JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan, pemerintah telah mengantisipasi alokasi untuk kebutuhan pengadaan vaksin Covid-19 dan imunisasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021. Kebutuhannya sudah masuk dalam anggaran kesehatan yang direncanakan sebesar Rp 169,7 triliun atau setara dengan 6,2 persen dari belanja negara tahun depan. 

Berdasarkan data Kementerian Keuangan saat rapat paripurna dengan DPR, dipaparkan jumlah anggaran untuk penyediaan vaksin, imunisasi, hingga sarana-prasarana terbilang Rp 25,40 triliun. Sri menjelaskan, alokasi pengadaan vaksin dilakukan mengingat perannya yang begitu besar pada penekanan laju penyebaran virus di Indonesia.

"Pemerintah sepakat bahwa keberadaan vaksin akan berdampak kepada keberhasilan penanganan Covid-19," tuturnya dalam Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Selasa (1/9). 

Dalam anggaran kesehatan tersebut, Sri menambahkan, pemerintah juga sudah mengalokasikan anggaran untuk sarana dan prasarana, serta laboratorium dan litbang untuk penguatan riset vaksin Covid. Sri menyebutkan, upaya pengadaan vaksin direncanakan menggunakan produksi dalam negeri melalui kerja sama, termasuk transfer pengetahuan dan teknologi. "Dengan demikian, pengembangan vaksin memperhatikan aspek cepat, efektif, dan mandiri," ujarnya. 

Ketua DPR Puan Maharani (kanan) menerima tanggapan pemerintah atas pandangan umum fraksi terhadap RUU APBN tahun 2021 beserta nota keuangannya dari Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2020). Rapat itu beragenda mendengarkan tanggapan pemerintah atas pandangan umum fraksi terhadap RUU APBN tahun 2021 beserta nota keuangannya serta pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi undang-undang - (Akbar Nugroho Gumay/ANTARA FOTO)

SHARE    

Di sisi lain, Sri menyebutkan, pemerintah akan fokus melakukan reformasi sistem kesehatan pada tahun depan. Reformasi akan dilakukan untuk memperkuat kapasitas sistem kesehatan. Baik dari aspek ketahanan kesehatan, pemerataan pelayanan kesehatan, serta penguatan aspek promotif preventif kepada masyarakat. Serta kesiapan sistem dalam menghadapi kondisi terburuk seperti pandemi Covid-19 ini di masa mendatang.

Sementara, Ketua MPR Bambang Soesatyo mengingatkan pemerintah bergerak cepat mengamankan dan memastikan ketersediaan bahan baku vaksin Covid-19. Hal itu perlu dilakukan agar target vaksinasi bagi minimal 70 persen penduduk Indonesia pada 2021 bisa direalisasikan. Dia menilai setelah bekerja sama dengan Sinovac, pemerintah hendaknya segera melakukan pendekatan dengan produsen lain untuk mengamankan dan memastikan ketersediaan bahan baku vaksin Covid-19.

Bamsoet menjelaskan, adanya kekhawatiran kekurangan bahan baku vaksin Covid-19 bukan tanpa alasan karena PT Bio Farma mengungkapkan bahwa Sinovac dari Tiongkok hanya akan memasok 260 juta bulk atau bahan baku vaksin ke Indonesia hingga akhir 2021.

"Karena per orang harus menerima dua kali vaksinasi sesuai standar WHO demi mencapai kekebalan dari virus Covid-19, jumlah itu hanya bisa menjangkau 130 juta penduduk Indonesia," ujarnya.

Sebab, kekebalan kelompok atau herd immunity yang ideal adalah 70 persen dari total penduduk. Menurut Bamsoet, minimal jumlah penduduk Indonesia yang harus menerima dua kali vaksinasi mencapai 170 juta jiwa.

Bamsoet mengingatkan, durasi pandemi Covid-19 yang berkepanjangan menyebabkan permintaan dan penawaran akan vaksin menjadi tidak berimbang. "Dengan asumsi bahwa 7,8 miliar warga dunia harus divaksinasi, volume kebutuhannya jelas sangat besar. Namun, saat ini kapasitas produksi pada tingkat global pun masih sangat terbatas," katanya.

Vaksin dalam negeri

Di lain pihak, Indonesia juga memiliki harapan dengan pengembangan vaksin dari dalam negeri. Kepala Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman, Amin Soebandrio mengaku, pengembangan vaksin dalam negeri terus menunjukkan hasil positif. Rencananya, vaksin Merah Putih dapat diproduksi massal pada 2022. “Diharapkan awal tahun 2022 vaksin Merah Putih dapat diproduksi massal,” ujar Amin.

Hingga saat ini, perkembangan vaksin Merah Putih pada tahap penyiapan penyiapan koleksi gen target untuk sel mamalia. “Sehingga didapat gen S, gen S1, gen RBD, dan gen N. Semua sudah masuk proses tranfeksi ke sel mamalia,” ujar Amin.

Amin mengeklaim, secara keseluruhan, proses pengembangan vaksin Merah Putih untuk Covid-19 sesuai jadwal. Rencananya, uji coba vaksin pada hewan akan dilakukan pada dua hingga tiga bulan mendatang. “Kami sedang menunggu ekspresi dari protein tersebut dalam bentuk protein rekombinan, nanti Insya Allah dalam dua atau tiga bulan ke depan kami akan uji coba pada hewan,” ujar Amin.

Eijkman saat ini tengah berupaya agar vaksin Merah Putih dapat segera selesai uji klinis secepatnya. Pihaknya menargetkan vaksin tersebut memasuki tiga tahapan uji klinis pada 2021.

“Februari atau Maret 2021 kami sudah bisa memberikan sheet vaksinnya kepada Bio Farma. Untuk proses selanjutnya termasuk uji klinis I, II, dan III,” ujar Amin. Diharapkan, penyuntikan kepada manusia sudah dapat dilakukan pada pertengahan 2021. Sebagai uji coba klinik Fase I, yang akan dilanjutkan ke Fase II dan Fase III.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat