Penertiban ditujukan agar lalu lintas tidak tersendat selama arus mudik.

Perda diniatkan bukan untuk mendiskriminasi.

Sudah seharusnya pemda dan Baznas daerah berjalan beriringan, terutama dalam program pengentasan kemiskinan.

KPK, Kemendagri, KemenPAN-RB, dan Kemenkominfo, mendukung penggunaan aplikasi SIPD

Daerah diminta menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial untuk periode Oktober-Desember 2022.

Kebijakan pemerintah pusat mengenai penghapusan tenaga honorer menjadi persoalan bagi pemda.

Penerimaan siswa SD minim dinilai karena pemda tak tanggap kondisi

Penghapusan tenaga honorer di instansi pemda tidak bisa dilakukan secepatnya pada 2023 dan diseragamkan waktunya.

DEN mendorong distribusi BBM dan LPG bersubsidi dengan skema tertutup.

Pemberian THR dan gaji ke-13 memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pemda bisa memberikan insentif berupa penurunan tarif pajak restoran dan pajak hotel.

Larangan mudik dimaksudkan mempersempit ruang penyebaran Covid-19.

Pemda akan terus melakukan sidak pasar untuk menjaga ketersediaan sembako.

DKI, Jawa Barat, dan Jawa Timur terus menambah fasilitas kesehatan khusus penanganan Covid-19.

Langkah percepatan vaksinasi dan vaksinasi massal dilakukan di berbagai daerah.