JAKARTA -- Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi melakukan pertemuan dengan Menlu Palestina Riyad Maliki di Laut Mati, Yordania, Rabu (10/2). Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas beragam isu, termasuk pemilihan umum Palestina. 

"Kami sangat menghargai untuk bertemu di titik terdekat Palestina. Saya sangat senang, pertemuan ini merupakan pertemuan yang penuh rasa persaudaraan," ujar Maliki didampingin Retno dalam jumpa pers virtual, Rabu.

Maliki menganggap Indonesia sebagai saudara Palestina. Menurut dia, pemerintah hingga berbagai lenbaga termasuk rakyat Indonesia memiliki komitmen tegas mendukung kemerdekaan Palestina. 

"My dear sister, terima kasih telah berusaha datang meski tidak mudah, terlebih saat pandemi Covid-19. Terima kasih banyak. Saya sangat menghargai diskusi yang kami lakukan dan membuahkan hasil yang sangat menyeluruh," kata Maliki kepada Retno.

Tangkapan layar pertemuan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dengan Menlu Palestina Riyad Maliki di Laut Mati, Yordania, Rabu (10/2). - (Fergi Nadira/Republika)

SHARE    

Terkait pemilu di Palestina, Retno mengungkapkan tentang pentingnya persatuan dan soliditas Palestina. Palestina akan menggelar pemilu legislatif pada 22 Mei dan pemilihan presiden pada 31 Juli. Ini akan menjadi pemilu Palestina untuk pertama kalinya dalam 15 tahun.

"Persatuan yang kuat sangat penting untuk memastikan pemilu yang sukses di Palestina," ujar Retno. 

Indonesia siap mengirimkan pemantau pemilu, atas permintaan Malik. Retno menegaskan, kembali posisi prinsip Indonesia dalam perjuangan Palestina yang akan tetap solid dan tidak berubah. Dukungan Indonesia terhadap isu Palestina pun akan selalu didasarkan pada resolusi Dewan Keamanan PBB, serta parameter yang disepakati secara internasional, termasuk solusi dua negara. 

"Saya sangat senang bahwa prinsip-prinsip ini juga dibicarakan selama pertemuan Liga Arab di Kairo belum lama ini," ujar Retno. 

Retno juga menekankan bahwa perlunya menjajaki kemungkinan jalan untuk dimulainya kembali pembicaraan damai. Indonesia pun siap untuk berkontribusi dalam perundingan damai Palestina dengan Israel. "Dan kondisi kondusif seperti itu juga diharapkan dari pihak Israel antara lain dengan menghentikan aneksasi," ujar Retno. 

Perempuan Palestina dan anak-anaknya beraktifitas di luar tenda mereka yang rusak dihancurkan pasukan Israel di Al -Hamsa, Lembah Yordan, Senin (8/2). - (EPA-EFE/ALAA BADARNEH)

SHARE    

Satu hari sebelumnya, Retno Marsudi melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Yordania Ayman Safadi di Amman pada Selasa (9/2). Selain membahas hubungan dan kerja sama bilateral, mereka turut membicarakan isu Palestina. Faksi-faksi Palestina, Selasa (9/2) menyepakati mekanisme pemilihan umum (pemilu) Palestina yang direncanakan digelar tahun ini. Mereka sepakat akan berpegang pada pelaksanaan pemilihan legislatif akan digelar 22 Mei dan pemilihan presiden pada 31 Juli. Ini akan menjadi pemilu Palestina untuk pertama kalinya dalam 15 tahun.

Hamas dan Fatah sepakat membentuk pengadilan pemilihan berdasarkan konsensus nasional antara hakim dari Yerusalem Timur, Tepi Barat, dan Gaza. "Pengadilan tersebut akan secara eksklusif bertanggung jawab--bukan badan peradilan lainnya--untuk mengikuti apa yang terkait dengan proses pemilihan, hasil dan kasus yang macet," kata pernyataan bersama dari Dialog Nasional Palestina, dikutip laman Anadolu Agency, Rabu (10/2). 

Kesepakatan itu adalah hasil pertemuan Hamas dan Fatah yang digelar di ibu kota Mesir, Kairo, pada Senin dan Selasa. Pertemuan yang difasilitasi Pemerintah Mesir ini membahas masalah-masalah terkait penyelenggaraan pemilu Palestina. 

Kelompok-kelompok di Palestina sepakat bahwa Presiden Palestina Mahmoud Abbas akan mengeluarkan keputusan presiden untuk membentuk pengadilan. Pernyataan terakhir ini menegaskan bahwa polisi Palestina akan bertanggung jawab penuh untuk mengamankan proses pemilihan, termasuk menjaga tempat pemungutan suara. 

Perempuan Palestina mengibarkan bendera memeringati hari jadi Hamas di Jalur Gaza, beberapa waktu lalu.  (AP Photo/Khalil Hamra) - (AP)

SHARE    

Pernyataan bersama pada akhir sesi dua hari itu mengatakan, Hamas dan Fatah serta 12 faksi Palestina lainnya, termasuk gerakan Jihad Islam militan, berjanji untuk mematuhi jadwal untuk pemungutan suara dan menghormati dan menerima hasil. Namun, Jihad Islam kemudian mengeluarkan pernyataan untuk tidak berpartisipasi dalam pemilu. 

Fatah dan Hamas juga setuju untuk membebaskan para tahanan yang ditahan atas dasar politik di Tepi Barat dan Gaza. Kampanye juga dapat digelar dengan bebas. 

Hamas dan Abbas berselisih sejak Hamas memimpin Jalur Gaza mulai 2007. Setahun sebelumnya, Hamas memenangi pemilu namun hasil ini tidak diakui Fatah maupun dunia internasional. Sejak saat itu, Fatah mengendalikan Tepi Barat dan Hamas mengendalikan Jalur Gaza. Fatah adalah faksi nasionalis pimpinan Abbas, sementara Hamas merupakan barisan oposisi pemerintah. 

Ada 2,8 juta pemilih yang memenuhi syarat di Gaza dan Tepi Barat. Namun, masih ada sejumlah ganjalan saat ini. Palestina ingin menggelar pemilu di Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur. Konsensus internasional menyepakati wilayah itu akan menjadi Palestina saat berdiri sebagai negara kelak. 

Namun, belum jelas apakah Israel mengizinkan pemilu di Yerusalem Timur dan sebagian Tepi Barat. Kedua wilayah itu masih dianeksasi Israel. Sedangkan Israel sendiri melarang otoritas Palestina menjalankan wewenangnya di Yerusalem Timur. 

Yakin menang

Sementara, Hamas mengatakan yakin akan mencetak kemenangan dalam pemilihan parlemen Palestina mendatang. Hal ini disampaikan seorang sumber yang dekat dengan gerakan Hamas.

Mereka mengatakan juga tidak berniat menerima kondisi Kuartet Timur Tengah (AS, PBB, Rusia dan UE) untuk pengakuan pemerintah Palestina, penolakan kekerasan, pengakuan hak Israel untuk hidup di Palestina, dan komitmen untuk mematuhi semua perjanjian yang ditandatangani antara Palestina dan Israel.

Program pemilihan Hamas akan serupa dengan yang digunakan untuk memenangkan hati dan pikiran rakyat Palestina selama pemilihan parlemen 2006. Kemudian, kandidat Hamas mencalonkan diri sebagai bagian dari daftar bernama "Blok Perubahan dan Reformasi" di bawah slogan "Islam adalah solusinya. Satu tangan membangun, yang lain menolak. Ya untuk reformasi, ya untuk perubahan."

Ada dua alasan utama mengapa Hamas memenangkan pemilihan parlemen terakhir. Pertama, ada perpecahan di antara Fatah, banyak di antara para anggotanya yang tidak puas memilih untuk maju sebagai calon independen. Kedua, ada rasa frustrasi yang meluas dengan korupsi yang merajalela di para pemimpin Fatah dan Otoritas Nasional Palestina (PA).

Pada tahun 1996, Hamas memboikot pemilihan parlemen pertama karena diadakan di bawah payung Kesepakatan Oslo, yang terus ditentangnya. Namun pada tahun 2006, Hamas berubah pikiran dan memutuskan untuk berpartisipasi dalam pemilihan parlemen, Dewan Legislatif Palestina (PLC). Hasilnya adalah kemenangan bagi Hamas yang memperoleh 44,45 persen suara dan memenangkan 74 dari 132 kursi.

Berbicara kepada publik Palestina sebelum pemilihan itu, Blok Perubahan dan Reformasi mengatakan mereka berusaha untuk membangun masyarakat sipil Palestina yang berkembang dan mengarahkan sistem politik Palestina serta program politik dan reformasinya untuk mencapai hak-hak nasional rakyat Palestina.

Daftar Hamas menekankan bahwa sejarah Palestina adalah bagian dari tanah Arab dan Islam, dan itu adalah hak rakyat Palestina yang tidak melewati undang-undang pembatasan.

Rakyat Palestina, daftar tersebut mencatat, masih dalam tahap pembebasan nasional dan mereka memiliki hak untuk bekerja memulihkan hak-hak mereka dan mengakhiri pendudukan dengan menggunakan segala cara termasuk perlawanan bersenjata. Perlawanan dalam segala bentuknya adalah hak alami rakyat Palestina untuk mengakhiri pendudukan dan mendirikan negara Palestina dengan Yerusalem sebagai ibukotanya.

Daftar Hamas juga berjanji untuk menjadikan hukum Islam sebagai sumber utama legislasi di Palestina dan menghormati kebebasan publik. Selain itu, daftar Hamas berjanji untuk menghentikan penangkapan politik dan berjanji untuk melindungi lembaga masyarakat sipil.

Namun pada Juli 2007, kelompok itu melancarkan kudeta dengan kekerasan terhadap PA dan menguasai Jalur Gaza. Puluhan warga Palestina tewas dalam kekerasan itu.

Sejak saat itu Hamas telah menangkap ribuan warga Palestina, terutama yang berafiliasi dengan saingannya di Fatah, selain jurnalis, aktivis politik, pembela hak asasi manusia, dan pekerja masyarakat sipil.

Kampanye pemilihan Hamas 2006 juga berfokus pada korupsi, sebuah masalah yang telah mengganggu banyak orang Palestina sejak dimulainya PA pada tahun 1994. "Dana publik adalah hak semua rakyat Palestina dan harus digunakan untuk mendanai pembangunan Palestina yang komprehensif dengan cara yang mencapai keadilan dari penyalahgunaan, korupsi dan penggelapan,” kata Hamas dalam program pemilihannya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat