JAKARTA -- Asuransi syariah akan mewaspadai sejumlah hal di tengah kondisi tak menentu tahun ini. Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) Erwin Noekman menyebut kewaspadaan akan ditingkatkan termasuk di antaranya dari sisi tata kelola perusahaan dan kinerja.

Dari sisi tata kelola, perusahaan perlu terus memenuhi unsur good corporate governance (GCG) dan kesesuaian syariah. Untuk itu diperlukan pemberdayaan dewan pengawas syariah (DPS) yang wajib mempunyai kompetensi untuk melakukan pengawasan di perusahaan asuransi syariah.

Selain itu, dari sisi kinerja, perusahaan juga perlu mewaspadai adanya potensi gagal bayar. Meski demikian, Erwin meyakini, dengan mekanisme dan peraturan yang ada, risiko gagal bayar di perusahaan asuransi syariah dapat dikatakan minim.

"Sejak awal, sudah ada pemisahan dana antara dana perusahaan dan dana peserta asuransi yang disebut dana tabarru," katanya kepada Republika, Rabu (1/7).

Berkat pemisahan ini, masing-masing mempunyai aturan tersendiri. Misalnya, pembayaran klaim atau manfaat tidak menggunakan dana perusahaan. Sebaliknya, biaya-biaya promosi dan operasional bukan menjadi beban dana tabarru. Dana milik peserta pun aman.

 

Sejak awal, sudah ada pemisahan dana antara dana perusahaan dan dana peserta asuransi yang disebut dana tabarru.

ERWIN NOEKMAN, Direktur Eksekutif AASI

 

SHARE    

Apabila memang perusahaan mengalami kesulitan, misalnya dari sisi likuiditas atau solvabilitas, maka diperlukan qardh atau dana talangan. Qardh merupakan early warning system sebelum perusahaan benar-benar tidak mampu memenuhi kewajibannya.

Ke depan, industri akan lebih banyak melakukan kampanye dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kinerja. Salah satu rencana terdekat, asosiasi akan meminta kesediaan Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk menjadi ketua Dewan Penasihat AASI.

"Langkah ke depan, AASI berencana untuk menggiatkan dan meningkatkan sinergi dengan lembaga-lembaga lain," katanya.

Erwin mengakui, dalam periode pandemi, perusahaan asuransi syariah memilih lebih realistis. Meski begitu, dia meyakini potensi pertumbuhan masih ada.

"Setelah pandemi, kami semua harus melihat secara rasional, untuk tumbuh double digit sepertinya akan sangat sulit, terlebih proyeksi ekonomi nasional dan dunia pun negatif. Untuk itu, posisi bertahan pun kami melihat itu masih baik," katanya.

Industri asuransi juga masih membutuhkan pendekatan secara personal sehingga dengan adanya pembatasan sosial masih akan memberikan efek kurang baik. Erwin mengatakan, industri perlu terus melakukan kampanye penguatan nilai asuransi syariah yakni tolong menolong kepada masyarakat.

Sebelumnya, Unit Usaha Syariah dari PT Asuransi Allianz Life Indonesia (Allianz Life Syariah) mencatatkan peningkatan pendapatan premi bruto sebesar 8,1 persen pada kuartal I 2020 dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Total aset tercatat meningkat sebesar 1,1 persen dibandingkan kuartal I 2019.

Kinerja positif tersebut melanjutkan kinerja pada 2019 dengan perolehan pendapatan premi bruto sebesar Rp 1,2 triliun atau meningkat 10,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Total aset juga tercatat mengalami pertumbuhan yakni sebesar 17,2 persen atau meningkat dari Rp 2,9 triliun pada 2018 menjadi Rp 3,4 triliun pada 2019.

Pada 2019, dana tabarru Allianz Life Syariah di tahun yang dikelola adalah sebesar Rp 326 miliar. Jumlah dana tabarru ini menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap Allianz Life Syariah dalam mengamanahkan pengelolaan perlindungan asuransi jiwa syariahnya.

Hal ini juga tecermin dari jumlah peserta Allianz Life Syariah yang mencapai lebih dari 90 ribu pada 2019. Allianz Life Syariah melakukan pembayaran klaim dan manfaat asuransi kepada sesama peserta sebesar Rp 592,9 miliar pada 2019 atau meningkat 43,6 persen dibandingkan 2018.

Pimpinan Unit Usaha Syariah Allianz Life Indonesia Yoga Prasetyo menyampaikan, pertumbuhan positif tersebut tidak lepas dari perkembangan keuangan syariah di Indonesia. Keuangan syariah dinilai memiliki transparansi dalam pengelolaan sehingga dapat diterima oleh semua masyarakat.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat