Direktur Utama PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (PT PPA) Yadi Jaya Ruchandi (kanan) menyerahkan secara simbolis kepada Direktur PT Iglas Bambang Damyasik (kiri) penyelesaian pesangon eks karyawan PT Iglas di eks Pabrik PT Iglas, Gresik, Jawa Timur, | ANTARA FOTO/Zabur Karuru/foc.
16 Sep 2021, 08:16 WIB

BUMN PPA Tangani Aset Bank Muamalat

BUMN tengah menjajaki potensi investasi pembangunan rumah haji di Makkah.

JAKARTA – PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) atau PPA melakukan pengelolaan aset berkualitas rendah milik PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Hal itu merupakan salah satu bagian dalam proses penguatan modal bank syariah pertama di Indonesia.

Kesepakatan itu dibukukan dalam Master Restructuring Agreement (MRA) antara PPA, Muamalat, dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, kerja sama ini merupakan amanah dari Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin yang menginginkan penyehatan Muamalat sebagai bagian dari ekosistem ekonomi syariah di Indonesia.

"Terima kasih kepada semua pihak yang mendukung dan percaya bahwa Bank Muamalat bisa bertransformasi menjadi bank yang dicita-citakan oleh umat dan tentu kami sangat terbuka untuk terus menjadi bagian dari Bank Muamalat misalnya untuk sharing expertise dan benchmarking. Bagaimana Bank Syariah Indonesia (BSI) yang kita miliki dan Bank Muamalat dapat berjalan seiring," ujar Erick, Rabu (15/9).

MRA tersebut mengatur dan mendokumentasikan keseluruhan tahapan maupun rangkaian transaksi dalam rangka pengelolaan aset pembiayaan berkualitas rendah milik Bank Muamalat. MRA juga mengatur hubungan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan transaksi yang akan dilakukan secara terpisah di kemudian hari. 

Terkait

Hal itu antara lain, penerbitan dan pembelian instrumen berbasis syariah atau sukuk. Kemudian, perjanjian pengelolaan aset pembiayaan berkualitas rendah milik Muamalat dengan mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Erick berharap kerja sama dalam ekosistem ekonomi syariah terus berlanjut. Dia menyebut, BUMN tengah menjajaki potensi investasi pembangunan rumah haji di Makkah.

“Selama ini, kita terus membuka pembicaraan dan mudah-mudahan kita, Kementerian BUMN dan BPKH bisa berjalan seiring. Insya Allah kerja sama ini berlanjut tidak hanya hari ini, tetapi di masa-masa yang akan datang,” ujarnya.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by PT PPA (Persero) (ptppapersero)

 

Direktur Utama PPA Yadi Jaya Ruchandi mengapresiasi dukungan menteri BUMN selaku pemegang saham kepada PPA untuk dapat menjalankan perannya sebagai pengelola aset berkualitas rendah Muamalat. Muamalat diharapkan dapat berfokus pada pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

"Langkah ini sejalan dengan rencana pengembangan kegiatan investasi PT PPA untuk menjadi national asset management company," kata Jaya.

Direktur Utama Bank Muamalat Achmad K Permana mengatakan, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, pangsa pasar perbankan syariah Indonesia pada 2020 baru mencapai 6,51 persen sehingga masih memiliki ruang yang luas untuk bertumbuh di masa depan. Achmad menyebut Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama di Indonesia memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia.

"Pandemi Covid-19 memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap perekonomian nasional, tak terkecuali pada industri perbankan. Dengan ditandatanganinya MRA ini, Bank Muamalat optimistis dapat meningkatkan kinerja keuangannya," kata Achmad.

 
Dengan ditandatanganinya MRA ini, Bank Muamalat optimistis dapat meningkatkan kinerja keuangannya.
 
 

Achmad mengatakan, sinergi antara Muamalat, BPKH, dan PPA merupakan bagian dari upaya penguatan struktur permodalan Bank Muamalat dengan cara pengelolaan aset pembiayaan. Ke depannya, Muamalat bertekad dapat memajukan industri perbankan syariah dan pelayanan ibadah haji di Indonesia.

Untuk diketahui, BPKH merupakan kandidat kuat investor Muamalat. Seperti dikabarkan sebelumnya, BPKH telah berkomitmen akan menyuntikkan dana senilai Rp 3 triliun kepada Muamalat.

Anggota Badan Pelaksana BPKH Iskandar Zulkarnain mengatakan, Muamalat merupakan salah satu Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH) yang terdaftar di Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama. Iskandar mengatakan, BPKH mendukung Muamalat mengoptimalkan pelayanan haji kepada masyarakat Indonesia.

"BPKH berkomitmen mendukung terlaksananya rangkaian transaksi ini melalui investasi strategis di Bank Muamalat dengan mengedepankan aspek keamanan, kehati-hatian, dan profesionalitas untuk menghasilkan nilai manfaat bagi jamaah haji," kata Iskandar.


×