Perppu Cipta Kerja dianggap merugikan buruh dan menguntungkan tenaga kerja asing.
Jimly melihat ada celah yang berpeluang digunakan untuk memakzulkan Presiden Jokowi.
Jika disetujui DPR RI, perppu tersebut berpotensi untuk digugat kembali ke MK.
Pemerintah dinilai tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Wacana mengubah ketentuan nomor urut ini memang pertama kali mencuat dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Pemerintah dan KPU bakal menyiapkan aturan khusus untuk DOB Papua.
KPU membuka peluang mengubah jadwal tahapan penyerahan data dukungan calon anggota DPD.
Mencabut Omnibus Law UU Cipta Kerja dalam jangka waktu 8x24 jam.
Perppu dibutuhkan untuk mengatur sanksi maupun inovasi pemungutan suara saat pandemi.
Perppu 'korona' mendapat penolakan dari berbagai pihak karena berpotensi melanggar koridor hukum.
Yasonna klaim perppu tidak otomatis menghilangkan delik korupsi.
Ada indikasi perppu ini dirancang dan dimanfaatkan untuk menyelamatkan orang-orang tertentu.