Penanganan dampak pandemi Covid-19 di Indonesia memasuki babak baru. Pemerintah lebih serius untuk fokus melakukan penanganan, sekaligus memulihkan perekonomian yang terpukul imbas pandemi Covid-19. Penanganan Covid-19 dengan pemulihan ekonomi akan berjalan beriringan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020 terkait pembentukan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Komite tersebut terdiri atas tiga bagian, yakni Komite Kebijakan, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, dan Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi.

Dalam tim besar ini, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, bertindak sebagai ketua. Ia didampingi sejumlah menteri sebagai wakil, antara lain, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. 

Pelaksanaan kebijakan di lapangan dipimpin Menteri BUMN Erick Thohir sebagai ketua pelaksana. Erick bertugas menyinergikan seluruh kementerian dalam mengaplikasikan program-program terkait penanganan Covid-19 dan upaya pemulihan ekonomi. Dalam menjalankan tugasnya, Erick dibantu Kepala BNPB Doni Monardo sebagai ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 dan Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin sebagai ketua Gugus Tugas Pemulihan Ekonomi.

Dalam menangani Covid-19, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 695,2 triliun. Jumlah itu terdiri atas anggaran program PEN sebesar Rp 607,65 triliun dan anggaran bidang kesehatan Rp 87,55 triliun. 

Dalam perpres tersebut juga disebutkan, mengenai pembubaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, baik di level pusat maupun daerah. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjelaskan, dengan terbitnya Perpres Nomor 82 Tahun 2020, gugus tugas dibubarkan dan beralih nama menjadi Satuan Tugas Penanganan Covid-19. Satuan yang baru ini memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama dengan gugus tugas.

Dampak pandemi Covid-19 terhadap kesehatan memang masih sepenuhnya bisa diatasi. Pada Selasa (21/7), pemerintah merilis ada tambahan 1.655 kasus positif baru dalam 24 jam terakhir. Dari total penambahan kasus hari ini, angka kumulatif positif Covid-19 di Tanah Air sudah mencapai 89.969 orang.

Jumlah pasien Covid-19 yang sembuh tercatat ada 1.489 orang sehingga totalnya mencapai 48.466 pasien. Pasien yang meninggal dunia dengan status positif Covid-19 bertambah 81 orang, yakni menjadi total 4.320 orang.

 

Perhatian terhadap penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi memang tak bisa dipisahkan. 

 

 

SHARE    

Sementara itu, dari sisi ekonomi dampaknya juga masih terasa berat. Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa menyebutkan, kehilangan daya beli masyarakat akibat Covid-19 diperkirakan mencapai Rp 1.158 triliun.

Perhatian terhadap penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi memang tak bisa dipisahkan. Jika fokus terlalu berat  penanganan pada kesehatan, dampaknya akan buruk terhadap ekonomi. Masyarakat akan semakin menderita karena kesulitan mencari penghidupan akibat pembatasan-pembatasan yang terlalu ketat. Sebaliknya, jika pemerintah hanya memikirkan pemulihan ekonomi, juga akan sangat berbahaya. Penularan Covid-19 kemungkinan semakin membesar tak terkendali.

Pilihan untuk menyeimbangkan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi adalah hal yang masuk akal. Namun, itu pun harus dibarengi dengan kesadaran bahwa kendati aktivitas sudah berangsur normal, disiplin menjaga kesehatan harus tetap dilakukan secara ketat.

Kita berharap, Komite Penanganan Covid-19 dan PEN yang dibentuk pemerintah bisa bekerja dengan baik sesuai dengan tujuannya. Kita berharap pula, kondisi negara ini kembali normal seperti semula. Sehat rakyatnya, sehat ekonominya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat