JAKARTA -- Komisi HAM antar Pemerintah ASEAN (AICHR) mendorong Perhimpunan Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara (ASEAN) segera membentuk badan perlindungan khusus pengungsi di kawasan. Hal itu mengingat beberapa negara di Asia Tenggara kerap menjadi tujuan para pengungsi, salah satunya dari etnis Rohingya, yang ingin menyelamatkan diri dari persekusi di negara asalnya, Myanmar.

Wakil Indonesia untuk Komisi HAM antar Pemerintah ASEAN (AICHR), Yuyun Wahyuningrum mengatakan, ASEAN juga perlu segera membuat protokol atau cara yang dapat diterapkan bersama untuk memastikan keselamatan dan keamanan para pengungsi. Ia mengatakan, Indonesia dapat memimpin pembahasan mengenai pembentukan protokol dan badan perlindungan itu pada temu puncak negara-negara ASEAN.

Desakan AICHR terkait pengungsi salah satunya dilatari penolakan beberapa negara ASEAN terhadap para pengungsi Rohingya yang terombang-ambing di lautan. Pada Rabu (24/6), sebanyak 94 pengungsi Rohingya diselamatkan oleh warga Lancuk, Aceh Utara, Provinsi Aceh. Mereka dievakuasi ke daratan setelah terombang-ambing di perairan dekat pantai wilayah setempat. Laporan Kementerian Luar Negeri, 94 orang itu terdiri dari 49 perempuan, 15 laki-laki, dan 30 anak-anak. 

Pengungsi Rohingya turun dari kapal di Pantai Lancok, Aceh Utara, Kamis (25/6). - (EPAHOTLI SIMANJUNTAK)

SHARE    

Menurut Yuyun, aksi kemanusiaan itu bukan pertama kalinya dilakukan warga Aceh. Pada 2015, masyarakat setempat juga menerima pengungsi Rohingya setelah mereka ditolak berlabuh di Malaysia dan Thailand. "Sekali lagi, warga Aceh menunjukkan sikap kemanusiaan, kualitas pemimpin, murah hati, dan aksi solidaritas kepada mereka yang terpaksa melarikan diri dari rumahnya demi menghindari persekusi," ujar Yuyun, kemarin.

Wali Kota Lhokseumawe, Aceh, Suaidi Yahya menyatakan, 94 pengungsi Rohingya telah dilakukan tes cepat terkait Covid-19 pada Kamis (25/6). Pihaknya akan terus berkoodinasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan Pemerintah Aceh Utara dalam upaya pemenuhan logistik para pencari suaka tersebut. "Logistik untuk etnis Rohingya akan ditanggung dulu oleh pemerintah, yakni Pemerintah Aceh Utara, kita juga akan mendukungnya," kata dia.

Kepala Perwakilan Komisioner Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi (UNHCR) di Indonesia, Ann Maymann mengapresiasi warga Indonesia atas izin pendaratan darurat bagi pengungsi Rohingya tersebut. UNHCR, kata dia, siap mendukung Indonesia dalam menyediakan bantuan kemanusiaan yang dibutuhkan

"Indonesia telah beberapa kali mengambil tindakan yang patut dijadikan contoh oleh negara lainnya di kawasan ini, setelah memberikan bantuan kemanusiaan dan penyelamatan jiwa bagi orang-orang Rohingya di kapal Aceh pada 2015 dan 2018," kata Ann dalam sebuah pernyataan, Jumat. 

Anak-anak etnis Rohingya menunggu di ruangan setelah menjalani pemeriksaan kesehatan dan identifikasi di tempat penampungan sementara di bekas kantor Imigrasi Punteuet, Blang Mangat, Lhokseumawe, Aceh, Jumat (26/6). - (ANTARA FOTO/RAHMAD)

SHARE    

Malaysia angkat tangan

Secara mengejutkan, Malaysia menyatakan tidak bisa lagi menerima pengungsi Muslim Rohingya dari Myanmar. Alasannya, negara jiran kesulitan ekonomi dan sumber daya yang semakin menipis akibat pandemi korona.

"Kami tidak bisa lagi menampung lebih banyak (pengungsi) karena sumber daya dan kapasitas kami sudah menipis, dan diperparah oleh pandemi Covid-19," kata Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang diselenggarakan secara virtual, Jumat.

Muhyiddin mendesak UNHCR mempercepat penempatan kembali pengungsi Rohingya di Malaysia ke negara ketiga. UNHCR mengatakan, ada lebih dari 100 ribu pengungsi Rohingya di Malaysia meskipun kelompok HAM mengatakan jumlahnya lebih tinggi.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat