vp,,rm
Pekerja menyelesaikan pembangunan rumah bersubsidi di Laladon, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (22/11/2021). PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk akan mengoptimalkan penyaluran kredit pemilikan rumah atau KPR bagi masyarakat dengan memberikan pembiaya | ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya

Ekonomi

BTN Siapkan Skema Khusus Bagi MBR

Staircasing Shared Ownership akan menjadi opsi metode baru yang tidak membebani Kementerian PUPR dan APBN.

 

JAKARTA -- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk akan menyiapkan program khusus bagi kelompok rumah subsidi bernama Staircasing Shared Ownership (SSO). Melalui skema tersebut, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa memiliki hunian dengan biaya awal yang lebih terjangkau dan menyesuaikan kemampuan ekonomi mereka.

Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar mengatakan, Staircasing Shared Ownership merupakan perpaduan antara skema sewa dan kepemilikan. SSO dapat digunakan untuk memiliki hunian yang berbentuk bangunan bertingkat seperti rumah susun.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Bank Tabungan Negara (@bankbtn)

"Staircasing Shared Ownership juga menjadi jawaban agar pembiayaan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah tidak selalu membebani APBN. BTN siap mendukung skema ini sehingga mempermudah masyarakat Indonesia untuk memiliki rumah," ujar Hirwandi dalam keterbukaan informasi, Jumat (2/12).

Menurut dia, saat ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah banyak mendukung perumahan bagi MBR. Antara lain melalui program subsidi bunga, subsidi uang muka, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, dan bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan.

 

 
 
 
   

 

Hadirnya Staircasing Shared Ownership, Hirwandi melanjutkan, akan menjadi opsi metode baru yang tidak membebani Kementerian PUPR dan APBN. "Skema ini juga membuat dana yang ada bisa dipakai untuk menyediakan lebih banyak perumahan bagi masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah," ujar dia.

Adapun skema Staircasing Shared Ownership, satu hunian dapat dimiliki oleh dua pihak, yakni masyarakat dan pemilik gedung. Pada tahap awal, masyarakat yang mau memiliki hunian tersebut bisa menyewa terlebih dahulu.

Pada tahap berikutnya, MBR dapat mengambil skema KPR untuk memiliki hunian yang ditinggalinya. Nantinya perubahan skema dari sewa ke KPR tersebut akan menyesuaikan dengan peningkatan ekonomi masyarakat tersebut.

 

 
 
Kalau kita punya program sejuta rumah setiap tahunnya, itu baru akan habis pada 2062, jadi tidak terkejar. Hari ini subsidi kita baru mendukung untuk 300 ribu rumah. Jadi, kita harus cari jalan lain dalam pendanaannya. 
 
 

 

November 2022 lalu, BTN juga memberikan KPR kepada pekerja informal, seperti pengemudi ojek daring dan pedagang pasar. Dalam pembiayaan rumah bagi pekerja informal, skema yang digunakan, yakni KPR bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2BT). Adanya produk ini, pekerja informal hanya perlu menabung selama tiga bulan, setelah memenuhi syarat, mereka bisa mengajukan permohonan KPR BP2BT.

Dalam program KPR, mitra pengemudi Gojek cukup membayar uang muka Rp 2 juta dan cicilan pembelian rumah mulai Rp 885 ribu per bulan. Harga rumah yang ditawarkan senilai Rp 140 juta dan mendapat subsidi pemerintah Rp 40 juta.

Sementara, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna menambahkan, diperlukan tambahan pendanaan untuk mencapai target pembangunan infrastruktur, termasuk perumahan.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Kementerian PUPR (@kemenpupr)

Menurut dia, di sektor perumahan, ada sekitar 12,7 juta keluarga yang belum memiliki rumah pada 2021. Angka tersebut juga terus bertambah sebanyak 680 ribu keluarga setiap tahun.

"Kalau kita punya program sejuta rumah setiap tahunnya, itu baru akan habis pada 2062, jadi tidak terkejar. Hari ini subsidi kita baru mendukung untuk 300 ribu rumah. Jadi, kita harus cari jalan lain dalam pendanaannya," katanya.