JAKARTA -- Regulasi yang mengatur pengadaan cadangan pangan pemerintah (CPP) dinilai telah lengkap. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berharap pengadaan CPP yang dikomandoi oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas/NFA) bersama BUMN Pangan segera dimulai.

"Secara regulasi, NFA sudah memiliki legal formal menjalankan fungsinya untuk penyelenggaraan CPP," kata Asisten Deputi Kemenko Bidang Perekonomian Saifulloh kepada Republika, Rabu (14/12).

Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan CPP yang menjadi dasar hukum pengadaan 11 komoditas pangan strategis. Yakni beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging unggas, telur unggas, daging ruminansia, gula konsumsi, minyak goreng, dan ikan.

Kementerian Keuangan juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 153/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga Pinjaman dalam rangka Penyelenggaraan CPP. Beleid itu pun menjadi dasar hukum skema pendanaan pengadaan CPP oleh Bulog, ID Food, serta PTPN.

"Tentunya (pengadaan CPP) tidak langsung 'gigi empat' akan ada proses pentahapan sesuai skala prioritas," kata Saifulloh.

 

 

Secara regulasi, NFA sudah memiliki legal formal menjalankan fungsinya untuk penyelenggaraan CPP.

 

 

SHARE    

Di sisi lain, PT Sinergi Gula Nusantara (SGN atau Sugar Co) selaku subholding PT Perkebunan Nusantara III (Persero) memperkuat kemitraan dengan perbankan. Direktur SGN Suhendri mengatakan, kerja sama ini untuk mengakselerasi terlaksananya inisiatif-inisiatif strategis untuk mewujudkan kemandirian gula nasional.

Menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi ketika berkunjung ke Jawa Timur pada 4 November lalu, berbagai inisiatif terus dilakukan. Mulai dari upaya perluasan lahan tebu, baik melalui program Agroforestry bersinergi dengan Perhutani maupun kerja sama lahan dengan para petani tebu.

Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan modal petani SGN bersinergi dengan perbankan, di antaranya Bank Jatim dan BNI melalui program kredit usaha rakyat (KUR) dan non-KUR. "Sehingga, petani tebu dapat menanam tebu dengan modal kerja yang semakin baik," ucap Suhendri, Rabu (14/12).

Melalui kerja sama lahan ini , SGN bertindak sebagai pembeli (off taker) dan membantu kelancaran penyediaan sarana dan prasarana pertanian budidaya tanaman tebu. Perusahaan juga memberi bantuan pembinaan teknis pengelolaan budidaya tebu untuk memastikan tata kelola teknis dilakukan sesuai standar terbaik.

 

 

Bank Jatim telah mengalokasikan pendanaan Rp 500 miliar khusus kebutuhan modal kerja petani tebu mitra SGN di Jawa Timur berupa KUR dan non-KUR Petani Tebu Rakyat.

 

 

SHARE    

Saat ini, SGN membina 15 ribu petani tebu dengan total luas lahan tebu milik petani mencapai 118 ribu hektare. Sebanyak 60 persen di antaranya berada di wilayah Jawa Timur.

Suhendri melanjutkan, kerja sama dengan Bank Jatim menjadi cukup strategis mengingat 24 dari 36 pabrik gula yang SGN kelola berada di Jawa Timur. Bank Jatim sebagai bank milik masyarakat Jawa Timur berkomitmen pengembangan perekonomian Jatim, terutama sektor perkebunan.

"Bank Jatim telah mengalokasikan pendanaan Rp 500 miliar khusus kebutuhan modal kerja petani tebu mitra SGN di Jawa Timur berupa KUR dan non-KUR Petani Tebu Rakyat," kata Suhendri.

SGN kerja sama dengan BNI yang sebelumnya telah melakukan penyaluran modal kerja bagi petani tebu mitra SGN sebesar Rp 908 miliar melalui skema KUR dan sebesar Rp 186 miliar khusus non-KUR dengan total penyaluran modal kerja bagi 8.000 petani tebu mitra.

Pada November 2022, sebanyak 8.618 petani mitra SGN telah terbantu permodalannya melalui BNI dengan nilai Rp 1,1 triliun menggunakan skema KUR dan non-KUR. Pembiayaan kepada para petani mitra itu pun termasuk pinjaman lancar atau zero non performing loan.

Permodalan akan terus ditingkatkan bagi 15 ribu lebih petani tebu rakyat dengan potensi kerja sama senilai hampir Rp 2 triliun. Kerja sama ini diharapkan akan meningkatkan pemenuhan kebutuhan petani mitra. Dengan harapan, dengan tata kelola kultur teknis, produktivitas akan naik dan berdampak pada meningkatkan kesejahteraan petani tebu melalui peningkatan sisa hasil usaha tani tebu.