JAKARTA—Pascapidato Presiden Joko Widodo di hadapan menteri beberapa waktu lalu yang menyinggung kinerja kurang memuaskan, isu pergantian menteri menyelimuti istana Presiden. Sejumlah menteri disorot terkait kinerja yang dipandang Presiden masih biasa saja di tengah pandemi Covid-19. Dalam survei Indonesia Political Opinion (IPO), beberapa menteri paling sering muncul untuk diganti Jokowi.

Direktur IPO Dedi Kurnia Syah menuturkan, satu nama pertama yang paling diharapkan diganti oleh responden adalah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly. Berdasarkan survei yang dilakukan IPO, politikus PDIP tersebut paling layak diganti. 

"Yang paling muncul pertama adalah bukan nama yang asing yaitu Yasonna Laoly Menteri Hukum dan HAM ada 64,1 persen dinyatakan paling layak dilakukan reshuffle," kata Dedi Kurnia Syah dalam diskusi daring, Sabtu (3/7).

Setelah Menkumham, di posisi kedua yang paling banyak diharapkan diganti adalah Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dengan 52,4 persen. Dalam pidatonya di depan jajaran menteri kabinet, Jokowi memang menyebut sektor kesehatan dengan kinerja kurang bagus. Terutama terkait serapan anggaran yang masih sangat kecil dan stimulus yang dikeluarkan untuk tenaga kesehatan dan dokter.

Setelah Menkes, nama Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah menjadi menteri ketiga yang paling diharapkan segera diganti. Disusul Menteri Agama Fachrul Razi, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo serta Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. 

Dedi menjelaskan, temuan menunjukkan dari nama-nama yang muncul yang paling diharapkan publik untuk di-reshuffle justru orang yang dikenal dekat dengan Presiden. Sebut saja seperti Yasonna yang merupakan rekan satu partai dengan Jokowi, kemudian Luhut yang juga dikenal dekat dengan Jokowi. "Jangan sampai kedekatan itu membuat mereka tidak begitu berupaya lebih baik karena merasa aman dari kritik dan koreksi presiden," ujarnya.

Di sisi lain, survei IPO juga mendapati sejumlah nama diharapkan masuk dalam jajaran kabinet. Dari hasil surveinya, nama mantan menteri KKP Susi Pudjiastuti, Arief Yahya dan Dahlan Iskan diharapkan responden kembali masuk jajaran kabinet.

"Posisi tertinggi begitu dari tokoh-tokoh yang diharapkan kembali untuk bergabung dengan kabinet diisi Susi Pudjiastuti dengan 37,2 persen, kemudian ada Arief Yahya 32,2 persen, kemudian ada Pak Dahlan Iskan 31,4 persen," kata Dedi.

Bahkan, nama mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) juga masuk dalam jajaran nama yang diharapkan masuk dalam kabinet Indonesia Maju. Survei IPO dilakukan pada 8-25 Juni 2020, melibatkan 1.350 responden dan digelar di 30 provinsi. Survei ini menggunakan metode Wellbeing Purposive Sampling (WPS), yaitu model penentuan responden untuk mengukur indeks persepsi publik.

Meskipun nama Ahok masuk dalam survei IPO dan muncul di tengah isu reshuffle, namun ia diprediksi sulit bergabung dalam jajaran menteri. Pakar Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia Suparji Ahmad menjelaskan secara hukum Ahok tak memenuhi syarat untuk menjadi seorang menteri.

"Dia (Ahok) telah divonis bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya lima tahun atau lebih, maka tidak dapat menjadi menteri," kata Suparji kepada Republika, Sabtu (4/7).

Hal tersebut diatur dalam Undang-undang 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Pasal 22 Huruf F. Ketika itu Ahok melakukan tindakan pidana terkait penodaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 156a yang ancaman hukumannya lima tahun. "Meski vonisnya dua tahun tapi ancaman hukumannya lima tahun maka yang bersangkutan tidak memenuhi syarat jadi menteri," ujarnya. 

Alasan menteri

Sedangkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan alasan menteri-menteri ketakutan mengeluarkan anggaran. Ketakutan tersebut membuat serapan anggaran minim, dan memicu kemarahan Presiden Joko Widodo. Para menteri, kata Mahfud, takut mengeluarkan anggaran, lantaran sebelum mengambil langkah pun, sudah harus berurusan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menko Polhukam Mahfud MD (kiri) berbincang dengan Menteri BUMN Erick Thohir (kanan) di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Ahad (5/7). - (Zabur Karuru/ANTARA FOTO)

SHARE    

"Saya datangi ke Ketua BPK, 'Pak ini banyak menteri yang takut mengeluarkan uang sampai presiden marah-marah. Kenapa Pak? Orang sedang berjalan, BPK sudah masuk'. Katanya mau diaudit dulu semua, mau diperiksa dulu prosedurnya. Padahal ini buru-buru mengeluarkan uang," kata Mahfud di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Ahad (5/7).

Mahfud mengingatkan, semua pilihan ada risiko. Menurutnya, seorang pemimpin dipilih untuk bisa menghadapi setiap risiko tersebut. "Kalau takut ini takut itu malah nggak berbuat. Apalagi ini untuk keselamatan rakyat, untuk memerangi Covid-19 yang sekarang sedang melanda negeri kita, yang kita tidak bisa menduga ini kapan selesainya," ujar Mahfud.

Mahfud melanjutkan, sebenarnya, ketakutan menggunakan anggaran bukan hanya di tingkat kementerian saja. Termasuk juga di tingkat kepala daerah. "Sama saya kira pengalamannya. Di berbagai tempat itu ada ketakutan. Mengeluarkan uang ini nanti begini salah, macam-macam orang mencari kesalahannya," kata Mahfud.

Mahfud mengaku telah berupaya mencarikan solusi agar pejabat pemerintah itu mau menggunakan anggarannya. Khusus di tengah wabah Covid-19, Mahfud mengatakan telah mengundang KPK, Kejagung, termasuk BPK untuk sama-sama memecahkan persoalan tersebut, tentunya tanpa mengesampingkan hukum.

"Kita coba ini dijamin bahwa ini dalam keadaan darurat. Jadi itu yang penting kebenaran materilnya bahwa ini digunakan untuk ini. Yang kebenaran formal, administrasi, prosedur, mungkin khusus untuk Covid-19 itu supaya dimaklumi," ujar Mahfud.

Mahfud mengklaim, pihak BPK telah menyatakan kesiapannya memberi kemudahan dengan dibuatkan semacam audit komprehensif yang lebih mudah, dan lebih memperlancar urusan. "Yang penting bagi pemerintah itu semuanya adalah untuk keselamatan rakyat," kata Mahfud.

SURVEI MENTERI DIGANTI

Menkumham Yasonna Laoly 64,1 persen setuju

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto 52,4 persen setuju

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah 47,5 persen setuju

Menteri Agama Fachrul Razi 40,8 persen setuju

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo 36,1 persen setuju

Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan 33.2 persen setuju

Sumber: Survei IPO

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat