Deretan gedung terlihat di kawasan Manggarai,Jakarta Selatan, Selasa (23/2/2021). Jalan memutar ketiga adalah pada teknologi yang velocity-nya tinggi misalnya teknologi informasi. | Republika/Thoudy Badai
16 Apr 2021, 03:00 WIB

Jalan Memutar Membangun Kapabilitas

Jalan memutar ketiga adalah pada teknologi yang velocity-nya tinggi misalnya teknologi informasi.

BADRI MUNIR SUKOCO, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Direktur Sekolah Pascasarjana, Universitas Airlangga

Dalam sebuah webinar awal bulan ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengakui, sulit bagi Indonesia keluar dari middle income trap (MIT). Indonesia secara resmi memasuki status upper middle- income countries sejak 2019 (4.136 dolar AS).

Jika GDP per kapita Indonesia tumbuh dengan rata-rata 10 tahun terakhir, perlu 64 tahun (2085) agar kita lepas dari MIT. Lebih lanjut, Menkeu berargumentasi, kesulitan Indonesia karena rendahnya total factor productivity dan nilai tambah berdasarkan inovasi.

Meskipun usia penduduk yang muda menjadi sumber daya ideal bagi Indonesia (64,69 persen penduduk berumur 40 tahun menurut Sensus Penduduk 2020), tidak akan bisa bersaing jika inovasi dan produktivitasnya rendah.

Terkait

 
Indonesia masih menduduki posisi 74 dunia untuk kapabilitas berinovasi berdasarkan  GCR tahun 2019. 
 
 

Keun Lee (2019) menyampaikan, menjadi negara maju perlu kapabilitas inovasi tinggi. Indonesia masih menduduki posisi 74 dunia untuk kapabilitas berinovasi berdasarkan  GCR tahun 2019. Tentu akselerasi kapabilitas inovasi Indonesia perlu ditingkatkan.

Penyebab MIT

Buku Kicking Away the Ladder (Chang, 2002) memberi ilustrasi terjalnya menapaki tangga menjadi negara maju, penuh halangan bahkan tertendang. Ini dialami Brasil atau Argentina yang pernah punya GDP per kapita 12 ribu dolar AS, lalu ke level 9.000-an dolar AS

Ada tiga penyebab MIT (Lee, 2019), yakni kegagalan pengembangan kapabilitas, ukuran perusahaan, dan hambatan hak kekayaan intelektual (HAKI). Kegagalan pengembangan kapabilitas terkait sulitnya membangun kapabilitas inovasi di negara berkembang.

Bukan terkait anggaran R&D yang dialokasikan, baik oleh negara maupun perusahaan. Asumsi ini akan valid bila perusahaan mampu melakukan R&D. Dengan kata lain, butuh level kapabilitas tertentu hingga anggaran R&D termanfaatkan hingga terhilirisasi dengan baik.

Tentu anggaran Indonesia yang hanya 0,3 persen dari GDP (Malaysia 1,4 persen, Singapura 1,9 persen, Cina 2,2 persen, AS 2,8 persen) perlu ditingkatkan dan disinergikan dengan industri.

 
Kegagalan ukuran perusahaan, terkait  kurangnya perusahaan berkelas dunia di negara berkembang karena perekonomian didominasi dan digerakkan UMKM.
 
 

Kegagalan ukuran perusahaan, terkait  kurangnya perusahaan berkelas dunia di negara berkembang karena perekonomian didominasi dan digerakkan UMKM. Dibutuhkan perusahaan berkelas dunia berskala global yang bisa menjadi lokomotif perekonomian.

Misalnya, dari Top 100 Perusahaan Terbesar Dunia (Forbes 2020), AS  memiliki 37 perusahaan, Cina 18 perusahaan, Jepang 8 perusahaan. Wakil Indonesia tertinggi adalah Bank Rakyat Indonesia (nomor 347 dunia).

Hambatan HAKI valid untuk mendorong inovasi yang lebih maju bila perusahaan dan negara memiliki kapabilitas inovasi. Bila belum memiliki, justru akan menyulitkan bagi latecomers, seperti Indonesia, untuk membangun teknologinya.

Pada 2019, terdapat 10.514 paten yang diberikan ke Indonesia. Sangat kecil dibandingkan Cina (452.804 unit), AS (354.430 unit), maupun Jepang (179.910 unit).

Apalagi data dari World Intellectual Property Organization (WIPO) menunjukkan, 93,40 persen paten yang diberikan ke Indonesia bukan berasal dari dalam negeri kita (non-resident). Ketika domestikasi rendah (Lundvall, 2014), manfaat bagi Indonesia juga rendah.

Jalan memutar

Jalan memutar disarankan oleh Lee (2019) menggunakan kisah sukses Korea Selatan dalam membangun kapabilitas inovasinya. Langkah ini juga digunakan Jepang pada era 1950-1960 maupun Cina mulai 2000 hingga sekarang (Koo, 2018).

Jalan memutar pertama adalah inovasi yang imitatif pada peraturan HAKI yang agak longgar (petty patent).

Petty (utility) patent adalah HAKI eksklusif yang diberikan kepada beberapa negara untuk inovasi teknis, terkait produk atau peralatan, pada kurun terbatas, misalnya 6 hingga 10 tahun berdasarkan Paris Convention. Ini lebih pendak dari 20 tahun waktu normal HAKI.

 
Jalan memutar ketiga adalah pada teknologi yang velocity-nya tinggi (daur hidup teknologinya pendek), misalnya teknologi informasi.
 
 

Kedua, memanfaatkan global value chains (GVCs) guna mengembangkan kapabilitas inovasi. Belajar dari GVCs, misalnya menjadi original equipment manufacturing pada industri global memampukan Indonesia memproduksi teknologi bernilai tambah.

Selanjutnya, me-leverage kapabilitas tersebut dengan melayani pasar domestik pada segmen rendah. Seiring waktu, ketika volume penjualan domestik tinggi,  memampukan perusahaan melakukan R&D dan inovasi yang bernilai tambah tinggi.

Hal sama ditempuh Samsung pada 1990-an maupun Haier pada 2000-an, dan Huawei pada 2010-an.

Jalan memutar ketiga adalah pada teknologi yang velocity-nya tinggi (daur hidup teknologinya pendek), misalnya teknologi informasi. Setelah berhasil, baru diikuti teknologi dengan daur hidup panjang, misalnya farmasi.

Alasannya, entry barriers rendah dengan inovasi yang cepat memberikan kesempatan bagi pendatang baru mengalahkan pejawat. Ini berhasil dilakukan Jepang pada 1950-an dengan peralatan elektronik kemudian industri otomotif.

Menjadi negara maju adalah harapan bangsa Indonesia tahun 2045. Keluar dari MIT perlu dirancang dengan baik. Dibutuhkan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi melalui transformasi ekonomi pada teknologi yang bernilai tambah tinggi.

Hal ini bisa terjadi ketika kapabilitas inovasi yang dimiliki Indonesia mencukupi. Dibutuhkan komitmen jangka panjang dari pemerintah, industri, dan perguruan tinggi Indonesia untuk catch-up teknologi dengan kapabilitas inovasi yang memadai. 


×