OLEH RATIH WIDIHASTUTI

JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali mengingatkan kepada warga Jakarta dan yang beraktivitas di Jakarta untuk kembali menaati protokol kesehatan. Hal ini terkait melonjaknya kasus Covid-19 dan positivity rate yang capai rekor tertinggi selama PSBB. 

Anies mengingatkan, ia tidak ingin semua aktivitas di Jakarta kembali dibatasi seperti masa awal PSBB pada Maret lalu. Pada Ahad, 13 Juli 2020, Dinas Kesehatan melaporkan angka kasus baru yang muncul di Jakarta dalam seminggu terakhir. Dinas Kesehatan mencatat peningkatan ini adalah ketiga kalinya rekor baru penambahan harian.

"Dan, hari ini adalah yang tertinggi sejak kita menangani kasus di Jakarta. Ada 404 kasus baru, tidak boleh dianggap enteng," kata Anies, Ahad (12/7) malam.

Anies mengingatkan, dalam perjalanan selama masa PSBB transisi sejak 4 Juni sampai dengan 12 Juli ini, telah ditemukan 6.748 kasus baru, salah satunya karena pendekatan aktif melakukan tressing inilah angka kasus positifnya naik.

Akan tetapi, Anies menjelaskan, selama ini kasusnya bertambah, tapi positivity rate-nya di bawah 5 persen. Artinya, meskipun ditemukan sebutlah 200 kasus, tapi 200 kasus dari 4.000 tes PCR, maka dia hanya 5 persen.

"Tapi, hari ini angka positivity rate itu melonjak menjadi 10,5 persen. Melonjak dua kali lipat, ini adalah satu peringatan bagi kita semua bahwa kita harus lebih waspada lebih disiplin," kata Anies.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak menilai melonjaknya kasus positif Covid-19 karena ketidakmampuan Pemprov DKI Jakarta, dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, mencegah penularan Covid-19 di Jakarta. Gilbert menilai, selain tidak mampu, Anies juga tidak tegas dalam pencegahan dan pemberian sanksi bagi warga yang melanggar protokol kesehatan Covid-19.

"Masyarakat mesti ditertibkan dan itu yang lemah dari Anies. Anies itu terlalu banyak cengengesanlah kalau perhatikan, terlalu banyak senyum, dan kurang menunjukkan ketegasan," ujar Gilbert, Senin (13/7).

Menurut Gilbert, bila sejak awal masa PSBB pada tiga bulan sebelumnya Anies bertindak tegas dalam kebijakan pencegahan Covid-19, tentunya lonjakan kasus positif Covid-19 tidak lagi terjadi pada masa PSBB transisi. Namun, faktanya ketidaktegasan dalam pengawasan tersebut telah membuat kasus Covid-19 di Jakarta kembali melonjak, justru pada masa-masa PSBB transisi.

"Itu enggak mungkin terjadi sekarang. Itu terjadi dari dua pekan yang lalu. Kemudian meledak sekarang. Mengapa bisa meledak sekarang? Artinya, dari dua minggu yang lalu sudah enggak ada pengawasan," ujar dia.

Anggota DPRD DKI Jakarta lainnya, Mujiyono, menilai melonjaknya kembali kasus positif Covid-19 ini karena pemahaman masyarakat yang keliru di masyarakat soal new normal atau kehidupan baru pada saat PSBB transisi. Ketidakdisiplinan warga Jakarta dan warga yang beraktivitas di Jakarta mengikuti protokol kesehatan menjadi penyebab kembali meningkatnya Covid-19.

 

Anggapan normal baru ini keliru. Mereka menganggap, PSBB transisi ini kembali ke keadaan seperti sedia kala, seperti sebelum pandemi Covid-19 terjadi, padahal bukan.

MUJIYONO, anggota DPRD DKI Jakarta

 

SHARE    

Akibatnya, menurut dia, masyarakat secara umum cenderung abai terhadap protokol kesehatan yang terus digemborkan pemerintah. Menurut dia, pelonggaran PSBB harus tetap menerapkan protokol kesehatan, seperti menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Karena, normal baru itu bukan normal. 

"Normal baru itu kondisi kehati-hatian dalam masa pendemi, selama vaksin belum ditemukan. Ini diterapkan untuk pergerakan ekonomi. Kalau ekonomi aman, bisa saja kemarin pemerintah menerapkan 'lock down', seperti Singapura," kata Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Demokrat ini.

Sebagian warga mengenakan masker untuk mencegah penyebaran Covid-19 saat berbelanja di Pasar Asemka Jakarta - (Republika/Thoudy Badai)

SHARE    

Lapangan kerja

Sementara itu, Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah meminta Gubernur Banten Wahidin Halim melonggarkan sektor ekonomi dalam penerapan PSBB tahap enam. Hal itu dilakukan agar roda perekonomian di Kota Tangerang kembali stabil dan bisa membuka lapangan kerja.

"Kita ingin mendorong ekonomi supaya lapangan kerja bisa terbuka. Karena, banyak yang enggak punya pekerjaan sekarang, banyak pengurangan karyawan, agar angka pengangguran dan PHK bisa ditekan kembali," ujar Arief.

Arief juga meminta untuk mengizinkan ojek daring atau ojek online (ojol) bisa kembali mengangkut penumpang di tengah PSBB. Meski selama PSBB ojol telah diizinkan, hanya sebatas mengangkut barang.

Gubernur Banten Wahidin mengatakan, PSBB yang diperpanjang hingga 26 Juli 2020 mendatang ini diberlakukan dengan sejumlah pelonggaran pada kegiatan yang memiliki risiko penularan Covid-19 rendah. Untuk kegiatan yang berisiko sedang, agak tinggi, dan tinggi, akan tetap dibatasi.

Ia pun mengimbau jangan sampai ketika nantinya PSBB ditiadakan, masyarakat lupa akan penularan virus Covid-19. PSBB kali ini, kata Wahidin, untuk pembiasaan menjalani hidup dengan protokol kesehatan. "Jangan sampai kalau kita cabut PSBB akan terjadi euforia, masyarakat kembali seperti semula dan lupa," kata Wahidin. 

Karyawan mall positif covid-19

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor masih memberlakukan uji coba pengoperasian pusat perbelanjaan atau mal. Namun, seorang karyawan di Yogya Junction, Kota Bogor, dinyatakan terkonfirmasi positif Covid-19. "Informasinya ada yang terkonfirmasi positif dari pegawai Yogya Junction," kata Wakil Wali Kota Bogor sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Dedie A Rachim.

Melalui Detektif Covid-19, Dedie menjelaskan, pihaknya secepatnya melakukan pelacakan dan penelusuran yang kontak erat dengan positif pemetaan. Meskipun tak menapik menjual pakaian, Dedie mengklaim, swalayan di Lantai I Yogya Junction menjual kebutuhan pokok. Dengan demikian, saat pembatasan sosial berskala besar (PSBB), Yogya Junction masuk dalam delapan sektor yang dikecualikan.

"Saat PSBB buka terbatas, hanya bahan kelontong dan kebutuhan sehari-hari," ujar dia.

Yogya Junction termasuk satu dari delapan mal di Kota Bogor yang diizinkan memperpanjang uji coba operasional selama pra-adaptasi kebiasaan baru (AKB). Namun, setelah ditemukannya kasus positif, Yogya Junction akan kembali devaluasi izinnya.

"Yogya Junction ini kami laksanakan sesuai SOP (prosedur operasional standar). Harus hati-hati dan tidak menimbulkan kepanikan. Mudah-mudahan, bukan tanda-tanda ada klaster baru," kata dia.

Petugas Dinas Kesehatan Kota Bogor bersiap melakukan tes diagnosa cepat (rapid test) untuk pengunjung Pasar Anyar, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (18/5/2020). Dinas Kesehatan Kota Bogor tetap gencar melakukan rapid test dan swab test di sejumlah pasar tradisional di Kota Bogor sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran pandemi COVID-19 - (ARIF FIRMANSYAH/ANTARA)

SHARE    

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor, Sri Nowo Retno, menjelaskan, karyawan itu berprofesi sebagai sales promotion girl (SPG). SPG itu, Retno menambahkan, sebelumnya dinyatakan reaktif setelah mengikuti rapid test yang digelar Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor pada Kamis (9/7) 2020.

Rapid test itu diperuntukkan bagi 154 karyawan sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Perdagangan untuk pelaku usaha di mana harus memastikan karyawannya bebas Covid-19, minimal dengan pemeriksaan rapid test. "Hasilnya 153 nonreaktif, satu reaktif, kemudian dilakukan swab kepada yang bersangkutan, hasilnya positif," kata Retno.

Retno mengungkapkan, pihaknya segera berkoordinasi dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Bogor dan General Manager (GM) Yogya Junction untuk melakukan pelacakan kontak erat dengan SPG tersebut. Dinkes, kata dia, langsung melakukan tes swab bagi orang yang dinyatakan orang dalam pemantauan (ODP).

"Penelusuran kontak sedang dilakukan oleh tim detektif Covid-19 (surveilans dinkes dan tim lacak di wilayah)," ujar dia.

Wali Kota Bogor, Bima Arya, menegaskan, jika ada kasus positif Covid-19 di mal, rumah makan, toko, dan lain-lain, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan melakukan tes swab menyeluruh di tempat itu. Bima menyebut, tempat itu akan ditutup sampai ada kesimpulan dari hasil swab. "Kami minta agar semua tetap waspada," kata Bima.

Ditambah

Sementara itu, antrean calon penumpang kereta rel listrik (KRL) di Stasiun Bogor pada Senin (13/7) pagi kembali mengular. Antrean calon penumpang KRL tampak masih sangat panjang, tapi tertib dan terurai dengan cepat. Tidak sampai pukul 07.00 WIB, antrean sudah normal dan terurai.

PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) menambah dua perjalanan kereta relasi Bogor-Manggarai yang turut mengurangi kepadatan penumpang KRL pada Senin. “Penambahan dua perjalanan KRL relasi Bogor-Manggarai juga membantu mengurai kepadatan pengguna yang biasanya terjadi setiap awal pekan,” kata Vice President Corporate Communications KCI Anne Purba.

Antrean dapat lebih lancar meskipun hingga pukul 07.00 WIB tercatat 6.126 pengguna naik dari Stasiun Bogor atau meningkat tujuh persen dibandingkan Senin, 29 Juni, yang berjumlah 5.787 untuk waktu yang sama. Sementara, secara total hingga pukul 07.00 tercatat sudah 68.657 orang menggunakan KRL pada pagi hari ini. Saat ini, ada sekira 400 ribuan pengguna KRL setiap harinya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat