Tujuh poin kesepakatan ini dituangkan dalam ‘Deklarasi Bandung’.

Sejak KAA 1955 tidak ada lagi keputusan politik global dari Kota Bandung.

Komisi II tidak dalam posisi setuju atau tidak setuju terhadap wacana yang digulirkan MPR itu.

Sistem demokrasi saat ini membuat biaya politik menjadi tinggi dan berdampak pada lahirnya tindakan korupsi.

Badan Pengkajian MPR RI kemarin, secara resmi menyerahkan hasil kajian terkait substansi PPHN dan pilihan bentuk hukum dari PPHN.

Empat substansi usul perubahan konstitusi tersebut berkembang di DPD hingga saat ini.

Amandemen diperlukan jika demokrasi tidak berjalan, kesejahteraan sudah tidak terjadi, tidak terasakan oleh publik.

Pernyataan Jokowi merupakan sikap politik Presiden untuk menolak wacana masa jabatan tiga periode.

Menurut Zulkifli, amendemen UUD tak akan terjadi, bahkan dalam jangka waktu lima sampai 10 tahun.

Kengototan Bambang Soesatyo mengamendemen UUD 1945 dipertanyakan.

Persetujuan amendemen UUD 1945 untuk menghadirkan PPHN sangat bergantung pada dinamika politik.

Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid membenarkan pembentukan pokja pengusulan amendemen dibentuk awal 2022.

Amendemen terbatas tetap berpotensi melebar pada pembahasan lain seperti masa jabatan presiden dan wakil presiden.

Bamsoet menuturkan, Presiden Jokowi mendukung dilakukan amendemen terbatas UUD NRI 1945.