JAKARTA -- Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengkritisi masih adanya pemerintah daerah yang mewajibkan guru tetap hadir ke sekolah untuk absen sidik jari. Hal ini menimbulkan risiko guru terpapar Covid-19 menjadi lebih besar.

Saat ini, tidak sedikit guru yang tinggalnya berada di kota berbeda dengan sekolah tempatnya bekerja. Hal ini juga semakin menambah risiko guru terpapar Covid-19. FSGI meminta agar guru tidak diwajibkan datang ke sekolah jika aktivitas belajar mengajar bisa dilakukan melalui dalam jaringan (daring).

"Ini menjadi peringatan bagi pemerintah di tengah upaya Kemendikbud melakukan relaksasi pembukaan sekolah. Kami berharap pemerintah harus berhati-hati dan melakukan pengawasan yang ketat terhadap pemerintah daerah yang akan membuka sekolah," kata Wasekjen FSGI, Fahriza Tanjung, dalam telekonferensi, Sabtu (22/8).

Ia mengatakan, pihaknya mencatat setidaknya 42 guru meninggal akibat Covid-19. Memang belum bisa diketahui secara pasti asal mula guru-guru tersebut terpapar Covid-19, tetapi kewajiban datang ke sekolah menurut dia sangat berbahaya.

Seorang guru bahasa Inggris mengajar saat belajar tatap muka di salah satu rumah warga di Kota Kupang, NTT, Senin (10/8). Beberapa sekolah di Kota Kupang mulai menerapkan sistem belajar tatap muka di rumah-rumah siswa dengan membaginya menjadi beberapa titik dan setiap titik dibatasi hanya boleh 10 orang murid. - (ANTARA FOTO/Kornelis Kaha)

SHARE    

"Bisa kita lihat adalah beberapa model penyebaran guru ini. Pertama, bisa karena keluarganya. Persoalannya adalah ketika di keluarga kena Covid-19, sementara ada kewajiban untuk hadir ke sekolah. Ini kan berpotensi menyebarkan kepada rekan-rekan guru lainnya," ujar Fahriza. 

Fahriza mencontohkan yang terjadi di Surabaya. Ia menjelaskan, di Surabaya ada peraturan guru wajib ke sekolah untuk absen sidik jari. Sementara itu, puluhan guru di Surabaya meninggal karena Covid-19.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada awal Agustus 2020 lalu menyatakan, guru tidak diwajibkan memenuhi mengajar 24 jam dalam satu pekan. Menurut Fahriza, kebijakan ini terlambat karena tahun ajaran baru sudah dimulai sejak 13 Juli 2020 lalu.

Keterlambatan kebijakan tersebut, menurut dia, kemudian menyebabkan sekolah pemerintah daerah dan sekolah sudah menyusun peraturan untuk kegiatan pembelajaran. "Sekolah sudah harus mempersiapkan sejak awal. Harus mempersiapkan jadwal, persiapan pembelajaran itu harus jauh-jauh hari dilakukan. Ini yang saya kira menjadi persoalan," kata dia. 

Penundaan

Sementara, Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan dan Pencegahan Covid-19 Kabupaten Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi, memutuskan untuk menunda pelaksanaan pembelajaran tatap muka bagi pelajar di sekolah. Kebijakan ini diambil menyusul adanya peningkatan jumlah pasien yang terkonfirmasi positif Covid 19.

''Sebelumnya kami memang sudah menyiapkan rencana pembelajaran tatap muka bagi anak-anak sekolah. Namun dengan melihat perkembangan naiknya kasus positif Covid-19 di Purbalingga, maka pembelajaran tatap muka sementara kami pending (tunda) dulu,'' katanya, Ahad (23/8).

Dia menyebutkan, Pemkab Purbalingga sebelumnya memang berencana untuk memulai kembali kegiatan belajar mengajar di sekolah melalui pola tatap muka. Hal ini direncanakan setelah selama beberapa waktu terakhir, kasus positif Covid-19 di Purbalingga terus mengalami penurunan hingga hanya menjadi 6-7 kasus positif.

''Pekan lalu, kondisi wabah di Purbalingga sudah masuk zona kuning dan menuju zona hijau. Namun pada pekan terakhir ini, kasus Covid-19 di Purbalingga kembali melonjak dengan tambahan 15 kasus aktif. Berdasarkan perkembangan inilah, kami mengambil kebijakan untuk mempending pembelajaran tatap muka,'' katanya.

Bupati Tiwi menyatakan, sebelum mengambil keputusan terkait kegiatan pendidikan ini, pihaknya selalu berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Termasuk saat Pemkab merencanakan untuk memulai lagi kegiatan pendidikan tatap muka di sekolah.

Siswa SMK mengikuti kegiatan belajar mengajar saat uji coba pembelajaran tatap muka di SMK Islam 1 Blitar, Jawa Timur, Selasa (18/8). Pemprov Jatim memulai uji coba pembelajaran tatap muka di 90 sekolah tingkat SMA,SMK, dan SMALB di 30 Kabupaten/Kota, meskipun masih berstatus zona merah, orange, dan kuning. - (IRFAN ANSHORI/ANTARA FOTO)

SHARE    

Menjelang pelaksanaan rencana tersebut, Dinas Pendidikan juga sudah menyiapkan draft mengenai ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi selama pelaksanaan belajar tatap muka.  ''Namun, seiring dengan dilakukan tes swab massal di berbagai tempat perkantoran dan fasilitas umum, termasuk jajaran ASN (Aparatur Sipil Negara), ternyata kasus Covid 19 meningkat lagi. Karena itu, pembelajaran tatap muka kita tunda dulu,'' katanya.

Berdasarkan data Gugus Tugas Covid 19 Purbalingga, jumlah kasus Covid 19 di Purbalingga hingga saat ini tercatat sebanyak 86 kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 15 pasien masih dirawat di rumah sakit. Di luar itu, 70 orang sudah dinyatakan sembuh dan seorang meninggal dunia.

Sedangkan Pemerintah Kota Payakumbuh, Sumatra Barat, mengumumkan sembilan tambahan kasus positif Covid-19 pada Ahad (23/8). Semua pasien itu adalah guru di daerah tersebut. "Didapati dari pelaksanaan tes usap massal yang kami laksanakan beberapa waktu lalu," kata Kepala Dinas Kesehatan (DKK) Payakumbuh, Bakhrizal, kemarin.

Bakhrizal menyebutkan, dua orang guru itu mengajar di SMK 1 Payakumbuh, yaitu RM (59) dan S (59). Penyebab dan kontak dari keduanya sampai saat ini belum diketahui. Sementara, tiga orang guru dari SMA 3 Payakumbuh, yakni AN (56), YF (32), dan MK (60), ketiganya pernah kontak dengan kasus yang juga berasal dari sekolah yang sama. 

Kemudian, dua guru dari SMA Muchtar, yakni VA (23) dan MD (25). Penyebab dan kontak keduanya belum diketahui. Dua orang lainnya adalah RN (38) yang mengajar di SD 42, dan GY (53), guru SMA 4 Payakumbuh. "Seluruh pasien yang diumumkan saat ini akan dilakukan isolasi di Baso. Namun, kami juga akan melakukan pengecekan lanjutan kepada seluruhnya," ujarnya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat