Karyawan melintasi layar monitor pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (11/6). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mewaspadai adanya risiko aliran modal keluar. | ANTARA FOTO/RENO ESNIR

Ekonomi

15 Jun 2021, 04:00 WIB

Waspadai Risiko Arus Modal Keluar

Menkeu mewaspadai risiko aliran modal keluar atau capital outflow dari pasar negara berkembang.

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mewaspadai adanya risiko aliran modal keluar atau capital outflow dari pasar negara berkembang termasuk Indonesia.

Menurut Sri, ekspektasi pemulihan ekonomi memberikan dampak peningkatan inflasi di Amerika Serikat. Pemerintah pun mewaspadai adanya kebijakan tapering dari bank sentral negara maju yang bisa berdampak terhadap pasar keuangan dalam negeri.

“Ini memicu capital outflow dari semua emerging market termasuk Indonesia. Sehingga saat terjadi spekulasi atau kekhawatiran itu, capital outflow terjadi dan menekan nilai tukar termasuk surat berharga negara (SBN),” ujarnya saat rapat kerja bersama Komisi XI di Gedung DPR secara virtual, Senin (14/6).

photo
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/6). Raker tersebut membahas evaluasi perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan kuartal I 2021. - (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

Menurut Sri, pemerintah juga mewaspadai potensi penurunan daya dukung investor global terhadap pembiayaan defisit fiskal dari sisi pasar SBN. Sehingga, pemerintah juga akan melakukan penguatan dari sektor fiskal dan potensi pembiayaan.

“Kemenkeu memiliki surat keputusan bersama dengan Bank Indonesia yaitu burden sharing atau berbagi beban. Bank sentral menjadi pembeli siaga dalam hal SBN,” ucapnya.

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) juga akan memberikan perhatian khusus pada sektor-sektor yang masuk dalam kelompok pemulihan lambat atau slow starter. Sri mengatakan, kelompok perdagangan, konstruksi, transportasi, dan jasa-jasa mengalami kontraksi penjualan paling dalam akibat pandemi Covid-19 dan membutuhkan waktu yang lama untuk bangkit.

“Ketika Covid naik, mereka turun. Ketika Covid turun mereka pulih tapi slow. Ini jadi tidak simetris dan ini merupakan kelompok yang harus kita perhatikan,” kata Menkeu.

Pemulihan di kelompok slow starter, lanjut Menkeu, sangat berbeda dengan kelompok pendorong pertumbuhan yakni industri manufaktur. Meskipun sempat terpukul, namun bisa mulai bangkit.

“Kalau dikoneksikan dengan belanja untuk listrik sudah mulai meningkat di semua industri, ini diharapkan makin naik ke atas,” ujarnya.

photo
Nasabah melakukan transaksi melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di Jakarta, Ahad (23/5). - (GALIH PRADIPTA/ANTARA FOTO)

Interest coverage ratio (ICR) atau kemampuan membayar kelompok slow starter dan growth driver rendah dan perbankan juga menghindari untuk memberikan kredit. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu melakukan intervensi untuk mendorong pemulihan kedua kelompok tersebut.

“Ini adalah tantangan pemulihan ekonomi yang kami di KSSK terus membahasnya. Apalagi yang harus kita lakukan, policy mix yang bisa kita formulasikan,” jelasnya.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyebut, likuiditas moneter saat ini sangat longgar karena berbagai kebijakan yang sudah berjalan. Hal itu mulai dari quantitative easing (QE) hingga skema burden sharing juga pembelian Surat Berharga Negara (SBN) oleh BI.

"Likuiditas dari sisi moneter sangat longgar karena QE atau penambahan likuiditas sudah mencapai Rp 93,4 triliun tahun ini. Sehingga secara total mencapai Rp 819 triliun, naik 5,3 persen," kata Perry.

BI juga terus berpartisipasi dalam pembelian SBN di pasar perdana untuk pendanaan APBN. Pada 2021, BI sudah membeli SBN sebesar Rp 115,8 triliun. Selain itu, pada awal Februari 2021, BI membeli SBN melalui pasar sekunder sebesar Rp 8,6 triliun untuk stabilisasi nilai tukar rupiah.

Sehingga, secara keseluruhan intervensi BI tersebut dari tahun lalu mencapai Rp 473,4 triliun. Perry mengatakan, ini memperlihatkan koordinasi KSSK yakni sisi moneter mendukung fiskal.

"Itu kenapa likuiditas di perbankan longgar seperti rasio alat likuid itu tinggi mencapai 33,6 persen dan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) juga cukup tinggi sebesar 10,9 persen," kata Perry.

Likuiditas perekonomian yang ditunjukan dengan M1 yakni uang beredar dalam arti sempit meningkat 17,4 persen dan M2 meningkat 11,5 persen. Jadi, kata Perry, dari sisi stabilitas moneter, inflasi terkendali dan likuiditas longgar.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai, peningkatan porsi penyaluran kredit perbankan untuk sektor UMKM bisa mempercepat pemulihan ekonomi. Menurutnya, kebijakan itu dapat langsung memberikan efek ganda meningkatkan aktivitas ekonomi dan menyerap lapangan kerja.

“Mendorong perbankan agar memperbesar porsi kredit UMKM menjadi salah satu solusi yang dapat dengan cepat berimplikasi pada pemulihan ekonomi. Perputaran bisnis UMKM relatif bisa dengan cepat menaikkan produksi dan langsung bersentuhan dengan penyerapan tenaga kerja,” kata Eko.

Sumber : Antara


×