Pekerja mengisi karung beras bantuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sebelum didistribusikan ke masyarakat di Gudang Bulog Indramayu, Jawa Barat, Senin (19/7/2021). | ANTARA FOTO/Dedhez Anggara

Nasional

Bansos Mulai Disalurkan

Mensos memastikan bansos dalam PPKM Darurat pasti akan tersalurkan semua.

JAKARTA – Presiden Joko Widodo memastikan bantuan sosial (bansos) beras yang diberikan kepada masyarakat terdampak pandemi Covid-19 telah disalurkan. Saat meninjau gudang Bulog di Jakarta Utara, Jokowi menegaskan bantuan beras ini telah mulai diberikan kepada masyarakat.

“Saya senang karena ternyata ini sudah berjalan sejak hari Jumat yang lalu. Bukan akan, tapi sudah berjalan sejak Jumat yang lalu di Jakarta dan seluruh provinsi di negara kita,” kata Jokowi melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Jakarta, Rabu (21/7).

Dalam kesempatan ini, Presiden juga memastikan stok beras nasional dalam keadaan cukup. Saat ini, pasokan beras yang ada di Bulog mencapai hingga 1.373.000 ton. “Artinya stok kita cukup,” ujar dia.

Pemerintah telah mengalokasikan tambahan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp 55,21 triliun sebagai konsekuensi dari kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Bantuan ini berupa BST, BLT Desa, PKH, bantuan sembako, bantuan kuota internet, dan subsidi listrik.

photo
Seorang pegawai Bulog memperlihatkan beras bantuan sosial (bansos) PPKM Darurat Covid-19 yang akan disalurkan kepada masyarakat di Dumai, Riau, Senin (19/7/2021). Bulog Dumai mulai menyalurkan bansos beras PPKM Darurat Covid-19 dari Kemensos sebanyak 168,950 ton beras kepada 16.895 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). - (ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid)

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyerahkan bantuan sembako dan uang tunai pada warga yang terdampak kebijakan PPKM Darurat. Langkah ini dilakukan selagi ia menunggu kejelasan data warga yang mendapatkan bansos dari Kementerian Sosial dan Kementerian Desa. Dari rapat terakhir, warga Jawa Barat yang mendapatkan Bansos dari Pusat mencapai 63 persen.

Selain itu, Ridwan Kamil menilai, dampak PPKM Darurat ada warga terdampak baru yang menurutnya tidak bisa masuk dalam data formal. “Ini agak sulit, harus improvisasi di lapangan, pemprov bersama kota/kabupaten menyisihkan anggaran untuk mereka yang tidak ter-cover Pusat,” ujar Emil, sapaan Ridwal Kamil.

Emil mengajak elemen-elemen sosial untuk bersama-sama Pemprov Jabar mendata warga yang layak mendapatkan bantuan. Dia menyatakan logistik sembako cukup, tapi kekurangan pasuka untuk menyisir mereka yang seharusnya mendapat bantuan tapi tidak terdata secara formal.

Saat ditanya asal logistik tersebut, Emil mengaku memaksimalkan CSR dan pertemanan, juga mengatur anggaran agar bisa optimal. “Dari anggaran yang tadinya buat obat 100 persen, kemudian pemerintah pusat juga bikin program gratis, jadi setengahnya saya putuskan akan disisihkan untuk bansos sembako tunai kepada yang tidak terdaftar formal, yang tadinya dari biaya obat,” ujar dia.

Pemkab Garut, Jabar, akan meberikan bansos yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Bupati Garut, Rudy Gunawan, mengatakan, bansos sebesar Rp 200 ribu hingga Rp 250 ribu per keluarga diambil dari APBD. “Yang terdampak sekarang ini ada PKL, kurir delman, tukang becak, itu ada KTP dan kartu keluarga itu didaftarkan. Bisa diselesaikan hari ini dan hari Jumat terakhir,” kata dia.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menginstruksikan semua pihak memastikan bansos untuk masyarakat tersalurkan. Bagi Jateng, kata dia, memang hanya ada dua kemungkinan terkait dengan kebijakan PPKM Darurat, yakni diperpanjang atau tidak. Kalau PPKM diperpanjang, bansosnya harus keluar agar masyarakat bisa tenang.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Perum BULOG (perum.bulog)

Sumber lain seperti CSR, Baznas dan lainnya, kata Ganjar, juga harus dipastikan tersalurkan untuk masyarakat dengan tepat sasaran. “Maka tadi saya langsung rapat dengan teman-teman untuk memastikan itu (tepat sasaran). Kami petakan dari pusat, bansosnya dikeluarkan. Kami juga minta tembusan agar bisa kami pastikan pelaksanaannya di bawah,” ujar dia.

Menteri Sosial Tri Rismaharini meminta warga masyarakat yang masuk kategori Keluarga Penerima Manfaat (KPM), namun belum menerima bansos untuk tetap tenang. Mensos memastikan bansos dalam PPKM Darurat atau PPKM Level 4 ini pasti akan tersalurkan semua, baik itu BST, PKH dan BPNT/Kartu Sembako.

Risma menyebut, karena masa kedaruratan ini, pemerintah menyalurkan bantuan cukup beragam untuk masyarakat. Sedangkan penyalurannya harus tepat dan penuh kehati-hatian agar semua KPM mendapatkan, tidak ada yang terkecualikan.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat