Jamah melakukan tawaf sebagai rangkaian ibadah umrah, Ahad (30/5/2021). Sejumlah jamaah tak keberatan membayar mahal asal bisa umrah. | AP/Amr Nabil
29 Jul 2021, 03:50 WIB

‘Berapa Pun Biaya Kami Siap Berangkat’

Sejumlah jamaah tak keberatan membayar mahal asal bisa umrah.

OLEH LILIS SRI HANDAYANI, ALI YUSUF

Persyaratan teranyar pelaksanaan umrah, utamanya terhadap jamaah Indonesia, bakal membengkakkan biaya pemberangkatan. Kendati demikian, sejumlah jamaah menyatakan tetap tak keberatan asal bisa sampai ke Tanah Suci.

“Ada sekitar 20 orang jamaah kami yang menyatakan siap, berapa pun biayanya,” ujar Direktur PT Raudhatul Mutaallimin Kepolo Darul Falah Tour & Travel Indramayu, Ahmad Munsit Abdulillah, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (27/7).

Ahmad Munsit menekankan, kewajiban karantina 14 hari di negara perantara bagi jamaah Indonesia secara otomatis akan membuat biaya perjalanan umrah membengkak. Sebab, dibutuhkan sewa hotel maupun biaya makan selama karantina di luar negeri. “Biaya umrah bisa meningkat tiga kali lipat,” kata Ahmad Munsit.

Terkait

Munsit mencontohkan, dalam kondisi normal, biaya perjalanan umrah selama 12 hari di travel yang dipimpinnya mencapai Rp 30 juta. Dengan kewajiban karantina 14 hari di negara ketiga maupun biaya ekstra lain yang harus dikeluarkan, maka biaya kemungkinan bisa membengkak hingga Rp 60 juta atau bahkan sampai Rp 90 juta.

photo
Sejumlah calon jamaah umrah berswafoto sebelum menaiki pesawat di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Ahad (1/11/2020). - (ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal)

Meski demikian, lanjut Munsit, sebanyak 20 jamaah menyatakan tetap siap berangkat. Selain memiliki kemampuan finansial, mereka juga sangat ingin segera pergi menunaikan ibadah umrah. “Mereka sudah sangat rindu beribadah ke Baitullah,” tukas Ahmad Munsit.

Selain 20 jamaah yang menyatakan siap, lanjut Ahmad Munsit, puluhan jamaah lain di bawah travelnya memilih sikap menunggu hingga kondisi normal. Apalagi, saat ini masih ada sejumlah aturan yang belum ada penjelasan detail dari pihak Pemerintah Arab Saudi.

Salah satunya mengenai ketentuan karantina 14 hari. Pemerintah Saudi hingga kini belum menjelaskan apakah jamaah umrah dibolehkan menjalani tur di negara transit atau harus 14 hari menetap di kamar hotel. “Kalau hanya menetap di kamar hotel selama 14 hari, tentu akan terasa jenuh,” tutur Munsit.

Sedangkan, jika tur di negara transit diizinkan, maka akan turut menambah biaya yang harus dikeluarkan.

Selain dari persyaratan yang harus dipenuhi jamaah, lanjut Munsit, pihak travel juga harus mengeluarkan biaya ekstra yang lebih besar. Kamar hotel bagi jamaah yang biasanya boleh diisi empat hingga lima orang, kini hanya boleh diisi dua orang.

Tak hanya itu, bus yang biasanya boleh mengangkut maksimal 50 orang, sekarang aturan Pemerintah Saudi maksimal 25 orang. Pihak travel pun harus membayar asuransi Covid-19 sekitar 200 ribu riyal atau senilai Rp 772,5 juta dengan kurs terkini. Asuransi itu guna berjaga-jaga jika ada anggota rombongan yang kedapatan positif Covid-19 di Tanah Suci dan harus menjalani perawatan.

Munsit berharap, Pemerintah Indonesia bisa melobi Pemerintah Saudi agar mengizinkan jamaah umrah bisa langsung terbang ke Saudi. Normalnya kembali perjalanan umrah akan bisa membantu memulihkan perekonomian Indonesia melalui jalur peribadahan. 

Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Umrah dan Haji Indonesia (Sapuhi) Syam Resfiadi mengiyakan akan ada biaya tambahan yang harus dibayar jamaah umrah. Di antara komponen yang harus dibayar jamaah adalah biaya paket umrah normal 9 hari 7 malam, karantina 14 hari di negara transit, protokol kesehatan, dan booster vaksinasi.

"Karantina 14 di negara mana dan hotel apa serta ada paket turnya, kami belum tahu berapa," katanya kepada Republika.

Menurut perkiraan, paket 3 hari 2 malam karantina bisa menelan biaya 350 dolar AS. Saat ini, perkiraan tambahan bisa mencapai 1.500-2.500 dolar AS bergantung hotel dan acaranya.

photo
Karyawan Biro Perjalanan Munir Imani melayani konsumen di Serang, Banten, Jumat (28/2/2020). Akibat larangan itu, para pengelola biro perjalanan terpaksa membatalkan semua pemesanan akomodasi dan transportasi jamaah. ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman/wsj. , madeena - (ANTARA FOTO)

Syam menyarankan untuk meminimalisasi persoalan, terutama terkait pemalsuan surat vaksin tes Covid-19, prosedur itu diatur Kementerian Agama. "Untuk sementara waktu sampai kondisi normal, semua pergerakan saran saya harus dalam satu pintu pengawasan oleh Kemenag. Jangan sampai ada penipuan prokes dan lainnya," katanya.

Syam mengatakan, karantina 14 hari di negara perantara akan sangat memberatkan. "Harus dikarantina selama 14 hari di luar. Artinya itu sama saja bohong buat orang yang mau beribadah umrah," katanya.

Karena itu, ia meminta jamaah Indonesia diminta sabar, menunggu semua masalah terutama kasus Covid-19 selesai. Apalagi, menurutnya, Indonesia sedang menjalankan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Pengumuman dibukanya umrah lagi memang menjadi berita yang menyejukkan. Namun, kata Syam, sembilan negara masih harus bersabar karena kasus Covid-19 masih tinggi.

"Semoga Allah tolong negara kita dan rakyatnya, sehingga rakyat Indonesia dikategorikan dan sudah dalam kondisi yang baik, dengan sudah banyaknya orang divaksin," kata Syam.

Terlepas dari persyaratan terbaru, beredar juga informasi dari agen dalam negeri di Saudi bahwa ada 33 negara yang belum dizinkan umrah, termasuk Indonesia. "Data ini saya dapatkan dari salah satu internal agent di Arab Saudi, namanya Muasasah Hussain al-Hijazy," kata pemilik Travel Taqwa Tours, Rafiq Zauhary, kepada Republika, Rabu (28/7).

Rafiq mengatakan, Saudi akan selalu melakukan pembaruan informasi berkaitan negara mana saja yang dibolehkan mengirimkan jamaah umrah dan negara mana yang belum. Jika kasus Covid-19 tinggi, jamaah Indonesia tidak bisa berangkat.

“Pertimbangan utama yang digunakan adalah tingginya kasus Covid-19 di suatu daerah dan risiko penularannya," kata Rafiq.

Karena problem utamanya adalah pengendalian kasus Covid-19, maka hendaknya pemerintah lebih banyak mendengar para ahli wabah (epidemiolog) dibanding politisi. Sebab, ketika penularan Covid-19 tidak segera diselesaikan, maka tak hanya haji dan umrah yang terdampak.

"Namun juga masalah ekonomi, sosial, politik hingga keamanan," katanya. "Kemenag juga hendaknya lebih aktif dalam membantu memberikan edukasi ke publik terutama para jamaah umrah yang gagal berangkat."

Menurut Rafiq, tak sedikit di antara jamaah yang menganggap bahwa kegagalan ini dikarenakan ulah travel nakal. Kemudian pihak travel yang disalahkan hingga diminta ganti rugi atas kegagalan umrahnya.


×