JAKARTA -- Indonesia dan Korea Selatan (Korsel) memberlakukan kebijakan travel corridor bersama mulai Senin (17/8). Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi dan Menlu Korsel Kang Kyung-wha telah melakukan pembicaran dan kesepakatan secara virtual untuk menyepakati kerja sama bagi perjalanan bisnis atau Essential Business Travel Corridor di masa pandemi Covid-19. 

"Pada hari ini saya umumkan bahwa Essential Business Travel Corridor Arrangement dengan Korea Selatan telah disepakati dan akan berlaku mulai Senin, 17 Agustus 2020, bertepatan dengan peringatan kemerdekan RI ke-75," ujar Retno dalam pengarahan media yang dilakukan secara daring, Kamis (13/8). 

Retno menjelaskan bahwa peraturan perjalanan antara kedua negara berlaku khusus untuk urusan bisnis dan diplomasi. Dia juga menegaskan bahwa kesepakatan ini tidak berlaku bagi perjalanan wisata. 

"Bahwa travel corridor ini diperuntukkan untuk pebisnis esensial, kalangan diplomatik, dan dinas, dan tidak mencakup kunjungan untuk wisata," ujar dia.   

Melalui kerja sama ini, Indonesia berharap, kerja sama investasi dan bisnis kedua negara dapat  berjalan dengan baik meski masa pandemi Covid-19 masih belum usai. Pengaturan ini, kata Retno, diharapkan dapat memfasilitasi kunjungan sektor swasta dan pebisnis esensial yang akan melanjutkan berbagai proyek kerja sama investasi dan bisnis kedua negara. 

"Hal ini agar kegiatan ekonomi dapat tetap berjalan tanpa mengorbankan protokol kesehatan," ujarnya menegaskan. 

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan sambutan sebelum menandatangani Nota Kesepahaman Kerja Sama Diplomasi Ekonomi untuk mendukung BUMN Go Global di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Jumat (17/7/2020).  - (Dhemas Reviyanto/ANTARA FOTO)

SHARE    

Secara khusus, atas kerja sama kali ini, Retno mengungkapkan terima kasih kepada Menlu Kang. Sebelumnya, kerja sama soal pembukaan perjalanan bagi bisnis yang penting telah dilakukan dengan Uni Emirat Arab. Pengaturan perjalanan dengan UEA berlaku sejak 29 Juli 2020 lalu.

 Konflik di tengah pandemi

Retno juga menyampaikan debat terbuka secara virtual Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada Rabu (12/8) yang juga dihadiri Sekretaris Jenderal PBB Anhtonio Guterres. Dalam debat yang dipimpinnya, Retno menyampaikan tiga poin penting.

Tiga poin utama yang dtsampaikan Indonesia adalah, pertama, soal bina damai atau sustaining peace harus menjadi bagian dari respons komprehensif dalam penanganan pandemi. Retno memperingatkan bagi negara-negara untuk mendukung negara-negara konflik dalam situasi konflik untuk mengambil pendekatan holistik dan inklusif di dalam kaitan antara krisis kesehatan dan dampak sosial ekonominya dengan perdamaian dan keamanan.

Kedua, bina damai memerlukan sinergi yang kuat di antara semua bagian di bawah sistem PBB. Ketiga, bina damai mengharuskan pemakaian sumber daya secara tepat guna. 

"Saya mengutip kembali laporan Sekjen PBB mengenai Peacebuilding and Sustaining Peace yang mengatakan bahwa terjadi penurunan bantuan ODA yang didedikasikan untuk negara-negara konflik," katanya mengacu pada official development assistance (ODA) atau bantuan resmi dunia internasional. 

Menurut Retno, negara-negara ini dihadapkan pada pilihan yang berat, yaitu mengutamakan atau menggunakan pendanaan untuk infrastruktur kesehatan atau yang lain. Retno memperingatkan pentingnya optimalisasi penggunaan dana yang ada. 

Retno menyampaikan perlunya ide akan pendanaan inovatif untuk perdamaian. Termasuk di antaranya adalah kemitraan selatan-selatan dan kerja sama triangular serta sektor swasta.

Risiko Konflik Baru

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan pandemi virus korona tidak hanya mengancam usaha memerangi kemiskinan global dan membangun perdamaian. Pandemi, katanya, meningkatkan risiko konflik yang sudah ada dan menimbulkan konflik baru. 

Dalam rapat Dewan Keamanan, Guterres mengatakan, pada 23 Maret ia sudah meminta semua pihak bertikai untuk menggelar gencatan senjata untuk fokus menanggulangi pandemi. "(Tapi) sayangnya di banyak kasus, pandemi tidak menggerakkan pihak yang bertikai untuk menghentikan permusuhan mereka atau sepakat menggelar gencatan senjata permanen," kata Guterres dalam Sidang Dewan Keamanan PBB, Rabu (12/8).

Guterres mengatakan, konsep perdamaian berkelanjutan pada dasarnya mengenai perdamaian positif, tidak sekadar mengakhiri perang. "Semua ini artinya komitmen kita untuk menjaga perdamaian lebih mendesak dari sebelumnya," kata Guterres seperti dilansir dari situs resmi PBB. 

Sidang ini dihadiri sekjen PBB sebelumnya, Ban Ki-moon. Ban mengaku heran dunia dapat mengisolasi miliar orang, menghentikan perdagangan, dan menutup perbatasan karena pandemi. Tapi, katanya, mereka gagal menghentikan sejenak konflik-konflik yang sedang terjadi. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat