Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar tertawa pada acara Tasyakuran Harlah ke-22 PKB di Kantor DPP PKB, Jakarta, Kamis (23/7/2020). Muhaimin meminta anggaran penanganan Covid-19 dioptimalkan. | Aprillio Akbar/ANTARA FOTO

Nasional

Pemerintah Diminta Optimalkan Anggaran Penangan Covid-19

Penyerapan anggaran Covid-19 harus diutamakan pada sektor kesehatan.

JAKARTA -- Ketua Tim Pengawas Covid-19 DPR RI, Muhaimin Iskandar, mendesak pemerintah segera mengoptimalkan penyerapan anggaran penanganan Covid-19. Sebab, dari total dana penanganan Rp 695,2 triliun, penyerapannya baru mencapai 19 persen atau Rp 136 triliun.

"Sekalipun kita berada dalam kondisi yang sulit seperti saat ini, semua anggaran tersebut harus dibelanjakan untuk penanggulangan covid dan pemulihan ekonomi," kata Muhaimin dalam keterangan tertulisnya yang diterima Republika, Selasa (4/8).

Anggaran Rp 695,2 triliun itu merupakan dana khusus penanganan Covid-19 dan dampaknya. Rinciannya, Rp 87,55 triliun untuk penanganan kesehatan, Rp 203,90 triliun untuk perlindungan sosial, dan Rp 53,57 pembiayaan korporasi. Lalu, Rp 123,46 triliun insentif dunia usaha, 123,46 untuk UMKM, dan 106,11 triliun untuk sektor kementerian/lembaga.

Menurut Muhaimin, penyerapan anggaran harus diutamakan pada sektor penanganan dan pemulihan kesehatan. Sehingga jumlah kasus positif Covid-19 dan klaster baru Covid-19 bisa ditekan. "Dimana sampai saat ini belum menunjukkan penurunan jumlah orang yang positif terkena virus korona dan telah mencapai  lebih dari 106 ribu orang," katanya.

Prioritas anggaran selanjutnya, kata Muhaimin, adalah pada jaring pengaman sosial. Ia mendesak pemerintah mencari solusi untuk mengatasi potensi jutaan pengangguran baru akibat pandemi ini. Perlu dibuat kebijakan untuk mengurangi PHK dan jua membuka lapangan kerja baru lewat program padat karya. Ia juga meminta agar akselerasi program pemulihan ekonomi nasional diarahkan pada ketahanan dan kedaulatan pangan. Termasuk penguatan pertanian dan pendampingan industri kreatif serta UMKM.

Untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran tersebut, Muhaimin mendesak pemerintah segera mensinkronkan data sehingga program penangan tepat sasaran. Terutama pada program jaring pengaman sosial, insentif perpajakan, KUR serta program pemulihan ekonomi nasional secara umum. "Perbedaan jumlah/data penerima bantuan di masing-masing kementerian/lembaga, pemerintah provinsi dan kabupaten, harus segera disinkronkan," kata politisi PKB itu.

Selain itu, lanjut dia, perlu juga dibuat mekanisme penyerapan anggaran yang fleksibel guna menghindari kerumitan birokrasi. Salah satunya dengan pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi layanan. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlihat kesal mengetahui belanja anggaran yang berkaitan dengan penanganan Covid masih sangat minim hingga saat ini.

Dari hitungan pemerintah, dari total anggaran penanganan Covid yang disiapkan pemerintah yakni sebesar Rp 695 triliun, baru terealisasi sebesar 20 persen atau sebanyak Rp 141 triliun.

“Saya melihat memang urusan realisasi anggaran ini memang masih minim sekali. Sekali lagi dari Rp695 triliun, stimulus untuk penanganan Covid, baru 20 persen yang terealisasi, Rp141 triliun yang terealisasi. Baru 20 persen sekali lagi, masih kecil sekali. Kecil sekali,” tegas Jokowi, Senin (3/8).

Ia menyebut, penyerapan anggaran terbesar yakni dipergunakan untuk sektor perlindungan sosial yang mencapai 39 persen dan untuk program UMKM yang sebesar 25 persen. Menurut Jokowi, kondisi inipun menunjukan bahwa aura krisis penanganan covid di kementerian dan lembaga tidak terlihat. Ia menilai, jajarannya tak mengetahui prioritas apa saja yang harus dikerjakan untuk penanganan Covid saat ini.

“Di kementerian-kementerian, di lembaga, ini aura krisisnya betul-betul belum, ya belum. Masih sekali lagi kejebak pada pekerjaan harian, enggak tahu prioritas yang harus dikerjakan,” katanya. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat