RAMALLAH -- Palestina telah meminta Dewan Keamanan PBB menggelar pertemuan untuk membahas rencana aneksasi pencaplokan Tepi Barat oleh Israel. Pertemuan tersebut dijadwalkan digelar pada Rabu (24/6). 

"Pertemuan akan diadakan di tingkat menteri dan ini sangat penting dalam upaya untuk menyajikan rancangan resolusi kepada Dewan Keamanan PBB," kata Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Saeb Erekat, dikutip laman Asharq al-Awsat, Selasa (23/6). 

Erekat tak mempersoalkan jangka waktu, tapi konsep pencaplokan itu sendiri. Dia menegaskan, aneksasi merupakan bentuk pelanggaran terhadap hukum internasional. Tindakan demikian akan secara sistematis merusak proses perdamaian Israel-Palestina. 

Dia mengungkapkan, Palestina memiliki beberapa opsi untuk menggagalkan ambisi Israel. Mengakhiri pendudukan adalah satu di antaranya. 

Sebelumnya, Erekat mengingatkan bahwa 192 negara telah menyatakan menolak rencana pencaplokan Tepi Barat oleh Israel. "Kami memiliki dukungan yang belum pernah terjadi sebelumnya, 192 negara dari 194 negara anggota Majelis Umum PBB menolak langkah Israel (mencaplok Tepi Barat)," ucapnya. 

Erekat mengatakan, saat ini Palestina sedang menjalin diskusi dengan berbagai negara guna membahas kemungkinan diadakannya pertemuan di Majelis Umum PBB terkait rencana aneksasi oleh Israel. Dia menyebut semua negara Arab mendukung Palestina untuk melawan aneksasi Tepi Barat. Israel berencana memulai proses aneksasi sebagian wilayah pendudukan Israel di Tepi Barat termasuk Lembah Jordan pada 1 Juli. Ia telah menyatakan ia hanya akan menganeksasi wilayahnya, namun tidak akan mengakui warga Palestina yang masih tinggal di wilayah tersebut.

Israel menduduki Tepi Barat termasuk Yerusalem Timur, Jalur Gaza, Semenanjung Sinai, dan Dataran Tinggi Golan dalam Perang 1967. Sementara Palestina berharap untuk mendirikan negara berdaulat yang meliputi wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza, dengan ibu kota Yerusalem Timur.

Israel telah mengumumkan rencana untuk memperluas kedaulatan atas bagian-bagian Tepi Barat, termasuk Lembah Jordan, yang sebagian berbatasan dengan Laut Mati. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan rencana aneksasi ini sejalan dengan rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Timur Tengah. 

Rencana aneksasi Israel telah memantik kritik dunia internasional. Negara-negara Eropa dan Arab memperingatkan bahwa aneksasi melanggar hukum internasional dan mengancam rencana solusi dua negara yang selama ini menjadi konsensus internasional untuk penyelesaian konflik Israel dan Palestina. 

Pada 16 Juni lalu, 47 pakar hak asasi manusia (HAM) PBB telah menandatangani pernyataan bersama untuk menentang rencana aneksasi oleh Israel. "Pencaplokan wilayah pendudukan merupakan pelanggaran serius terhadap Piagam PBB dan Konvensi Jenewa serta bertentangan dengan aturan mendasar yang berkali-kali ditegaskan Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB bahwa perolehan wilayah dengan perang atau kekerasan tidak bisa diterima," kata para pakar HAM tersebut dalam pernyataannya.  

Suara di AS 

Partai Republik di Amerika Serikat mengirim surat yang mendukung hak Israel untuk menentukan perbatasannya. Sementara itu, Partai Demokrat mendesak Israel untuk tidak mencaplok wilayah Tepi Barat. 

Warga Palestina melaksanakan shalat di sela aksi unjuk rasa menentang rencana Israel mencaplok Tepi Barat, Jumat (19/6). - (AP/Majdi Mohammed)

SHARE    

Dalam surat yang ditujukan kepada Netanyahu, Partai Republik menekankan bahwa Israel memiliki hak untuk membuat keputusan berdaulat yang independen dari tekanan luar. Surat itu ditulis oleh anggota Partai Republik di House of Representative, yakni Kevin McCarthy, Steve Scalise, dan Liz Cheney. 

Surat itu telah mendapatkan 116 tanda tangan dari 198 anggota Partai Republik di the House. Surat itu juga mendapatkan persetujuan dari dua anggota kaukus Yahudi, yaitu Lee Zeldin dari New York, dan David Kustoff dari Tennessee. 

“Kami menulis untuk menegaskan kembali aliansi yang tak tergoyahkan antara Amerika Serikat dan Israel, dan menekankan bahwa Israel memiliki hak untuk membuat keputusan berdaulat yang independen dari tekanan luar, dan untuk menyatakan dukungan kami kepada Anda ketika Anda membuat keputusan seperti itu dalam kapasitas Anda sebagai Israel secara demokratis--perdana menteri terpilih," ujar surat yang dikirim pada Senin lalu, seperti dilansir Times of Israel. 

Sementara laporan lain menyebutkan, para pejabat Amerika Serikat (AS) akan berkumpul pekan ini untuk membahas sikap mereka terhadap rencana aneksasi oleh Israel. Duta Besar AS untuk Israel, David Friedman, akan berada di Washington untuk bertemu dengan para pejabat, termasuk Menteri Luar Negeri Mike Pompeo, penasihat senior Gedung Putih Jared Kushner dan utusan Timur Tengah Avi Berkowitz. Kemungkinan Presiden Trump juga akan bergabung. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat