JAKARTA – Jumlah kasus positif Covid-19 di Tanah Air terus menunjukkan peningkatan signifikan. Komisi X DPR mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mewaspadai munculnya klaster pendidikan yang masih mengancam dan bisa memicu korban dari kalangan pendidik.

“Di beberapa wilayah seperti Tangerang Selatan, telah muncul kasus Covid-19 di kalangan pendidik yang diduga kuat mereka terpapar saat menjalankan tugas di sekolah. Kondisi ini harus diwaspadai agar jangan sampai terjadi di wilayah lain,” ujar Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda, Jumat (4/9).

Dia menjelaskan, meskipun saat ini sebagian sekolah menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ), tapi di sejumlah wilayah, para guru tetap wajib ke sekolah. Selain memandu siswa yang sedang PJJ, para guru juga mengerjakan berbagai pekerjaan administratif di sekolah.

“Kondisi ini membuat para guru rentan tertular virus karena harus beraktivitas di luar rumah, di mana terkadang mereka abai terhadap protokol kesehatan,” ujar dia.

Huda mengatakan, munculnya klaster pendidikan di Tangerang Selatan merupakan early warning bahwa sekolah bisa menjadi klaster baru dalam penularan Covid-19. Padahal, saat ini sejumlah sekolah telah dibuka kembali utamanya di wilayah berzona hijau dan kuning.

Ia berharap, Kemendikbud terus berkoordinasi dengan dinas pendidikan di daerah melakukan monitoring terhadap kondisi kesehatan para guru dan siswa di zona hijau dan kuning. Khususnya bagi sekolah yang sudah menggelar kegiatan belajar mengajar tatap muka.

Petugas kesehatan melakukan tes usap (swab test) kepada seorang guru di Puskesmas Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Rabu (26/8). - (ABDAN SYAKURA/REPUBLIKA)

SHARE    

Politikus PKB ini berharap agar Kemendikbud terus menyempurnakan konsep PJJ. Apalagi saat ini ada alokasi anggaran hampir Rp 7 triliun yang diperuntukkan bagi pembelian kuota data bagi siswa dan guru yang melakukan PJJ. Keterbatasan kuota data selama ini menjadi kendala bagi siswa untuk mengikuti PJJ, selain tidak meratanya sinyal internet dan keterbatasan kepemilikan gawai oleh siswa.

“Kami berharap agar siapa yang berhak, mekanisme distribusi, hingga monitoring pemberian anggaran bisa segera disampaikan Kemendikbud kepada publik. Dengan demikian para siswa, guru, maupun orang tua bisa mendapatkan kejelasan bagaimana mereka bisa mendapatkan dana subsidi pembelian pulsa selama proses pembelajaran jarak jauh berlangsung,” kata dia.

Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Jawa Barat Wilayah XI Garut belum bisa menentukan jadwal kegiatan belajar mengajar tatap muka dapat kembali digelar. Kepala KCD Pendidikan Garut, Asep Sudarsono mengatakan, pihaknya telah melakukan verifikasi ke sekolah untuk mengecek kesiapan sekolah, sarana dan prasarana, serta kurikulum. 

Ketika verifikasi telah dilakukan dan tinggal melaksanakan tes usap (swab) atau uji cepat (rapid test) Covid-19 kepada guru dan siswa, muncul informasi sekolah yang sebelumnya berada di zona hijau berubah jadi zona merah. “Untuk keselamatan guru dan siswa, kita hentikan dulu,” kata dia.

Asep tak mau memberi target waktu kegiatan belajar mengajar tatap muka di sekolah dapat kembali dilakukan. Ia tak menutup kemungkinan jika sekolah baru akan dapat kembali menggelar belajar tatap muka pada awal 2021. Sebab, pandemi Covid-19 tak bisa diprediksi. Apalagi, kasus Covid-19 di Kabupaten Garut masih terus meningkat.

“Kalau dipaksakan, bisa berpotensi sekolah jadi klaster baru. Nanti kami juga yang disalahkan,” ujar dia.

Sebelumnya, di Kota Surabaya, Jawa Timur, tercatat guru terkonfirmasi Covid-19 mencapai 393 orang. Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BPB) Linmas Kota Surabaya Irvan Widyanto mengaku, pada data terakhir beberapa waktu lalu, jumlah guru terpapar Covid-19 masih di angka 137 orang. Namun, dari hasil tes usap terakhir, ditemukan penambahan kasus, sehingga jumlah guru positif Covid mencapai 393 orang.

Irvan mengatakan, data terbaru sudah 3.882 orang guru jenjang SD dan SMP di Surabaya yang dilakukan tes swab. "Hasilnya yang sudah keluar sebanyak 3.082 spesimen, dengan 393 positif, 2.675 negatif, dan 12 spesimen invalid," ujar Irvan di Surabaya, Selasa (1/9).

Ia menegaskan, tes usap untuk guru SD-SMP serta ibu hamil akan terus dilakukan dengan jadwal rutin. Khusus untuk ibu hamil dilakukan tes di Gelanggang Olahraga (GOR) Pancasila. "Untuk tes swab guru SD dan SMP difokuskan di Laboratoriun Kesehatan Daerah (Labkesda). Tes masih terus berlangsung," ujarnya.

Sesuai perintah Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, guru SD dan SMP hingga saat ini diminta bekerja dari rumah (WFH). Menurut Irvan, tes massal pada guru ini sekaligus bagian dari pematangan persiapan bila nanti belajar tatap muka benar-benar dilakukan. Selain guru, tes Covid-19 kemungkinan juga dilakukan pada siswa. Namun itu dilakukan saat belajar tatap muka benar-benar dipastikan akan dimulai.

Di Kota Cimahi, Jawa Barat, sebanyak 13 guru SD dan SMP terkonfirmasi positif Covid-19 usai menjalani pemeriksaan uji usap pekan kemarin. Mereka saat ini sedang menjalani isolasi di Rumah Sakit Cibabat maupun di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) yang berada di Cimahi.

"(Dari) 400 lebih yang diperiksa yang hasilnya keluar baru 208 orang, ditemukan 13 orang (positif Covid-19). Ada guru SD dan SMP," ujar Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Cimahi, Chanifah Listyarini, Ahad (30/8).

Ia menyebutkan pihaknya belum bisa memastikan penyebab guru tersebut tertular terlebih selama ini mereka mengajar berbasis daring. "Tentunya belum bisa menyimpulkan. Kami masih mencari ketularan di mana, apakah dia bepergian atau keluarganya ada yang sakit," katanya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat