JAKARTA -- Menteri Sosial Tri Rismaharini merespons temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal indikasi penyaluran bantuan sosial (bansos) tak tepat sasaran dan berpotensi merugikan negara senilai Rp 6,93 triliun. Risma menyatakan, temuan tersebut telah ditindaklanjuti.

Menurut Risma, laporan tersebut adalah temuan sementara dan merupakan hal  biasa yang harus ditindaklanjuti oleh Kemensos. "Jadi memang begitu, kami harus jawab, Alhamdulillah selesai. Kita harus kerjakan satu pekan. Alhamdulillah lima hari kelar dan bisa diterima,” kata Risma kepada wartawan, Jumat (3/6/2022).

Dalam dokumen Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2021 BPK, menyebutkan penetapan dan penyaluran bansos Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako alias Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Sosial Tunai (BST) yang tidak sesuai  ketentuan sebesar Rp 6,93 triliun.

Temuan ini muncul karena Kemensos menyalurkan ketiga program bansos tersebut kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH dan Sembako/BPNT serta BST yang tidak ada di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Oktober 2020 dan usulan pemerintah daerah melalui aplikasi Sistem  Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG).

Bansos juga diberikan kepada KPM yang bermasalah di tahun 2020 masih ditetapkan sebagai penerima bansos di Tahun  2021, KPM dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) invalid, KPM yang sudah dinonaktifkan, KPM yang dilaporkan meninggal, dan KPM bansos ganda.

"Akibatnya, penyaluran bansos PKH, Sembako/BPNT, dan BST terindikasi tidak tepat sasaran sebesar  Rp 6,93 triliun," tulis BPK dalam dokumen yang ditandatangani Maret 2022 itu. Dokumen itu diketahui telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo pada pekan lalu.

Risma mengatakan, pihaknya menindaklanjuti temuan tersebut dengan memberikan jawaban tertulis dan juga pengecekan lapangan. "Apakah orangnya ada, sesuai dengan data BPK dan kita,” ujarnya.

Selain itu, Risma juga menjelaskan soal ribuan PNS yang sempat menerima bansos. Dana tersebut, kata dia, telah dikembalikan ke rekening Kementerian Keuangan (Kemenkeu). "Saya tidak tahu berapa ribu orang yang sudah mengembalikan, karena dananya langsung masuk ke rekening Kemenkeu," kata Risma.

Risma mengaku sempat membuat rekening atas nama Kementerian Sosial untuk  menampung dana pengembalian bansos dari para PNS. Tapi, rekening tersebut urung digunakan setelah dirinya berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. "Kemarin Bu Menkeu bilang, ‘tidak seperti itu Bu Risma, dana tersebut langsung disetor ke nomor rekening Kemenkeu, ke kas negara'," ujarnya.

Risma menambahkan, dirinya akan berkoordinasi kembali dengan Kemenkeu untuk menanyakan jumlah PNS yang telah mengembalikan dana bansos tersebut. Termasuk total dana bansos yang  sudah dikembalikan. Sementara, Republika belum mendapat respons dari Kemenkeu perihal tersebut.

Temuan adanya PNS yang ikut menerima bansos ini awalnya disampaikan Risma pada November 2021. Ketika itu, Risma menyebut ada 31.624 PNS yang ikut menerima bansos. Pada Januari 2022, Risma mengatakan jumlahnya bertambah jadi 32.568 orang. Risma menyebut, dari puluhan ribu PNS tersebut, ada yang sudah menerima bansos bertahun-tahun. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat