Kabar Utama
Setop Penggundulan Hutan
Jokowi menagih kontribusi negara maju membalik perubahan iklim.
GLASGOW -- Sebanyak 105 pemimpin dunia berjanji untuk menghentikan dan memperbaiki deforestasi dan degradasi lahan pada akhir dekade ini. Indonesia ikut meneken kesepakatan yang dicapai pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim COP26 di Glasgow, Skotlandia itu.
Selain Indonesia, Brasil dan Republik Demokratik Kongo juga menandatangani kesepakatan tersebut. Wilayah ketiga negara itu meliputi 85 persen hutan di bumi. Kesepakatan yang dinamai Glasgow Leaders' Declaration on Forest and Land Use itu mencakup hutan seluas 13 juta mil persegi.
"Kita memiliki kesempatan untuk mengakhiri sejarah panjang umat manusia sebagai penakluk alam dan menjadi pelindungnya," kata Perdana Menteri Inggris Boris Johnson saat mengumumkan deklarasi bersejarah itu pada Selasa (2/11).
Di antara poin kesepakatan adalah tekad menjaga hutan dan ekosistem lahan serta mempercepat restorasi hutan. Kemudian, memfasilitasi kebijakan dagang dan pembangunan yang berkelanjutan dan tak merusak lahan.
Poin selanjutnya, menguatkan peran komunitas pedesaan dan komunitas adat sebagai pelindung hutan melalui kebijakan dan program pertanian berkelanjutan. Implementasi dan evaluasi kebijakan pertanian juga disepakati negara-negara tersebut.
Poin kelima, disepakati juga soal komitmen finansial global terhadap program anti pembalakan dan restorasi hutan. Berdasarkan deklarasi tersebut, 12 negara berjanji mengucurkan dana 12 miliar dolar AS dana publik antara 2021 dan 2025 untuk melindungi dan memulihkan hutan.
Sebanyak 7,2 miliar dolar AS tambahan bakal disediakan 30 investor swasta. Lima negara termasuk Inggris dan Amerika Serikat serta kelompok lembaga amal global juga berjanji menyediakan 1,7 miliar dolar AS untuk membiayai konservasi hutan masyarakat adat dan memperkuat hak lahan mereka.
Dalam pidatonya di forum World Leaders Summit on Forest and Land Use di sela COP26 kemarin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjanjikan Indonesia akan terus berkontribusi dalam penanganan perubahan iklim. Ia juga memamerkan capaian Indonesia terkait pengelolaan hutan.
Menurutnya, laju deforestasi turun signifikan, terendah dalam 20 tahun terakhir. Misalnya, kebakaran hutan turun 82 persen pada 2020. Selain itu, pada 2019 emisi CO2 dari hutan juga ditekan hingga 45 persen dibandingkan 2015.
“Ini dilakukan saat dunia kehilangan 12 persen hutan primer dibandingkan tahun sebelumnya. Dan ketika banyak negara mengalami kebakaran lahan terbesar sepanjang sejarah,” kata dia dalam pidato semalam.
Dalam pidato sehari sebelumnya, menurut Jokowi, Indonesia juga telah memulai rehabilitasi hutan mangrove seluas 600 ribu hektare sampai 2024. Proyek rehabilitasi itu diklaim merupakan terluas di dunia.
Presiden menyatakan, Indonesia juga telah merehabilitasi 3 juta lahan kritis antara 2010-2019. "Sektor yang semula menyumbang 60 persen emisi Indonesia, akan mencapai carbon net sink selambatnya tahun 2030," tambahnya.
Di sektor energi, Indonesia terus bergerak dalam pengembangan ekosistem mobil listrik dan pembangunan pembangkit tenaga surya terbesar di Asia Tenggara. Selain itu, Indonesia juga memanfaatkan energi baru terbarukan, termasuk biofuel, serta pengembangan industri berbasis energi bersih, termasuk pembangunan kawasan industri hijau terbesar di dunia di Kalimantan Utara.
Kendati demikian, Presiden menekankan bahwa upaya itu belum cukup. "Indonesia akan dapat berkontribusi lebih cepat bagi net zero emission dunia. Pertanyaannya, seberapa besar kontribusi negara maju untuk kami? Transfer teknologi apa yang bisa diberikan? Program apa yang didukung untuk pencapaian target SDGs yang terhambat akibat pandemi?" ujar Jokowi menegaskan.
Manajer Kampanye Keadilan Iklim pada Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Yuyun Harmono sebelumnya mengatakan, Jokowi memang harus menagih kompensasi atas kerusakan akibat krisis iklim dalam KTT COP26.
Hal ini menjadi penting karena dampak krisis iklim sudah dirasakan langsung oleh masyarakat Indonesia. Salah satu contohnya adalah Siklon Seroja yang melanda Provinsi NTT dan NTB, awal tahun ini dan merenggut 182 nyawa lebih dan merusak ribuan rumah.
Yuyun meminta pihak yang membayar kompensasi itu adalah semua negara yang berkontribusi atas krisis iklim sejak revolusi industri pada pertengahan abad ke-18. "Coba bayangkan, satu benua Afrika itu kontribusinya hanya dua persen terhadap emisi global, tapi dia yang paling terdampak krisis iklim seperti kekeringan. Begitu pula Indonesia," ujarnya.
Aksi Nyata Ditunggu
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) bersama lebih dari 100 pemimpin dunia berjanji akan menghentikan deforestasi dan mengembalikan fungsi hutan pada 2030 melalui kesepakatan KTT terkait iklim (COP26) di Glasgow, Skotlandia. Menanggapi hal ini, Greenpeace Indonesia menuntut pemerintah melakukan aksi nyata.
"Kita lihat dari aksi nyatanya sebenarnya," ujar Jurukampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, saat dihubungi Republika, Selasa (2/11).
Dia berkaca pada upaya yang belum maksimal dari pemerintah Indonesia atas komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dalam Dokumen Nationally Determined Contribution (NDC), yang merupakan tindak lanjut Paris Agreement yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016.
Lima sektor yang menjadi fokus untuk kontribusi upaya penurunan emisi ialah sektor kehutanan. Iqbal mengatakan, pada sektor kehutanan itu salah satu upaya yang dilakukan yakni mengakhiri deforestasi. Namun, tidak dipastikan dengan jelas apakah para pemimpin dunia termasuk Indonesia sepakat untuk target zero deforestation, termasuk sepakat tidak membeli produk atau membuka pasar bagi produk-produk yang berasal dari deforestasi.
Bahkan, Iqbal menyebutkan, di tengah komitmen menekan laju deforestasi, deforestasi di Indonesia justru meningkat dari 2,45 juta hektare (2003-2011) menjadi 4,8 juta hektare (2011-2019). Data KLHK juga menyebutkan, terdapat peningkatan laju deforestasi, dari 1,1 juta hektare per tahun (2009-2013) menjadi 1,47 juta hektare per tahun (2013-2017).
Walaupun ada klaim penurunan laju deforestasi dari pemerintah dalam dua tahun terakhir, angka itu menjadi kurang berarti karena adanya pergeseran area-area terdeforestasi dari wilayah barat ke wilayah timur, utamanya di Papua. Selama masa kepemimpinan Presiden Jokowi dan Menteri LHK Siti Nurbaya, hasil kajian Greenpeace menyebutkan, pelepasan kawasan hutan di Tanah Papua mencapai 900 ribuan hektare.
Sisanya masih ada sekitar 600 ribuan hektare yang memiliki tutupan hutan alam. Jika kawasan ini pun dideforestasi, Iqbal menyebutkan, ada potensi sumbangan emisi yang lepas sebanyak 71,2 ton.
View this post on Instagram
Menurut Greenpeace Indonesia, penurunan deforestasi dalam rentang 2019-2021 yang diklaim pemerintah itu terjadi karena situasi sosial politik dan pandemi yang membuat aktivitas pembukaan lahan terhambat. Selama hutan alam tersisa masih dibiarkan di dalam konsesi, deforestasi di masa depan akan tetap tinggi.
"Jadi di 2050 di dalam dokumen low carbon-nya itu Indonesia masih ada 6,5 juta hektare yang akan terdeforestasi atau sudah di dalam perencanaan atau sudah dalam pelepasan/pemberian izin. Kalau dengan kebijakan yang ada saat ini itu sampai 14,2 juta hektare yang akan terdeforestasi," kata Iqbal.
Dia juga mengatakan, pemerintah perlu mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) untuk menghentikan deforestasi. Penurunan luas kebakaran hutan dan lahan pada 2020 dibandingkan 2019 yang mencapai 296.942 hektare lebih disebabkan gangguan anomali fenomena La Nina, bukan sepenuhnya hasil upaya langsung pemerintah.
Saat ini, pemerintah pun masih bersikap permisif memberi kelonggaran kepada industri menggarap lahan gambut. Pemerintah seharusnya proaktif menyasar lahan gambut yang dieksploitasi atau dikeringkan oleh perusahaan yang berawal dari pemberian izin-izin pembukaan lahan di atas ekosistem lahan gambut.
Pemerintah juga harus mengevaluasi kebijakan sebelumnya yang melegalisasi atau mempercepat terjadinya degradasi gambut. Komitmen ini harus ditindaklanjuti dengan penindakan tegas seperti mencabut izin usaha dan ganti rugi pemulihan lingkungan agar memberikan efek jera, ketimbang sanksi administrasi yang lunak bagi perusak lingkungan.
Penelitian Greenpeace Indonesia terbaru mengungkapkan hampir sepertiga dari Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG) di tujuh provinsi prioritas restorasi gambut berada pada level kritis yang disebabkan penggunaan lahan untuk HTI dan perkebunan sawit skala besar.
Sudah saatnya Indonesia segera mengakhiri deforestasi yang didukung oleh undang-undang dan kebijakan yang ketat, yang mengakui hak atas tanah masyarakat adat, melindungi hutan secara total, serta menghilangkan deforestasi melalui rantai pasokan industri berbasis lahan.
Menurut dia, Indonesia ditantang untuk benar-benar merealisasikan komitmennya dengan cara yang transparan. Seandainya pemerintah bisa serius merealisasikan komitmennya, Iqbal berharap zero deforestation bisa diwujudkan demi mengendalikan perubahan iklim.
Swasta Janjikan Peran
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia ditunjuk sebagai mitra pemikiran pemerintah dalam negosiasi UN Climate Change Conference of the Parties (COP26). Kesempatan ini dinilai memiliki muatan strategis demi menunjukkan keterlibatan aktif sektor swasta Indonesia, dalam mencapai komitmen perubahan iklim ke arah yang lebih baik di panggung internasional.
Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid menjelaskan, kondisi perubahan iklim sudah semakin terasa dampaknya terhadap kehidupan manusia. Hal itu mendorong negara-negara di seluruh dunia menandatangani Paris Agreement bekerja sama membatasi kenaikan suhu global hingga 1,5 derajat Celsius.
Indonesia juga mengumumkan komitmennya terhadap inisiatif perubahan iklim global, yaitu dengan pencapaian net zero emission pada 2060. Sekaligus kontribusi yang ditetapkan secara nasional (NDC), yang menuangkan target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen pada 2030.
"Kadin akan mengajak seluruh komponen pihak swasta, baik itu perusahaan besar maupun UMKM, untuk berkolaborasi membantu pemerintah dalam mencapai Net Zero Indonesia di 2060," kata Arsjad melalui siaran pers, Selasa (2/11).
Kadin, menurut dia, akan memusatkan perhatian pada berbagai inisiatif keberlanjutan yang telah dilakukan oleh sektor swasta. Di antaranya mekanisme carbon market, pengurangan deforestasi, transisi menuju energi baru terbarukan, dan pengelolaan sampah.
Fokus utamanya pada sampah plastik serta impact investment bagi perusahaan dengan iklim positif. "Kami meyakini, kolaborasi antara sektor publik dan swasta serta pihak internasional perlu lebih didorong dan diperkuat pasca-COP26. Kami sudah menetapkan tujuh prioritas untuk mempercepat dekarbonisasi," kata dia.
Arsjad menyebut, tujuh prioritas tersebut, antara lain kolaborasi dalam penyusunan regulasi dan implementasi carbon pricing, pembangunan ekonomi berbasis hutan, dan peningkatan porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi. Lalu percepatan adopsi mobilitas listrik, pengembangan program-program sirkularitas end-to-end di sektor-sektor utama, inovasi dan perluasan praktik pertanian berkelanjutan, serta penggunaan pembiayaan berkelanjutan demi mempercepat transisi.
Selain di Glasgow, Paviliun Indonesia juga dilaksanakan di Auditorium Manggala Wanabakti, Jakarta pada 1 sampai 12 November 2021. Paviliun tersebut menampilkan berbagai perkembangan dan inovasi dalam pengendalian perubahan iklim, yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta Indonesia ataupun partner strategis terkait lainnya.
"Paviliun ini kita harapkan dapat menjadi sarana bagi semua pihak bisa untuk berbagi informasi yang konstruktif dan integratif, selain juga bisa membuka peluang bagi para pihak untuk menggali ide, peluang, dan jejaring dalam rangka penguatan upaya pengendalian perubahan iklim," kata Arsjad.
Sementara itu, pemerintah menilai COP26 dapat menjadi momentum Indonesia sebagai negara tujuan investasi hijau (green investment). Hal ini mengingat Indonesia memiliki potensi besar untuk menurunkan emisi dari sektor kehutanan serta sektor energi dan transportasi sebesar 650 metrik ton CO2e dan 398 metrik ton CO2e, jika dibantu oleh pendanaan internasional.
Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi, Masyita Crystallin mengatakan, pihaknya mengajak seluruh pihak agar berinvestasi ketahanan dalam perubahan iklim seperti perlindungan diri. “Masyarakat bisa mengambil langkah proaktif untuk meminimalkan dampak perubahan iklim,” ujarnya dalam keterangan resmi seperti dikutip pada Selasa (2/11).
Menurut dia, investasi swasta juga sangat dibutuhkan karena dana publik saja tidak akan cukup untuk dapat mencapai target nol emisi seperti yang diharapkan, sehingga kerja sama seluruh pihak sangat penting.
“Perubahan iklim sangat berdampak kepada seluruh masyarakat dunia, sehingga perlu dilakukan transisi menuju ekonomi rendah karbon. Namun pada prinsipnya, transisi yang dilakukan haruslah transisi yang tepat dan terjangkau,” katanya.
Dalam menghindari perubahan iklim, Masyita menjelaskan, Indonesia telah melakukan berbagai upaya, antara lain menggagas sistem penganggaran perubahan iklim atau dalam APBN. Selama 2016-2019, rata-rata realisasi belanja untuk perubahan iklim sebesar Rp 86,7 triliun per tahun, sedangkan selama lima tahun terakhir, rata-rata alokasi anggaran perubahan iklim pada APBN sebesar 4,1 persen per tahun.
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.
TERBARU
Muhibah | Berlangganan
Al-Utsmani: Sebarkan Nilai Hidup Bersama Alquran
Nasional | Berlangganan
Nasdem Deklarasikan Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran
Login Gmail
Login Facebook