BOGOR — Memasuki musim hujan yang ekstrem, wilayah Bogor Raya melakukan antisipasi dengan melengkapi diri dengan data kebencanaan. Seperti di Kota Bogor, DPRD Kota Bogor telah mengirimkan surat kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terkait penanganan bencana di wilayah.

Ada tiga catatan yang diberikan DPRD Kota Bogor yakni peta potensi antisipasi, penganggaran, dan kesiapan dari pemerintah wilayah. Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto, mengatakan pihaknya telah meminta data lengkap dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor dan dinas terkait, mengenai peta wilayah yang terkena bencana serta wilayah yang berpotensi terkena bencana.

“Ini nanti akan ditindaklanjuti oleh komisi terkait untuk kemudian menguatkan peran BPBD dan Dinas Damkar dan Dinsos dan terkait agar melakukan antisipasi-antisipasi dalam konteks bencana,” kata Atang, Jumat (16/9).

Kemudian, dia berharap pemerintah di wilayah bisa antisipatif memeriksa saluran-saluran yang selama ini tidak berfungsi akibat penyumbatan sampah agar diselesaikan. Sehingga ketika curah hujan tinggi, itu tidak menyebabkan luapan yang menyebabkan longsor.

Pengendara motor melintas di dekat jalan longsor yang ditutupi terpal di Jalan H. A. Yunus, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (12/9/2022). - (Republika/Putra M. Akbar)

SHARE    

“Karena di beberapa tempat bencana kami temukan demikian. Seperti di RW 003, Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara kemarin itu karena salurannya mampet itu luber ke lereng, menggerus lereng dan ambrol,” ujar dia.

Selain itu, Atang juga memberi catatan terkait tahapan pencairan BTT yang tergolong birokratif yang perlu dipangkas. “Antara kondisi urgent dengan kondisi biasa saja. Antara kondisi mendesak yang harus diselesaikan dan kondisi biasa saja,” kata dia.

Senada dengan Kota Bogor, Pemerintah Kabupaten Bogor (Pemkab) juga meminta rekomendasi Badan Geologi atas data bencana pergeseran tanah. Salah satunya yang terjadi di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakanmadang.

"Kita minta kajian Badan Geologi, nantinya apakah tetap bisa ditinggali atau bagaimana. Kajian itu yang akan menjadi dasar kita dalam penanganan jangka panjangnya," kata Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan.

Warga melintas di jalan yang terbelah akibat pergerakan tanah di Bojong Koneng, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (16/9/2022). - (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya)

SHARE    

Sebagai langkah awal, dirinya telah menetapkan status tanggap darurat bencana pergeseran tanah di wilayah tersebut melalui Keputusan Bupati (Kepbup) Nomor 360/19/Kep-TD/BPBD. Iwan menyebutkan, Kepbup tersebut dapat menjadi dasar bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkab Bogor dalam penanganan dampak yang ditimbulkan bencana pergeseran tanah.

Dia menambahkan, bencana yang mengakibatkan kerusakan sejumlah infrastruktur itu perlu ditangani secara maksimal. Karena mengancam keselamatan serta merugikan secara materi bagi masyarakat.

"Perlu kita tetapkan Keputusan Bupati Bogor tentang penetapan status tanggap darurat bencana pergeseran tanah di Desa Bojongkoneng. Ini yang akan menjadi payung hukum kita untuk menangani ini," kata Iwan.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, Aris Nurjatmiko menyebutkan pergeseran tanah yang terjadi sejak Rabu (14/9), menyebabkan kerusakan setidaknya 23 bangunan dan bagian jalan sepanjang satu kilometer. BPBD mencatat ada 24 warga yang mengungsi akibat pergeseran tanah yang terjadi di Desa Bojongkoneng.

Kondisi bangunan yang rusak akibat pergerakan tanah di Bojong Koneng, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (16/9/2022). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor mencatat akibat pergeseran tanah, 18 unit rumah mengalami kerusakan serta menyebabkan retakan-retakan di tanah, dinding, plafon dan lantai rumah warga serta akses jalan sudah tidak bisa dilewati oleh kendaraan roda dua ataupun roda empat. - (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya)

SHARE    

Sebelumnya, Badan Informasi Geospasial (BIG) menyatakan, ada 10 kecamatan di Kabupaten Bogor yang berisiko tinggi mengalami bencana akibat pergerakan tanah, yakni Sukajaya, Nanggung, Leuwiliang, Citeureup, Babakan Madang, Sukamakmur, Tamansari, Tenjolaya, Cijeruk, dan Cigombong.

"Ada beberapa aspek yang dipertimbangkan dalam menentukan kawasan rawan gerakan tanah, di antaranya topografi wilayah tersebut. Asumsinya, semakin curam tentu akan semakin rentan terjadinya gerakan tanah," kata Kepala Bidang Pemetaan Kebencanaan dan Perubahan Iklim BIG Ferrari Pinem.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat