WASHINGTON -- Mayoritas pemilih Muslim di Amerika Serikat menjatuhkan pilihan mereka kepada kandidat presiden AS terpilih dari Partai Demokrat, Joe Biden, serta pendampingnya, Kamala Harris. Biden diharapkan memenuhi janji-janji yang ia sampaikan kepada komunitas Muslim pada masa kampanye lalu.

"Presiden terpilih Biden telah berjanji untuk mengakhiri ‘Muslim ban’ pada hari pertamanya menjabat, melibatkan Muslim di setiap tingkat pemerintahannya, serta mengatasi masalah diskriminasi rasial dan agama," kata Direktur Eksekutif Nasional the Council on American-Islamic Relations (CAIR) Nihad Awad dilansir Aljazirah, Senin (9/11). CAIR merupakan organisasi advokasi dan hak-hak sipil Muslim terbesar di AS.

Menurut Nihad, mereka berencana untuk bergabung dengan para pemimpin dan organisasi Muslim Amerika lainnya untuk memastikan bahwa pemerintahan Biden memenuhi janji-janji tersebut. Mereka juga berencana untuk terus mengawasi pemerintahan Biden-Harris.

Biden sebelumnya menjanjikan pencabutan Muslim ban dalam pesan kampanye pada komunitas Muslim yang disampaikan Oktober lalu. "Pada hari pertama, saya akan mengakhiri larangan Muslim inkonstitusional yang diberlakukan Trump," kata Biden dalam pidato kala itu.

Presiden Donald Trump melalui perintah eksekutif membatasi kedatangan dari tujuh negara mayoritas Muslim, yakni Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman selama 90 hari pada 2017. Meskipun ada tuntutan hukum, Mahkamah Agung mengukuhkan larangan tersebut pada 2018.

Larangan itu dapat dengan mudah dibatalkan karena dikeluarkan atas perintah eksekutif dan pernyataan presiden. Akan tetapi, tuntutan hukum dari kaum konservatif dapat menunda proses tersebut.

Seluruh media terkemuka di AS telah mengumumkan Biden-Harris sebagai pemenang Pilpres AS 2020. Meski demikian, Trump masih enggan menerima kekalahan dengan margin tipis tersebut. Ia merencanakan langkah-langkah hukum menentang hasil perhitungan saat ini.

Sara Deen (41 tahun), aktivis Muslim dari South Bay, Los Angeles, Kalifornia, juga menantikan janji Biden melibatkan Muslim dalam pemerintahannya nanti. "Saya di antara optimistis secara hati-hati dan meragukan (janji tersebut)," kata Sara Deen dilansir Los Angeles Times, kemarin.

Janji tersebut disampaikan Biden saat siaran pidato dalam program meraup sejuta pemilih yang dilancarkan LSM Muslim AS, Emgage. Menurut Deen, banyak Muslim yang tahun ini memilih merujuk janji-janji tersebut.

Survei CAIR menunjukkan, sebanyak 84 persen Muslim yang memiliki hak pilih menyalurkan pilihan tahun ini. Jumlah ini jauh lebih banyak sekitar 60 persen dibanding tahun lalu. Survei yang diikuti responden dari 844 kepala keluarga itu juga menunjukkan bahwa 69 persen responden memilih Biden-Harris.

Los Angeles Times juga melaporkan, banyak tokoh Muslim AS tak sekadar menginginkan posisi di kabinet atau jajaran administrasi. Mereka ingin lebih terlibat dalam pembuatan kebijakan di level nasional.

Pada Oktober lalu, Biden juga berjanji mendorong politisi membuat undang-undang guna memerangi meningkatnya jumlah kejahatan rasial di AS. Biden mengatakan, komunitas Muslim adalah yang pertama merasakan serangan Donald Trump terhadap komunitas kulit hitam dan cokelat di negara itu.

Janji itu dinantikan Rim Manaa (53 tahun), insinyur perangkat lunak dari Sierra Madre, Los Angeles. “Anak perempuan saya sudah kuliah. Saya ingin orang menghormatinya. Saya tidak ingin orang menyerangnya karena dia Muslim atau ibunya memakai kerudung," ujarnya.

Presiden Nusantara Foundation di Amerika Serikat, Ustaz Shamsi Ali, mengungkapkan, pilihan Muslim untuk Biden di AS masuk dalam kondisi tertentu. “Saat tidak ada yang terbaik, Islam memakai metode akhaffu adhararayn (paling sedikit bahayanya)," kata dia.

Dia menjelaskan, Partai Demokrat yang mengusung Biden dalam sejarahnya lebih bersahabat dan membuka ruang yang sama untuk komunitas Muslim. Selain itu, Biden juga berkomunikasi langsung dengan komunitas Muslim selama kampanye. "Biden juga akan membangun komunikasi dan kerja sama dengan dunia Islam (bukan memakai/memaksa) berdasar mutual interest (kepentingan bersama)," ujarnya.

Imam Shamsi mengatakan, komunitas Muslim juga akan merasakan proteksi sistem (kekuasaan) di bawah pemerintahan Joe Biden. Minimal, kata dia, Islamofobia akan mendapatkan resistensi sistem.

Sementara, dari mancanegara, Pemimpin Hamas Ismail Haniyah mendesak Joe Biden untuk mencabut proposal Presiden Donald Trump terkait konflik Israel-Palestina yang ia sebut 'Kesepakatan Abad Ini'. Kesepakatan tersebut membuat Israel memperoleh kedaulatan di sebagian besar wilayah Tepi Barat dan menjadikan Yerusalem ibu kota Israel.

"Agar mengoreksi jalan kebijakan AS yang tidak adil terhadap rakyat kami yang menjadikan AS sebagai mitra (Israel) dalam penindasan dan agresi," ujar Haniyah dilansir Anadolu Agency, Ahad (8/11). 

Hamas juga meminta AS menahan diri membuat kebijakan yang menekan rakyat dan negara di kawasan hanya untuk menormalkan hubungan dengan Israel.

Kandidat presiden AS Joe Biden berbicara dengan warga Dearborn Michigan, pada Juli 2020. Dearborn merupakan wilayah dengan persentase populasi Muslim terbanyak di AS. - (Tim Kampanye Joe Biden/Facebook)

SHARE    

Sejarah Baru Politik Muslim AS

Muslim Amerika membuat sejarah dalam pemilihan umum di negara itu pada tahun ini. Terdapat rekor dalam jumlah orang yang memperebutkan kursi parlemen dan rekor pemenang jumlah kursi untuk pertama kalinya.

Laporan dari Huff Post menyebutkan, lima kandidat dari Partai Demokrat telah membuat sejarah menjadi anggota parlemen Muslim di lima negara bagian AS, yaitu Wisconsin, Florida, dan Delaware. Lima orang tersebut, di antaranya, Mauree Turner, yang terpilih di House of Representatives, Oklahoma.

Kemudian ada Iman Jodeh yang terpilih menjadi anggota parlemen Muslim pertama dalam sejarah Colorado. Madinah Wilson-Anton menjadi anggota Kongres AS sekaligus Muslim pertama yang menjadi bagian dari legislatif Negeri Paman Sam.

Selanjutnya, Samba Baldeh menjadi Muslim sekaligus pria kulit hitam pertama yang mewakili House of Representatives, Wisconsin. Lalu, ada Christopher Benjamin yang menjadi anggota House of Representatives Florida sekaligus orang pertama yang dipilih untuk jabatan negara bagian di Sunshine State.

“Menjadi Muslim pertama yang terpilih di majelis negara bagian sungguh menyenangkan. Namun, juga kesempatan yang saya syukuri," ujar Baldeh kepada Huff Post, kemarin.

Baldeh mengatakan, telah menantikan tantangan dan sangat senang dengan kesempatan untuk melayani Distrik 48. Tugasnya tak hanya untuk mewakili konstituennya, tetapi juga Muslim, Afrika, dan konstituen kulit berwarna.

Menurut laporan Dewan Hubungan Islam Amerika (CAIR), sejumlah besar pemilih Muslim pergi ke tempat pemungutan suara pada Selasa (3/11). Sebanyak 70 persen dari mereka memilih kandidat presiden dari Partai Demokrat, Joe Biden, yang saat ini menjadi pemenang dalam pemilihan.

“Mereka adalah bagian dari generasi baru pemimpin Muslim Amerika yang mengubah keterlibatan sipil komunitas kami melalui pengorganisasian relasional yang efektif,” kata Direktur Eksekutif Pusat Advokasi Politik Teknologi Pendidikan Keadilan (Jetpac) Mohammed Missouri, 

Selain lima Muslim yang disebutkan di atas, anggota kongres Muslim Rashida Tlaib dari Michigan dan Ilhan Omar dari Minnesota juga mempertahankan kursi untuk Kongres dalam Pemilu AS tahun ini. Mereka bersiap untuk kembali bertugas selama empat tahun ke depan.

Ilhan Omar - (Austin American-Statesman)

SHARE    

Sementara, lebih dari separuh kandidat Muslim Amerika Serikat yang mencalonkan diri untuk jabatan publik dalam pemilihan umum tahun ini memenangkan kompetisi tersebut. Hal ini disampaikan trio kelompok advokasi Muslim, Jumat (6/11).

CAIR, Jetpac, dan MPower Change mengatakan, 110 Muslim Amerika mencalonkan diri untuk berbagai posisi di pemilihan kali ini. Sebanyak 57 diproyeksikan muncul sebagai pemenang setelah pemilihan umum 3 November lalu. 

Para individu mencalonkan diri dalam kompetisi yang mencakup 24 negara bagian dan Washington DC. Jumlah kandidat Muslim dalam pemilu dinilai sebagai tertinggi yang bisa dilacak kelompok tersebut sejak 2016.

Direktur Jetpac Mohammed Missouri menyebut, meningkatkan representasi politik Muslim adalah bagian penting dalam usaha mengalahkan kebangkitan kekerasan Islamofobia di Amerika Serikat dan di seluruh dunia.  

"Kondisi ini memaksa pejabat terpilih dan media memasukkan perspektif kami dalam narasi tentang perawatan kesehatan, ekonomi, sistem hukum kriminal, dan setiap masalah lainnya yang berdampak pada kehidupan Amerika," kata dia dilansir Anadolu Agency, Sabtu (7/11).

Secara keseluruhan, kelompok-kelompok advokasi ini melacak ada sekitar 170 kandidat yang mencalonkan diri. Termasuk di dalamnya mereka yang telah tersingkir dalam pemilihan pendahuluan dan tidak lolos ke pemilihan 3 November. Angka itu lebih tinggi dari sebelumnya pada 2018, yakni 134 kandidat Muslim Amerika.

Jetpac, CAIR, dan MPower mengatakan, mereka berencana mendistribusikan daftar lengkap kandidat pemilihan lokal, primer, dan umum setelah hasil pemilihan umum disertifikasi.

The Squad

Dua Muslimah yang terpilih dalam pemilu AS adalah Ilhan Omar dari Minnesota serta Rashida Tlaib dari Michigan. Mereka merupakan anggota perwakilan perempuan dari Demokrat, yang dikenal sebagai 'the Squad’. Selain keduanya, ada Alexandria Ocasio-Cortez dari New York dan Ayanna Pressley dari Massachusetts.

Dalam penyuaraan pendapatnya, mereka memang sering dijegal oleh Trump. Terlebih, ketika mereka menyatakan keyakinannya dan menginformasikan posisi politik mereka dalam kebijakan yang mereka dukung.

Rashida Tlaib, Ilhan Omar, Alexandria Ocasio-Cortez, dan Ayanna Pressley - (AP)

SHARE    

Belum lagi sepekan terpilih, Omar Ilhan sudah melancarkan kecaman kepada Israel karena melanggar hukum internasional setelah menghancurkan sebuah desa Palestina di Tepi Barat yang diduduki. Dia pun menyerukan AS menghentikan pendanaan untuk pembersihan etnis.

"Ini kejahatan berat, pelanggaran langsung terhadap hukum internasional. Jika mereka menggunakan peralatan AS, itu juga melanggar hukum AS," kata Ilhan di akun Twitter-nya, Ahad (8/11).

Ilhan bersikeras, hukum federal melarang peralatan militer yang didanai Amerika digunakan untuk melakukan kejahatan perang. Kecaman Omar ini disampaikan setelah Perdana Menteri Palestina Mohammed Shtayyeh mengumumkan bahwa pasukan militer Israel telah menghancurkan sepenuhnya Desa Homsa al-Baqia.

Tindakan Israel itu menyebabkan sekitar 80 orang kehilangan tempat tinggal. Seluruh komunitas sekarang menjadi tunawisma dan kemungkinan akan mengalami trauma seumur hidup. Ilhan menegaskan, AS seharusnya tidak mendanai pembersihan etnis di manapun.

Sementara rezim Israel yang disponsori AS secara luas mempraktikkan kebijakan penghancuran rumah untuk menargetkan seluruh keluarga Palestina. Padahal, secara global, tindakan tersebut telah dikutuk sebagai aksi ilegal hukuman kolektif yang melanggar langsung hukum hak asasi manusia internasional.

Omar, yang tetap menjadi pendukung vokal hak-hak Palestina, sebelumnya telah dikecam oleh kelompok lobi pro Israel yang kuat di seluruh AS atas kritiknya terhadap penindasan brutal rezim Tel Aviv terhadap warga Palestina di wilayah pendudukan.

Pada Agustus 2019, Omar Rashida Tlaib dari Michigan ditolak masuk ke Palestina oleh otoritas Israel, dilaporkan atas permintaan Presiden AS Donald Trump. Kedua anggota parlemen bermaksud mengunjungi Yerusalem al-Quds dan Tepi Barat yang diduduki dalam tur pencarian fakta yang terorganisasi.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat