Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat sambutan dalam pembukaan Musyawarah Nasional ke-10 MUI Tahun 2020, Rabu (25/11). | Dok. KIP/Setwapres
26 Nov 2020, 02:00 WIB

'Jadikan Islam Wasathiyah Sebagai Landasan' 

Munas MUI dapat merumuskan langkah strategis untuk memperkuat wasathiyah Islam masyarakat Indonesia.

JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) diharapkan terus menjadikan Islam wasathiyah atau Islam yang moderat sebagai landasan kerja dan berpikir lembaga. Islam wasathiyah harus menjadi solusi di tengah menguatnya indikasi radikalisme. 

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum MUI yang juga Wakil Presiden KH Ma'Aruf Amin dalam pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) X MUI di Jakarta, Rabu (25/11). Munas yang digelar secara luring dan daring tersebut mengangkat tema “Meluruskan Arah Bangsa dengan Wasathiyatul Islam, Pancasila serta UUD 1945 Secara Murni dan Konsekuen”. 

Kiai Ma'ruf mengatakan, Islam wasathiyah telah menjadi landasan kerja pengurus MUI periode 2015-2020 dan ditetapkan dalam Munas IX MUI tahun 2015. Ia menjelaskan, selama lima tahun terakhir, Dewan Pimpinan MUI menjadikan keputusan munas 2015 tersebut sebagai manhaj MUI dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. 

“Pengarusutamaan Islam wasathiyah dipandang sebagai sebuah kebutuhan mendesak seiring dengan menguatnya indikasi radikalisme di masyarakat, baik radikalisme kiri maupun radikalisme kanan,” kata Kiai Ma'ruf. 

Terkait

Ia menjelaskan, radikalisme kiri merupakan gerakan liberalisme dan sekularisme dalam beragama. Sedangkan, radikalisme kanan merupakan gerakan radikalisme dalam beragama dan terorisme berkedok agama. Wasathiyah, kata Kiai Ma'ruf, adalah cara berpikir, bersikap, dan bertindak secara moderat, tidak berlebihan, tapi juga tidak berlaku masa bodoh. 

“Wasathiyah adalah cara berpikir yang tidak terlalu rigid dan tidak terlalu longgar atau permisif. Oleh karena itu, sikap wasathiyah adalah sikap yang moderat di antara dua ekstrem,” ujar dia. 

Kiai Ma'ruf menegaskan, Islam wasathiyah sebagai cara berpikir, bersikap, dan bertindak harus tetap menjadi pedoman dalam setiap kiprah MUI pada masa yang akan datang. Dalam kesempatan tersebut, Kiai Ma'ruf menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja sama dengan MUI dalam merealisasikan berbagai program kegiatan. 

"Dan di penghujung masa bakti kepengurusan ini, saya sebagai ketua umum (MUI), mandataris Munas IX MUI tahun 2015, memohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan," ujarnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi peran MUI dalam menjembatani komunikasi antara ulama dan pemerintah. Menurut Jokowi, MUI juga berkontribusi dalam mencerdaskan serta memberdayakan ekonomi umat sehingga tercipta suasana yang harmonis, baik di internal umat Islam maupun kerukunan antarumat beragama di Tanah Air. 

“Dalam perjalanannya, MUI telah menjadi tenda besar umat Islam. MUI menjadi pelayan umat dengan komitmen dan peran yang telah teruji dalam membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam di mana pun berada,” kata Jokowi saat meresmikan pembukaan Munas X MUI secara virtual. 

photo
Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat sambutan dalam pembukaan Musyawarah Nasional ke-10 MUI Tahun 2020, Rabu (25/11). - (Dok Setwapres)

Presiden menegaskan, pemerintah mendukung penuh ikhtiar MUI dalam mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin di dalam masyarakat yang majemuk. Ia mengatakan, corak keislaman di Indonesia identik dengan pendekatan dakwah kultural yang persuasif dan damai, tidak menebarkan kebencian, serta jauh dari karakter ekstrem dan merasa benar sendiri.

“Karena hakikat berdakwah adalah mengajak umat ke jalan kebaikan sesuai akhlak mulia Rasullullah SAW,” kata dia. Menurut Jokowi, ikhtiar MUI untuk mewujudkan Islam yang menjadi rahmat bagi alam semesta juga didukung oleh seluruh elemen bangsa yang sadar untuk hidup berdampingan demi kemajuan bangsa. 

Presiden juga mengapresiasi peran MUI yang turut melakukan langkah responsif dalam mencegah penularan Covid-19 dengan menyusun sejumlah fatwa dan panduan beribadah. Jokowi mengatakan, fatwa MUI tersebut memberikan kemudahan dan keamanan bagi umat Islam untuk beribadah pada masa pandemi. 

MUI juga dinilai konsisten menyuarakan pentingnya mematuhi protokol kesehatan dalam berkegiatan serta mengutamakan keselamatan jiwa. “Keterlibatan aktif MUI untuk mengajak umat disiplin menjalankan protokol kesehatan akan menjadi teladan yang baik dan dengan keteladanan para ulama, para habib, dan tokoh agama, tokoh masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan, insya Allah, tugas berat pemerintah akan menjadi semakin ringan,” ujar Presiden.

Dalam pidatonya, Presiden juga meminta MUI turut membantu mengawal program vaksinasi di masyarakat. Sebab, vaksinasi merupakan jalan keluar untuk mengatasi pandemi. Dengan itu, kesehatan masyarakat cepat pulih dan ekonomi dapat bangkit kembali.

Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Pendidikan dan Kaderisasi MUI Amirsyah Tambunan dalam kesempatan terpisah mengatakan, tema Munas MUI tahun ini dirancang untuk meluruskan arah bangsa dengan moderasi Islam, Pancasila, dan UUD 1945. "MUI bersama umat dan pemerintah membangun bangsa yang searah dengan nilai Pancasila, juga membangun pemahaman umat dengan Islam moderat atau Islam yang mampu mewujudkan keadilan,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (25/11).

Amirsyah menjelaskan, ada beberapa agenda yang dibahas dalam munas kali ini. Di antaranya, munas membahas penyempurnaan pedoman dasar rumah tangga dan membahas garis besar program kerja lima tahun ke depan. Selain itu, munas membahas soal fatwa yang menyangkut banyak hal, termasuk mengenai haji dan zakat. Kemudian, munas memberi rekomendasi untuk pihak dalam dan luar negeri agar dunia Islam bisa bersinergi untuk mewujudkan perdamaian.

Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI KH Cholil Nafis mengatakan, MUI sebagai payung besar umat Islam harus bisa menaungi, melayani, dan mendukung kepentingan umat. Namun, menurut dia, MUI juga merupakan mitra pemerintah. “Mitra itu bukan musuh, tapi teman. Teman itu mengingatkan teman jika ada yang salah. Ada kalanya MUI memberikan kritik dan masukan jika pemerintah melenceng," katanya. 

Selain membahas program, Munas MUI akan memilih ketua umum dan kepengurusan untuk periode 2020-2025. Menurut Kiai Cholil, posisi ketua umum biasanya diisi kader dari NU atau Muhammadiyah. Ada beberapa nama yang santer disebut akan menjadi kandidat calon ketua umum MUI. Beberapa nama yang beredar dari NU adalah Rais Aam PBNU KH Miftakhul Ahyar dan Prof Nasaruddin Umar. Dari Muhammadiyah muncul lagi nama Syafiq Mughni dan KH Muhyiddin Junaidi.

Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam menambahkan, pihaknya juga sudah menyiapkan lima draf fatwa yang nanti akan dibahas dalam Munas MUI. Salah satunya berkaitan dengan haji dan umrah. 

Perkuat Moderasi Islam 

Menteri Agama Fachrul Razi juga berharap, Munas ke-10 MUI dapat merumuskan langkah-langkah strategis untuk memperkuat wasatiyatul Islam masyarakat Indonesia. Selain itu, diharapkan dapat meneguhkan komitmen kebangsaan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Menurut dia, pemahaman wasatiyatul Islam dan moderasi beragama penting dikedepankan di tengah kemajemukan Indonesia. "Semoga munas menghasilkan rumusan strategis terkait langkah ke depan MUI dalam merawat kerukunan umat beragama, serta persatuan dan kesatuan NKRI," kata Fachrul.

Munas ke-10 MUI digelar secara daring dan luring pada 25-27 November 2020. Munas kali ini mengangkat tema ‘Meluruskan Arah Bangsa dengan Wasatiyatul Islam, Pancasila, serta UUD NKRI 1945 secara Murni dan Konsekuen’.

Agenda utama Munas MUI, di antaranya, menilai pertanggungjawaban pengurus MUI periode 2015-2020, menyusun garis-garis besar program kerja nasional 2020-2025, dan menetapkan perubahan pedoman dasar dan pedoman rumah tangga MUI. Selain itu, menetapkan fatwa dan rekomendasi serta memilih pengurus MUI untuk masa bakti 2020-2025.

Fachrul juga mengingatkan bahwa MUI sebagai majelis dari umat beragama harus tetap menjadi contoh teladan terbaik bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian, mempromosikan kedamaian, kesejukan, dan toleransi, sebagaimana yang dicontohkan dan diteladankan Rasulullah SAW.

Terkait moderasi beragama, menag dalam kesempatan terpisah mengatakan, sejumlah kekerasan yang mengatasnamakan agama masih terjadi di berbagai negara. Ia menyebut, kekerasan telah mengusik rasionalitas dan nurani masyarakat dunia. Atas alasan itulah, menurut Fachrul, penguatan moderasi beragama mendesak dilakukan.

"Ujaran kebencian dan hasutan melakukan kekerasan yang dibungkus berbagai hegemoni dan identitas, baik agama, budaya, kelompok, maupun suku ini telah mengikis dan mengaburkan rasa saling menghormati, kasih sayang, perdamaian, dan persatuan," kata Fachrul dalam acara bertajuk ‘Kerukunan dan Moderasi Beragama dalam Konteks Kemajemukan Indonesia’ di kantor Kementerian Agama (Kemenag), Rabu (25/11).

Menag menilai, dialog kerukunan beragama saja saat ini tidak cukup dalam merawat kemajemukan Indonesia. Menurut dia, penguatan dan pengarusutamaan moderasi beragama sangat mendesak dilakukan tokoh agama, seluruh komponen masyarakat, serta pemerintah sebagai justifikasi kehadiran negara.

Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) MUI, Din Syamsuddin berharap, Munas  MUI dapat menghasilkan kepengurusan yang memantapkan fungsi MUI sebagai pelayan umat dan mitra kritis pemerintah. Menurut dia, MUI harus mengukuhkan posisi sebagai mitra kritis pemerintah.

"Hal itu bisa dilakukan MUI dengan tidak segan dan sungkan membela jika pemerintah benar dan mengoreksi pemerintah jika melakukan kesalahan," kata Din dalam pesan tertulis kepada Republika, Rabu (25/11).

Din menambahkan, MUI juga perlu memantapkan diri sebagai wadah musyawarah ulama, zuama, dan cendekiawan Muslim, dengan menjadi tenda besar bagi seluruh organisasi dan lembaga umat Islam. "Tidaklah baik jika MUI dikuasai oleh satu atau dua organisasi, maka kepemimpinan MUI masa depan perlu mengakomodasi segenap potensi umat Islam," ujarnya. 

Agenda Utama Munas MUI

Munas merupakan permusyawaratan tertinggi organisasi yang memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Menilai pertanggungjawaban pengurus MUI periode 2015-2020

2. Menyusun garis-garis besar program kerja nasional 2020-2025.

3. Menetapkan perubahan pedoman dasar dan pedoman rumah tangga MUI.

4. Menetapkan fatwa dan rekomendasi

5. Memilih pengurus MUI untuk masa bakti 2020-2025.

 


×