS telah mengumpulkan citra beresolusi tinggi dari balon tersebut melalui lintas pesawat U-2. Citra itu mengungkapkan, balon mata-mata Cina mampu melakukan operasi pengumpulan sinyal intelijen.
Pejabat senior itu mengatakan, Cina telah melakukan penerbangan pengawasan serupa di lebih dari 40 negara di lima benua. Juru Bicara Departemen Luar Negeri Ned Price mengatakan, aktivitas penerbangan balon Cina telah terjadi "selama beberapa tahun".

Negara lain
Insiden balon juga memicu kekhawatiran bahwa Cina melakukan spionase di negara-negara lain. Sekretaris Kabinet Jepang Hirokazu Matsuno mengatakan, ada laporan bahwa balon udara yang diduga melakukan aktivitas pengintaian pernah terbang di atas wilayah negaranya. Mengenai hal itu, Jepang tengah menjalin komunikasi dengan AS.
Mastsuno mengungkapkan, ada konfirmasi dugaan balon udara terbang di atas Jepang, termasuk di perairan terbuka di wilayah barat Kyushu pada 2022. Namun, dia tak segera menuduh balon tersebut milik Cina. “Kami akan terus memantau situasi dengan perhatian penuh dan mengumpulkan informasi,” ujarnya dalam pengarahan pers, Kamis (9/2).
Departemen Pertahanan Australia juga akan mencopot kamera pengintai yang dibuat oleh perusahaan yang terkait dengan Partai Komunis Cina dari gedung-gedungnya. Tindakan itu diumumkan pada Kamis (9/2) setelah AS dan Inggris melakukan langkah serupa tahun lalu.
Menteri Pertahanan Australia Richard Marles mengatakan, departemennya sedang menilai semua teknologi pengawasannya. "Di mana kamera khusus itu ditemukan, kamera itu akan disingkirkan," katanya kepada Australian Broadcasting Corp. “Ada masalah di sini dan kami akan menanganinya.”
Surat kabar Australia melaporkan pada Kamis bahwa setidaknya 913 kamera, interkom, sistem entry elektronik, dan perekam video yang dikembangkan dan diproduksi oleh perusahaan Cina, Hikvision dan Dahua, akan dicopot. Kamera-kamera itu berada di kantor pemerintah dan lembaga Australia, termasuk Departemen Pertahanan dan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan.
Sebuah audit menemukan bahwa kamera dan peralatan keamanan Hikvision dan Dahua ditemukan di hampir setiap departemen kecuali Departemen Pertanian dan Departemen Perdana Menteri dan Kabinet. Australian War Memorial and National Disability Insurance Agency mengatakan, mereka akan menghapus kamera Cina yang ditemukan di fasilitasnya.
Juru bicara oposisi unit keamanan dunia maya James Paterson mengatakan, telah mendorong audit dengan mengajukan pertanyaan selama enam bulan dari setiap agen federal. Tindakan itu setelah Departemen Dalam Negeri tidak dapat mengatakan berapa banyak kamera, sistem kontrol akses, dan interkom yang dipasang di gedung-gedung pemerintah.
Hikvision dan Dahua sebagian dimiliki oleh pemerintah yang dikuasai Partai Komunis Cina.
"Kami sangat membutuhkan rencana dari ... pemerintah untuk menyingkirkan setiap perangkat ini dari departemen dan lembaga Pemerintah Australia," kata Paterson.
Menurut Paterson, Hikvision dan Dahua tunduk pada Undang-Undang Intelijen Nasional Cina yang mengharuskan mereka bekerja sama dengan badan intelijen Cina. “Kami tidak memiliki cara untuk mengetahui apakah informasi sensitif, gambar, dan audio yang dikumpulkan oleh perangkat ini secara diam-diam dikirim kembali ke Cina untuk kepentingan warga Australia,” ujarnya.
Hikvision dan Dahua sebagian dimiliki oleh pemerintah yang dikuasai Partai Komunis Cina. Kedutaan Besar Cina untuk Australia tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Tanggapan umum Cina terhadap tindakan tersebut adalah untuk mempertahankan perusahaan teknologi tinggi sebagai warga korporat yang baik yang mengikuti semua undang-undang setempat dan tidak berperan dalam pengumpulan intelijen pemerintah atau partai.
Mereka Kelaparan, Kedinginan di Turki dan Suriah
PMI bakal ikut membantu korban gempa Turki-Suriah.
SELENGKAPNYAPenerbangan Diharapkan Jadi Pengurang Terbesar Biaya Haji
Biaya transportasi pada awalnya Rp 33,9 juta turun menjadi Rp 33,4 juta.
SELENGKAPNYALebih Berdaya Saing dengan Cloud Computing
Penggunaan cloud mendorong peningkatan pendapatan SMB 20 persen atau lebih.
SELENGKAPNYA