BOGOR -- Dana kelurahan di Kota Bogor tahap pertama telah disebar ke-68 kelurahan. Namun, dana itu belum sedikit pun dipergunakan untuk penanganan Covid-19. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Bogor Adi Novan menjelaskan, dana keluarhan tahap pertama masih difokuskan untuk pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 130 Tahun 2018. Sementara itu, untuk tahap dua, dana kelurahan disiapkan sebagai opsi terakhir untuk penanganan Covid-19.

"Kenapa dana kelurahan belum dipergunakan untuk penanganan Covid-19? Karena, masih ada anggaran realokasi dan refocusing APBD," kata Adi di Kota Bogor, Ahad (21/6).

Adi menjelaskan, dana kelurahan berasal dari kucuran pemerintah pusat yang dibagi dalam dua tahap setiap tahunnya. Tahap pertama telah dicairkan sebesar 50 persen pada April 2020. Secara total, kata dia, Kota Bogor mendapat alokasi sekitar 25 miliar. "Kita punya anggaran Rp 391 juta setiap kelurahan. Setengahnya sudah dikucurkan."

Menurut Adi, pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bogor mengalokasikan dana kelurahan untuk penanganan Covid-19. Namun, BKAD menyarankan agar memaksimalkan belanja tidak terduga (BTT) dari hasil realokasi dan refocusing APBD 2020. "Untuk penanganan Covid-19 ada Rp 144 miliar (BTT) masih mampu gak itu?" jelasnya.

 

Kalau Covid-19 ini dampaknya banyak pengangguran, bisa kita alihkan ke padat karya.

 

 

SHARE    

Apabila realokasi anggaran belum mencukupi, pihaknya masih memiliki alternatif kedua sebelum menggunakan dana kelurahan. Caranya dengan memanfaatkan dana insentif daerah (DID) dengan cara memotong tunjangan aparatur sipil negara (ASN) di Kota Bogor. "Jadi, kita (ASN) hanya terima gaji. Kalo ini gak mampu juga, baru dana desa atau DAU (dana alokasi umum) sebagai peluru terakhir, itu bisa dipakai penanganan Covid-19," kata Adi.

Jika tak ada hambatan, menurut Adi, dana kelurahan tahap dua dijadwalkan cair pada Agustus 2020. Jika sudah masuk ke kas daerah, pihaknya baru mempertimbangkan seberapa besar dampak pandemi Covid-19 di masyarakat. "Kalau Covid-19 ini dampaknya banyak pengangguran, bisa kita alihkan ke padat karya," katanya.

Dia menerangkan, Pemkot Bogor telah membahas pemakaian dana kelurahan yang diperuntukkan bagi insentif RW Siaga. Meski begitu, pihaknya menekankan, kebijakan itu harus tetap selaras dengan kebijakan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor yang telah memberikan insentif Rp 500 per bulan selama dua bulan untuk RW Siaga. "Dinkes sudah kasih insentif, kalo kita kasih juga gimana? Jangan sampai tumpang tindih," ujar Adi.

Sekretaris BKAD Kota Bogor Evandy Dahni menjelaskan, penanganan Covid-19 menggunakan anggaran BTT. Evandy menjelaskan, penggunaan DAU untuk penanganan Covid-19 hanya berlaku bagi dana desa, bukan dana kelurahan. "Sumbernya tetap dari BTT yang disalurkan melalui Dinas Kesehatan. Untuk DAU kelurahan tetap (untuk pembangunan), yang berubah hanya DAU desa," jelas Evandy.

Sejumlah warga membawa bantuan paket sembako yang berasal dari Bakti Sosial TNI AU Peduli di halaman Masjid Jamie Nurul Yaqien, Kampung Sawah RT 05/01 Desa Pabuaran, Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (19/6). - (ARIF FIRMANSYAH/ANTARA FOTO)

SHARE    

Camat Bogor Timur Wawan Sanwani mengakui, belum ada arahan menggunakan 30 persen dari total dana kelurahan untuk penanganan Covid-19. Dia mengatakan, dana kelurahan tahap pertama yang sudah cair, sepenuhnya digunakan untuk pembangunan fisik. Sementara itu, untuk RW Siaga, Wawan menyebut, segala kebutuhan operasional, seperti alat pelindung diri, masker, dan insentif sepenuhnya ditanggung Dinkes Kota Bogor. 

Mereka yang terlibat RW Siaga, kata dia, tetap melaksanakan tugasnya, di antaranya membantu pembagian Gerakan Nasi Bungkus (Gasibu), dan mengawasi jika ada warga positif Covid-19 menjalani isolasi mandiri di rumah. "Juga membantu melakukan pendataan warga miskin yang terkena dampak Covid-19 untuk mendapatkan bantuan yang saat ini sudah diluncurkan," jelas Wawan. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat