JAKARTA – Pemerintah berencana membentuk lembaga atau badan cadangan pangan strategis nasional sebagai bagian dari program ketahanan pangan Indonesia tahun depan. Pengelolanya akan ditunjuk dari kalangan TNI.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan, rencana tersebut mengingat produksi bahan pangan di Indonesia sangat bergantung pada kondisi alam. Musim panen hanya terjadi pada awal tahun yang kini bergeser ke Maret dan April serta Juli dan Agustus. Sementara, sisanya, tingkat produksi terbilang landai. Karena itu, dibutuhkan sistem pengelolaan penyimpanan bahan pangan yang dipimpin atau dikelola oleh TNI. 

"Di dunia militer itu, harus memiliki tiga hal saat perang. Bukan hanya amunisi perang, juga sistem kesehatan dan pangan," ujar Suharso dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (24/6).

Suharso berharap, pembentukan badan cadangan pangan strategis nasional sudah bisa dimulai pada tahun depan. Selanjutnya, pemerintah akan mencari tempat yang sesuai untuk menyimpan cadangan pangan.

Pemerintah juga menargetkan pencetakan sawah baru yang berada di Kalimantan Tengah. Setidaknya, lahan seluas 165 ribu hektare diperkirakan akan diolah menjadi sawah pada tahun depan. "Kami juga desain sistem ini," kata dia.

Anggota Babinsa TNI melakukan panen jagung varietas unggul Bonanza di lahan Demplot Kodim 0103 Aceh Utara, Aceh, Rabu (10/6). Panen raya jagung di atas lahan seluas lima hektare itu salah satu upaya TNI meningkatkan ketahanan pangan yang juga digalakkan pemerintah daerah di tengah pandemi Covid-19 sekaligus guna mendorong produksi jagung nasional. - (RAHMAD/ANTARA FOTO)

SHARE    

Wakil Ketua Komisi XI Eriko Sotarduga mengatakan, kedaulatan pangan merupakan persoalan yang tidak bisa ditunda lagi. Sebab, 'urusan perut' merupakan poin krusial untuk menjadikan bangsa Indonesia kuat.

Eriko menyebutkan, proses menuju kedaulatan pangan sebenarnya tidak sulit. Pemerintah cukup memindahkan lahan sawah ke daerah potensial seperti Kalimantan Tengah. Tapi, memang dibutuhkan pengolahan lahan terlebih dahulu mengingat lahan di sana memiliki kandungan asam yang tinggi. "Pasti Pak Menteri (Suharso) memahami, (lahan) Kalimantan Tengah harus diolah lagi," ujar ketua DPP PDI Perjuangan itu.

Isu kedaulatan pangan juga disampaikan oleh Anggota Komisi XI DPR Fraksi Demokrat Didi Irawadi. Menurutnya, pandemi patut menjadi momentum bagi pemerintah untuk belajar dan evaluasi diri mengenai sistem ketahanan pangan. "Pandemi harusnya jadi pelajaran berharga untuk meningkatkan kesiapan pemerintah dalam menghadapi gejolak yang tidak diprediksi sebelumnya," tuturnya.

Penting

Seperti tersambung, pada Selasa (23/6) Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono juga mengungkapkan, kekuatan ketahanan pangan tidak kalah penting dengan kekuatan senjata. Karena itu, kata dia, Indonesia harus memiliki cadangan pangan yang memadai. 

Pekerja memberi pakan Sapi lokal dalam program binaan TNI Kodim 0103 Aceh Utara di Desa Cot Girek, Lhokseumawe, Aceh, Rabu (10/6). - (RAHMAD/ANTARA FOTO)

SHARE    

"Kekuatan ketahanan pangan tidak kalah pentingnya dengan kekuatan senjata terlebih dalam menghadapi situasi saat ini seperti dampak akibat dari pandemi Covid-19. Untuk itu, Indonesia harus memiliki cadangan pangan yang memadai," ungkap Wahyu dalam keterangannya, Selasa (23/6).

Wahyu mengatakan, Kementerian Pertahanan menginginkan adanya peningkatan ketahanan pangan untuk mengantisipasi dampak wabah penyakit seperti Covid-19. Belajar dari situasi yang terjadi, Covid-19 telah berdampak tidak hanya pada kesehatan, tetapi juga berdampak terhadap ketahanan ekonomi nasional. 

Untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional itu, Kementerian Pertahanan bersinergi bersama dengan instansi terkait, antara lain, Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, serta Kementerian BUMN. Kementerian tersebut berencana mengembangkan kawasan food estate, di antaranya, di Kalimantan Tengah. “Kita harus punya cadangan pangan dan punya lahan tetap untuk tanaman pangan yang akan dikembangkan. Jadi, lahan tersebut tidak boleh berubah fungsi,” kata dia. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat