JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengajukan anggaran Rp 2,68 triliun untuk program Sekolah Penggerak dan Guru Penggerak tahun 2021. Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan, kualitas guru merupakan hal yang paling penting untuk menjalankan keseluruhan program Kemendikbud.

“Secara substantif merupakan program yang terpenting. Jadi, di hati saya dan di hati banyak dirjen di Kemendikbud, ini adalah secara substantif salah satu yang terpenting,” kata Nadiem dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR, di Jakarta, Kamis (3/9).

Program tersebut dibagi lagi menjadi empat jenis program. Keempat pembagian tersebut adalah sertifikasi guru dan tenaga kependidikan Rp 652 miliar, peningkatan kompetensi dan kualifikasi GTK (guru penggerak dan balai penggerak) Rp 690,4 miliar, pembinaan peserta didik Rp 420 miliar, dan penjaminan mutu advokasi daerah dan sekolah Rp 921,55 miliar.

Terkait dengan program peningkatan kompetensi dan kualifikasi GTK, Nadiem menjelaskan, pihaknya akan mengidentifikasi guru-guru yang kompeten. Selain itu, guru penggerak ini harus memiliki kemampuan untuk mementor guru lainnya.

Mendikbud Nadiem Makarim mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2020). - (Akbar Nugroho Gumay/ANTARA FOTO)

SHARE    

Dia menjelaskan, sekolah penggerak harus dimulai dengan memiliki kepala sekolah penggerak. Kepala sekolah penggerak berasal dari guru penggerak. Setelah di satu sekolah memiliki banyak guru penggerak, maka satuan pendidikan tersebut akan menjadi sekolah penggerak.

Menurut dia, Kemendikbud harus merekrut sebanyak mungkin guru penggerak tanpa mengorbankan kualitas guru. “Untuk memastikan kita punya pulau-pulau perubahan yang namanya sekolah penggerak ini sehingga mereka bisa lebih merdeka untuk bisa mengelola sekolahnya dan berinovasi,” kata Nadiem.

Anggota Komisi X DPR, Sofyan Tan, mengatakan, rekrutmen guru harus dipersiapkan sejak awal atau ketika calon guru itu masih sekolah. Menurut dia, jika seorang pengajar dipersiapkan dengan baik sejak pendidikan guru maka hasilnya akan berkepanjangan.

Dia mengatakan, proses rekrutmen ini sangat penting. Memang, dengan menyeleksi dan melatih guru yang sudah akan membuat prosesnya lebih cepat, tetapi itu tidak akan berkelanjutan. Politikus Fraksi PDIP ini mencontohkan, di Inggris, anak-anak muda yang nilainya baik sejak awal dilihat dan diajak menjadi guru. “Jadi, mulai SMA saja sudah dilihat anak berbakat menjadi guru,” kata dia.

Kemendikbud juga mengajukan anggaran Rp 1,49 triliun untuk program digitalisasi sekolah tahun 2021. Nadiem mengaku ingin siswa maupun guru di daerah bisa merdeka mendapatkan akses konten pembelajaran melalui program ini.

Adapun perincian pengajuan anggaran dalam program digitalisasi sekolah dibagi menjadi empat program. Program-program tersebut adalah Rp 109,85 miliar untuk penguatan platform digital, anggaran untuk bahan ajar dan model Rp 74,02 miliar, konten program TVRI Rp 132 miliar, dan penyedia sarana-prasarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Rp 1,175 triliun.

Mendikbud Nadiem Makarim (kedua kiri) mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9).  - (Akbar Nugroho Gumay/ANTARA FOTO)

SHARE    

Sebelumnya, Program Organisasi Penggerak sempat jadi sorotan saat ormas Muhammadiyah, LP Maarif dari Nahdlatul Ulama (NU), dan organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menyatakan mundur meski telah lolos kualifikasi. Pihak-pihak yang mundur kala itu beralasan Program Guru Penggerak tak transparan serta mempertanyakan sejumlah institusi nirlaba lainnya yang ikut lolos.

Belakangan, Nadiem Makarim mengklaim Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) telah kembali bergabung dalam POP. "Ada kabar yang gembira adalah bahwa satu dari tiga organisasi kemarin yang tidak ikut serta, itu sudah kembali. PBNU sudah menyetujui untuk kembali," ujar Nadiem di Ruang Rapat Komisi X, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/8).

Ia berharap, Muhammadiyah dan PGRI juga dapat kembali bergabung. Kemendikbud, kata Nadiem, sampai saat ini masih berdiskusi dengan dua organisasi tersebut.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat