Belakangan ini ramai perbincangan tunjangan DPRD dan Gubernur Anies Baswedan, DPRD mendorong agar tunjangan Anies dipublikasikan. | Republika/Thoudy Badai

Jakarta

17 Jan 2022, 08:45 WIB

Waka DPRD Jelaskan Tunjangan Anies Bisa Diakses Publik

Prasetyo tidak puas dan malah menuding Sekda DKI berusaha menutup-nutupi tunjangan Anies.

 

JAKARTA – Wakil Ketua (Waka) DPRD DKI Jakarta, M Taufik, merasa heran dengan permintaan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, yang meminta tunjangan eksekutif dibeberkan kepada publik. Menurut dia, hal itu sebenarnya tidak diperlukan karena tunjangan gubernur, wakil gubernur, hingga pejabat eselon I Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI sudah tercantum di APBD DKI 2022.

"Untuk apa? Bisa dilihat kok dari APBD, kan bisa diakses, tinggal lihat aja di situ," kata Taufik kepada awak media di Jakarta, Ahad (16/1).

Politikus Partai Gerindra itu menyebut, keinginan Prasetyo itu sebagai respons atas kenaikan tunjangan DPRD DKI yang ramai dikritik banyak pihak. Karena merasa menjadi sasaran, menurut Taufik, Prasetyo ingin membandingkan besaran tunjangan legislatif tidak sebesar eksekutif. “Karena kan yang ditanya (tunjangannya) punya dewan terus sama wartawan,” kata Taufik.

Dia menegaskan, angka tunjangan eksekutif sebenarnya tidak perlu dipaparkan kepada publik. Pasalnya, dalam APBD DKI, alokasi data sudah mencakup semua hal. Karena itu, tidak tepat jika tunjangan pejabat Pemprov DKI dipaparkan secara detail kepada masyarakat. "Bukan soal keberatan. Emang sudah terbuka. Ini lihat aja coba," ucap Taufik.

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Ahmad Riza Patria mengatakan, pihaknya tidak keberatan untuk membuka besaran tunjangan pejabat di lingkup Pemprov DKI sebagaimana yang diminta ketua DPRD DKI. Riza tidak masalah jika tunjangan Gubernur Anies Rasyid Baswedan diketahui masyarakat.

 

 

Selama ini penggunaan keuangan Pemprov DKI dilakukan secara bertanggung jawab dan transparan.

 

AHMAD RIZA PATRIA, Wakil Gubernur DKI Jakarta
 

Dia malah menyinggung raihan WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang didapat Pemprov DKI sejak 2018. "Alhamdulillah, kita termasuk provinsi yang terbaik. Kami sudah empat kali dapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP)," kata Riza di Jakarta Selatan, Ahad.

Perkara itu bermula ketika Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan evaluasi Raperda APBD DKI 2022. Salah satu sorotan Kemendagri adalah anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD DKI sebesar Rp 177,37 miliar dibandingkan pada 2021, yang hanya sekitar Rp 150,94 miliar. Jumlah tersebut naik Rp 26,42 miliar atau sekitar 17,5 persen.

Dalam perincian Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) 2022, anggota dewan masing-masing akan mendapatkan total gaji dan tunjangan sekitar Rp 139 juta per bulan. Prasetyo Edi Marsudi yang juga menjabat ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI kecewa kenaikan tunjangan itu dikritik. Padahal, kata dia, tunjangan dewan jauh lebih kecil dibandingkan yang diterima pejabat Pemprov DKI.

Politikus PDIP itu pun akhirnya memanfaatkan sidang paripurna yang dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) DKI, Marullah Matali, agar membuka angka tunjangan yang diterima gubernur, wagub, dan pejabat eselon I di Pemprov DKI. Dalam sidang pada Kamis (13/1), Sekda Marullah hanya menjelaskan bahwa tunjangan Gubernur Anies sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu maksimal sebesar 0,15 persen dari pendapatan asli daerah (PAD) DKI.

"Itu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2020. (Sebanyak) 0,15 persen dari PAD maksimalnya, tapi kami belum pernah sampai angka segitu," kata Marulloh menjawab pertanyaan Prasetyo.

Mendapat jawaban seperti itu, Prasetyo tidak puas dan malah menuding Sekda DKI berusaha menutup-nutupi tunjangan Anies. Dia ingin ada nominal yang dipaparkan agar angka tunjangan yang diterima pejabat Pemprov DKI dapat diketahui masyarakat. Prasetyo bahkan menyebut Sekda DKI seperti anak kecil karena tidak menyampaikan jawaban seperti yang diinginkannya. "Ini saatnya transparansi jadi masyarakat bisa melihat dan menilai," kata Prasetyo. 


×