Ilustrasi hybrid learning. Sebagian siswa belajar tatap muka, sebagian lainnya online | Edi Yusuf/Republika

Nasional

Persatuan Guru Sarankan Kembali ke Hybrid Learning

Hybrid Learning dimaksudkan untuk mempersempit ruang penyebaran Covid-19

JAKARTA-- Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Djoko Adi Waluyo menilai, siasat diperlukan dalam menyikapi kemunculan omikron di tengah pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen di banyak daerah. Menurut dia, harusnya di situasi saat ini sekolah dapat mengatur kapasitas sekolah dan kembali melakukan pembelajaran campuran atau hibrida.

"PGRI menganggap, ketika PTM 100 persen dan omikron meningkat, tentu jalan keluarnya adalah, bukan kita menolak PTM 100 persen, tapi menyiasatinya, tetap kita gunakan hybrid learning. Kombinasi online dan offline," ujar Djoko lewat pesan suara, Kamis (13/1).

Menurut Djoko, pengaturan jumlah kapasitas tersebut bisa saja ditingkatkan berdasarkan perkembangan situasi. "Jadi tidak 100 persen. Itu harapannya. Bukan menolak, tapi bagaimana mengatur levelnya. Bisa saja nanti lama-lama naik 80 persen dan seterusnya," jelas dia.

Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Menengah Kemendikbudristek Jumeri menyatakan, hingga saat ini pihaknya belum ada rencana melakukan peninjauan ulang kebijakan PTM. Menurut Jumeri, prosedur operasional standar atau SOP yang baku sudah dibentuk untuk merespons apabila terjadi penularan Covid-19 di lingkungan satuan pendidikan.

"Keputusan PTM itu dari (SKB) Empat Menteri. Tentang kasus di sekolah sudah ada SOP yang baku, jadi sampai ini hari belum ada rencana tinjau (ulang)," ujar Jumeri saat dihubungi, Kamis (13/1).

Sementara itu, Plt Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbudristek Anang Ristanto menyatakan, pihaknya akan selalu terbuka atas masukan terkait pengimplementasian Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri tentang Penyesuaian Kebijakan Pembelajaran di Masa Pandemi. "Kami mengucapkan terima kasih dan selalu terbuka atas masukan dari berbagai pihak dalam implementasi SKB Empat Menteri," ujar Anang.

Sebelumnya, pelanggaran prokes banyak ditemukan selama pelaksanaan PTM 100 persen. Bahkan, kasus Covid-19 juga ditemukan di sejumlah sekolah di Provinsi DKI Jakarta. Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menilai, pengawasan dalam pelaksanaan PTM 100 persen masih kurang maksimal. "Kami meminta Dinas Pendidikan atau Satgas melakukan sidak. Saya yakin, misalnya Disdik DKI atau Satgas Covid-19 DKI sidak ke sekolah-sekolah, akan banyak menemukan pelanggaran SKB Empat Menteri," ujar Sekretaris P2G DKI Jakarta Abdul Rahman. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat