JAKARTA -- Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) meminta Kementerian Pertanian mewaspadai potensi serangan hama wereng dalam musim tanam kedua 2020. Menurutnya, sedikit gangguan yang terjadi pada musim tanam gadu dapat berdampak besar pada tingkat produksi.

Koordinator Nasional KRKP Said Abdullah mengatakan, dari kawasan sentra beras di pesisir utara Jawa, rata-rata usia padi pada musim tanam kedua sudah berusia 35 hingga 40 hari. Kegiatan pertanaman masih terbantu lantaran masih terdapat hujan di sejumlah wilayah.

"Tapi melihat musim sebelumnya, serangan hama jadi perhatian karena produksi petani hampir turun 30 persen," kata Said kepada Republika, Senin (13/7).

Said menuturkan, hama biasa terjadi ketika di awal masa tanam terjadi musim hujan. Melihat sejumlah wilayah yang masih terjadi hujan, perlu ada pengawasan yang lebih intens dari Kementan. Sebab, tren produksi pada musim gadu lebih rendah daripada musim rendeng.

 

Maaf, situasi nasional dan global darurat. MT 2 (musim tanam kedua) tidak boleh gagal sedikit pun.

SYAHRUL YASIN LIMPO, Menteri Pertanian

 

SHARE    

Di satu sisi, ketersediaan beras harus benar-benar dapat dipenuhi dari produksi lokal lantaran situasi global yang belum menentu. "Harus ekstra hati-hati karena musim gadu pasti produksinya turun. Kalau data sudah valid, target Kementan bagus-bagus saja tinggal mempertahankan," katanya.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo optimistis produksi beras nasional hingga akhir tahun akan mengalami surplus hingga 6 juta ton. Namun, diperlukan upaya ekstra pemerintah pusat dan daerah untuk bisa mengamankan musim tanam pada semester kedua kali ini.

Syahrul memaparkan, dari progonosis terakhir Kementerian Pertanian, total produksi beras pada Desember 2020 bisa mencapai 12,5 hingga 15 juta ton. Produksi beras itu hasil dari upaya percepatan musim tanam kedua seluas 5,6 juta hektare yang sudah dimulai sejak Mei lalu.

"Jika produksi itu bisa dicapai, lalu dikurangi dengan konsumsi kita (selama enam bulan) sekitar 15 juta ton, maka tersisa 6 juta ton dan itu akan masuk ke 2021. Ini menjadi sangat strategis," kata Syahrul dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian Nasional 2020 di Jakarta, Senin (13/7).

Syahrul meminta para jajarannya untuk lebih berkonsentrasi dalam mengakselerasi produksi pangan dalam negeri. Ia pun meminta tidak ada pejabat maupun jajaran yang melakukan upaya berseberangan dengan kebijakannya. Sebab, Indonesia harus benar-benar mengandalkan kemampuan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan di masa pandemi Covid-19.

Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kedua kiri) Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (tengah), Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (kiri) dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kedua kanan) meninjau kesiapan lahan pertanian yang akan dijadikan pengembangan food estate di Desa Belanti Siam, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Kamis (9/7) - (Makna Zaezar/ANTARA FOTO)

SHARE    

Syahrul pun mengingatkan para kepala daerah dari tingkat provinsi hingga kabupaten untuk bersinergi dengan pemerintah pusat. Kebijakan-kebijakan yang dibuat dari pusat wajib diturunkan dan diterapkan oleh setiap daerah.

"Maaf, situasi nasional dan global darurat. MT 2 (musim tanam kedua) tidak boleh gagal sedikit pun. Ini pertarungan kita. Semua harus turun tangan," kata Syahrul.

Syahrul mengatakan, seluruh percepatan harus dilakukan agar kebutuhan petani yang melakukan kegiatan tanam musim kedua terpenuhi. Hal itu seperti pupuk, obat-obatan, hingga kemajuan pertumbuhan padi di lahan baku. Kostra Tani yang telah dibentuk hingga level kecamatan juga wajib aktif di lapangan.

Menurutnya, dari hasil evaluasi enam bulan ke belakang, penyaluran pupuk bersubsidi kerap kali jadi masalah. Distribusi hingga tingkat kabupaten sudah sesuai dengan data.

Namun, pada tahap penyaluran ke desa berbeda. Karena itu Syahrul mewanti-wanti dinas pertanian daerah agar mengawasi ketat distribusi pupuk sesuai data yang sudah tervalidasi.

Sejumlah petani menggarap sawahnya di kawasan Gedebage, Kota Bandung, Rabu (1/7). Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto mengatakan kenaikan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) Umum Nasional pada Juni mencapai 103,54 atau naik sebesar 0,16 persen terhadap Mei 2020 sebesar 103,37 dan kenaikan IHPB tertinggi terjadi pada sektor pertanian sebesar 0,22 persen - (ABDAN SYAKURA/REPUBLIKA)

SHARE    

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR Sudin menilai kinerja Kementerian Pertanian tahun ini akan jauh lebih berat. Sebab, dengan anggaran yang terbatas dihadapkan pada tantangan krisis pangan dan musim kemarau panjang. Kendati demikian, DPR mendorong agar seluruh perencanaan yang sudah dianggarkan agar dihitung ulang secara baik.

Sudin juga meminta agar pemerintah pusat memotong anggaran dan meniadakan program kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini. "Fokus pada tupoksi memproduksi hasil pertanian untuk kebutuhan pangan. Kegiatan yang tidak bersentuhan langsung (dengan produksi) agar tidak direncanakan," ujarnya. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat