JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah tidak lengah dalam penanganan Covid-19 di wilayahnya. Sebab, Covid-19 dan varian omikron sedang melonjak di Tanah Air.

"Kita tidak boleh lengah, karena apa? Saat ini, ada varian baru bernama omikron. Kedua, di negara lain terjadi ledakan (kasus)," ujar Tito melalui siaran pers saat meninjau pelaksanaan vaksinasi anak di SDN 36 Pekanbaru, Riau, Jumat (21/1).

Tito meminta agar penanganan Covid-19 fokus pada penegakan protokol kesehatan. Hal itu mencakup memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, serta mempercepat vaksinasi; baik vaksinasi anak, lanjut usia, dan booster.

Vaksinasi anak dibutuhkan agar anak-anak dapat mengikuti pembelajaran tatap muka (PTM) sehingga tidak terjadi learning loss atau kemunduran pengetahuan akademik karena pandemi Covid-19. Ia meminta vaksinasi lansia dipercepat dengan mendatangi pintu ke pintu.

Imbauan Mendagri sejalan dengan perkembangan kasus Covid-19 yang mulai melonjak sejak awal pekan ini. Saat ini, penambahan kasus harian Covid-19 menyentuh angka di atas 2.000-an. Namun, pemerintah pusat belum menerapkan aturan yang lebih ketat, termasuk pembatasan perjalanan dan PTM.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (tengah) didampingi Gubernur Riau Syamsuar (ketiga kiri) dan Wali Kota Pekanbaru Firdaus (ketiga kanan) meninjau vaksinasi Covid-19 untuk anak di SDN 36 Pekanbaru, Riau, Jumat (21/1/2022). Vaksinasi anak usia 6-11 tahun terus dilakukan sebagai upaya percepatan vaksinasi Covid-19 sekaligus persiapan dalam pembelajaran tatap muka 100 persen. - (ANTARA FOTO/Rony Muharrman)

SHARE    

Varian omikron terus menyebar di Indonesia, mulai dari DKI Jakarta dan semua wilayah penyangganya, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Total ada sembilan kasus omikron ditemukan di Jawa Tengah, enam kasus di antaranya ditemukan di Kota Semarang. Tiga kasus lainnya di Kota Pekalongan, Kabupaten Sukoharjo, dan Cilacap.

Polda Jawa Tengah meminta warga Jateng tidak lengah dan harus lebih disiplin dalam melaksanakan prokes. Kabidhumas Polda Jawa Tengah Kombes M Iqbal Alqudusy mengatakan, kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan harus dibatasi.

“Kesadaran masyarakat untuk taat dan disiplin melaksanakan prokes adalah yang utama. Seperti rajin memakai masker, membatasi mobilitas, menjaga dari dari kerumunan," kata dia di Semarang, Jumat (21/1).

Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur, menyiapkan langkah deteksi dini dalam upaya mencegah penyebaran omikron. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan, pihaknya bakal menerapkan program tes swab PCR secara acak di wilayah perkampungan. Ditargetkan, wilayah yang sebelumnya ditemukan kasus varian terbaru tersebut.

"Tidak semuanya dilakukan swab PCR, tapi diacak. Kita sedang rapatkan dengan teman-teman Dinkes, apakah setiap bulan sekali nanti di setiap RT/ RW itu di-swab acak. Jadi, meski warga itu sakit atau tidak sakit, ya kita (swab) acak," kata Eri di Balai Kota Surabaya, Jumat (21/1).

Petugas kesehatan melayani masyarakat untuk mendapatkan vaksin dosis ketiga atau booster Covid-19 di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Jumat (21/1/2022). Presiden Joko Widodo mendorong masyarakat untuk segera melakukan vaksinasi booster, dikarenakan situasi pandemi Covid-19 di Indonesia tengah mengalami kenaikan akibat penyebaran varian Omicron. - (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

SHARE    

Batasi WNA

Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani meminta pemerintah mengeluarkan kebijakan yang lebih tegas dalam mencegah omikron. Salah satunya, dengan pengetatan di pintu-pintu masuk internasional ke Indonesia.

"Batasi akses masuk terhadap WNA yang berasal dari negara yang sudah jelas tinggi lonjakan kasusnya. Pemerintah tidak perlu ragu-ragu dalam mengambil kebijakan untuk menekan kasus," ujar Netty lewat keterangannya, Jumat (21/1).

Pada Jumat (7/1) pekan lalu pemerintah mencabut larangan masuk dari 14 warga negara asing (WNA) ke Indonesia. Larangan itu sebelumnya untuk merespons penyebaran omikron di negara terkait. Wakil ketua Fraksi PKS itu berharap, tak lagi ada pelonggaran pintu masuk ke Indonesia.

"Setiap kebijakan yang diambil harus berbasis saintifik dan mempertimbangkan saran ahli. Karantina yang tidak serius dan sekadar memenuhi kewajiban tidak akan efektif dalam mencegah transmisi omikcron," ujar Netty. Baca Selengkapnya';