BOGOR -- Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat. Prestasi itu merupakan WTP keenam yang didapat Kota Bogor secara berturut-turut sejak 2016.

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto dan Ketua DPRD Atang Trisnanto menerima langsung laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2021 yang diserahkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jabar Arif Agus pada Senin (23/5). Bima merasa bangga dengan capaian yang didapatkan Pemkot Bogor.

Menurut dia, penghargaan itu menunjukkan kesiapan Pemkot Bogor dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih, melayani, transparan, dan akuntabel. "Terima kasih juga atas dukungan ketua DPRD Kota Bogor yang bersama-sama mengawasi jalannya program pembangunan di Kota Bogor," ujar Bima di Kota Bogor, Selasa (24/5).

Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto mengapresiasi predikat WTP yang diterima Pemkot Bogor. Menurut dia, capaian itu merupakan hasil kerja keras dan sinergi semua pihak. Dia berharap, torehan Pemkot Bogor tetap bisa ditingkatkan lagi. "Apa yang menjadi rekomendasi dari BPK harus diperbaiki ke depannya. Semoga pelayanannya menjadi lebih baik ke depan," ujar Atang.

Capaian lebih gemilang ditorehkan Pemkot Depok yang mendapatkan opini WTP yang ke-11 kalinya berkaitan LKPD 2021. Wali Kota Depok Mohammad Idris tidak bisa menyembunyikan kebahagiaan atas predikat yang diberikan BPK Perwakilan Jabar itu. "Ini sebagai bukti adanya transparansi dan akuntabilitas atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD)," ucap Idris.

BPK telah memberikan penilaian yang objektif berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap LKPD. Hal tersebut menjadi bentuk apresiasi dan penghargaan kepada pemerintah daerah serta bukti adanya transparansi dan akuntabilitas atas LKPD. "Ini sebuah prestasi yang patut kita banggakan. Kota Depok menerima opini WTP 11 kali secara berturut-turut sejak tahun 2010 hingga 2021," ujarnya.

Idris mengatakan, semua hasil yang didapat tersebut merupakan kontribusi dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Termasuk, Badan Keuangan Daerah (BKD) dan Inspektorat Kota Depok turut membantu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan keuangan yang diberikan setiap SKPD hingga diganjar penilaian tertinggi dari BPK.

"Semoga dengan raihan ini menjadi motivasi bagi kami untuk bekerja lebih baik lagi demi terwujudnya clean dan good government," kata Idris. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat