JAKARTA -- Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara terkait polemik impor beras yang diwacanakan pemerintah. Dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jumat (26/3) malam, Jokowi memastikan bahwa beras petani tetap akan diserap oleh Perum Bulog. 

Jokowi pun menyatakan bakal meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menyiapkan anggaran penyerapan beras petani. "Saya pastikan beras petani akan diserap oleh Bulog dan saya segera memerintahkan Menkeu agar membantu terkait anggarannya. Saya tahu kita memasuki masa panen dan harga beras di tingkat petani belum sesuai yang diharapkan," ujar Presiden Jokowi. 

Presiden juga memastikan bahwa impor beras tidak akan terjadi sampai Juni 2021. Kendati begitu, ia tidak menampik adanya nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Indonesia dengan Thailand dan Vietnam terkait rencana impor beras. 

Jokowi mengatakan, nota kesepahaman itu dibuat untuk berjaga-jaga mengingat pandemi Covid-19 berpotensi mengganggu pasokan beras.  "Saya pastikan sampai Juni 2021 tidak ada beras impor yang masuk ke negara kita. Olah karena itu, saya minta segera hentikan perdebatan yang berkaitan dengan impor beras. Ini justru bisa membuat harga jual gabah di tingkat petani turun atau anjlok," kata Jokowi. 

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi sebelumnya mengatakan, rencana impor beras hanya untuk menstabilkan harga beras, menjaga stabilitas, dan ketahanan pangan. Pemerintah tidak ingin harga beras melonjak saat pandemi karena kurangnya pasokan dan pada saat yang sama tidak akan menurunkan harga gabah kering petani. 

Menurut Lutfi, pemerintah tetap menjamin harga beras dan gabah kering petani tetap stabil meskipun Indonesia tengah dilanda pandemi. Ia menilai, kritik terkait rencana impor beras satu juta ton yang dianggap akan menurunkan harga beras petani tidak tepat.

"Tidak ada niat pemerintah untuk menurunkan harga beras petani, terutama saat sedang panen raya," tutur M Lutfi dalam keterangan yang diterima Republika, Kamis (18/3). Ia menjelaskan, pemerintah sejak awal sama sekali tak berniat menjatuhkan harga beras petani, terutama saat petani sedang panen raya. 

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso pada Kamis (25/3) mengaku optimistis produksi beras dalam negeri mencukupi kebutuhan nasional. Ia menegaskan, proses penyerapan gabah masih terus berlangsung dan akan mencapai stok 1 juta ton sesuai batas yang diinginkan pemerintah.

Pekerja menjemur gabah di area penggilingan padi Putra Tani di Kampung Dermayon, Kramatwatu, Serang, Banten, Rabu (24/3/2021). Menurut Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Kabupaten Serang Subagyo, harga gabah kering giling (GKG) yang sebelumnya Rp 5.600 per kg pada masa puncak panen seperti sekarang turun menjadi hanya Rp 4.500 per kg dan petani kesulitan menjual gabah secara cepat akibat lambannya penyerapan gabah oleh Bulog saat penawaran gabah meningkat. - (ASEP FATHULRAHMAN/ANTARA FOTO)

SHARE    

"Tiga tahun saya jadi dirut, tidak ada impor oleh Bulog khususnya beras. Kami buktikan produksi dalam negeri cukup, bahkan beras sisa impor 2018 yang jadi masalah," kata Budi. 

Budi mengatakan, Bulog telah melakukan penyerapan gabah setara beras hingga sebanyak 902 ribu ton untuk cadangan beras pemerintah. Menurutnya, jumlah itu sudah meningkat dari volume sebelumnya sebanyak 800 ribu ton. Adapun total stok beras Bulog dari CBP dan beras komersial sebanyak 923 ribu ton.

Ia menegaskan, Bulog percaya kepada data-data terakhir yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pertanian (Kementan), produksi tahun ini akan mengalami kenaikan dari tahun lalu. "Kita harus percaya itu, kalau tidak percaya, harus percaya sama siapa karena itu negara. Dan sampai sekarang kita buktikan beras stabil," katanya.

Buwas pun mengaku telah membuktikan langsung data-data yang dirilis terkait perberasan. Menurutnya, hingga saat ini panen raya memang terjadi dan tengah terjadi peningkatan produksi.

Namun, ia mengatakan, hasil panen padi kali ini memang tengah di bawah standar kualitas lantaran tingginya kadar air. Hal itu membuat Bulog tidak dapat leluasa dalam menyerap gabah. Budi mengatakan, persoalan itu seharusnya diintervensi langsung oleh pemerintah dengan menyiapkan mesing-mesin pengering di lumbung padi demi membantu petani. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat